jurnalistik.co.id – Bank Indonesia mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal melalui local currency transaction (LCT) dalam perdagangan maupun investasi. BI menyampaikan bahwa penguatan skema ini dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan di tengah ketidakpastian global.
Poin tersebut disampaikan oleh Gubernur BI Destry Damayanti dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Kegiatan berlangsung pada 12–18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan itu dipimpin Destry bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Dalam penjelasan BI, paparan kebijakan disampaikan berdasarkan keterangan resmi yang dipublikasikan pada Minggu (18/10/2026).
BI menilai perekonomian global masih menunjukkan ketahanan. Meski begitu, ketahanan tersebut berjalan bersamaan dengan meningkatnya ketidakpastian yang bersumber dari beragam tekanan eksternal.
Ketidakpastian yang dimaksud, menurut BI, muncul dari ketegangan geopolitik. BI juga mengaitkannya dengan fragmentasi perdagangan, ancaman siber, serta risiko gejolak pada pasar keuangan.
Dalam konteks itu, BI menyebut penggunaan mata uang lokal dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang negara ketiga. Perubahan pola transaksi dinilai membantu menekan paparan terhadap guncangan nilai tukar yang dipengaruhi dinamika global.
BI menilai pengurangan ketergantungan tersebut menjadi faktor yang relevan bagi ketahanan ekonomi kawasan. Ketika tekanan dari luar meningkat, LCT diharapkan membuat dampak perubahan kurs global tidak mudah merembet ke aktivitas ekonomi.
BI memandang perluasan LCT sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan. Dengan memperluas transaksi berbasis mata uang lokal, kawasan diharapkan memiliki ruang respons yang lebih baik menghadapi gangguan eksternal.
Selain mendorong LCT, BI menyoroti pengembangan sistem keuangan digital yang inovatif sekaligus tepercaya. Dalam forum yang sama, Destry menyampaikan apresiasi terhadap capaian Presidensi G20.
Berita Terkait
Apresiasi itu terkait dengan upaya Presidensi G20 dalam memperjelas standar hukum dan regulasi bagi inovasi keuangan digital. BI menilai kejelasan aturan menjadi elemen penting agar inovasi dapat berjalan sesuai kerangka yang dibutuhkan.
BI menegaskan bahwa pengembangan keuangan digital perlu memperhatikan perlindungan konsumen. Pada saat yang sama, BI menyampaikan bahwa standar yang dipertegas G20 berkaitan langsung dengan stabilitas keuangan serta integritas pasar.
Destry juga menggarisbawahi bahwa penguatan kerangka regulasi dibutuhkan agar inovasi tidak terlepas dari pertimbangan keamanan dan kepercayaan publik. Dengan demikian, perkembangan keuangan digital diharapkan tetap sejalan dengan kepentingan sistem.
Jika LCT diarahkan untuk mengurangi paparan kurs dari mata uang negara ketiga, maka keuangan digital diarahkan untuk membangun inovasi yang memiliki pijakan aturan. Keduanya disebut saling melengkapi dalam upaya penguatan ketahanan.
BI menyampaikan bahwa standar hukum dan regulasi yang diperjelas G20 turut memastikan inovasi berjalan dengan perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan integritas pasar. Poin ini menjadi bagian dari penegasan arah kebijakan yang dibawa dalam pertemuan.
Dengan demikian, BI memadukan agenda penguatan dari dua sisi yang saling melengkapi. Di satu arah, perluasan transaksi mata uang lokal diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.
Di arah lain, tata kelola dan standar untuk keuangan digital ditujukan agar layanan yang lebih modern tetap dapat dipertanggungjawabkan. BI menyampaikan pendekatan tersebut ditujukan menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang.
Pada akhirnya, BI menyampaikan bahwa perluasan LCT dan penguatan keuangan digital berjalan beriringan. Di tengah faktor risiko seperti ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, ancaman siber, dan potensi gejolak pasar keuangan, langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memperkecil kerentanan ekonomi kawasan terhadap tekanan eksternal.
Lebih lanjut, BI memandang bahwa dorongan LCT bukan hanya soal perubahan skema pembayaran, tetapi juga upaya membentuk ketahanan yang lebih adaptif. Dengan transaksi yang makin luas memakai mata uang lokal, kawasan diharapkan lebih siap menyerap perubahan nilai tukar yang berasal dari dinamika global.
Sementara itu, dalam pembahasan keuangan digital, BI menekankan agar inovasi tumbuh bersama kepastian aturan. Penegasan standar hukum dan regulasi yang diperjelas melalui Presidensi G20 diarahkan untuk menjaga perlindungan konsumen, mendukung stabilitas sistem keuangan, sekaligus memastikan integritas pasar tetap terjaga.
