jurnalistik.co.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPRD yang melakukan kunjungan kerja sekaligus pengawasan langsung ke SMA Negeri 1 Pulubala. Kunjungan itu dilakukan menyusul ambruknya plafon ruang kelas di sekolah tersebut.
Kepala Dinas Dikbud Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, menilai pengawasan DPRD merupakan bentuk sinergi dan kepedulian nyata terhadap keselamatan peserta didik serta mutu sarana pendidikan.
Menurut Sudarman, setelah menerima laporan dari kepala sekolah, pihaknya langsung menurunkan Tim Sarana dan Prasarana Bidang PSMA untuk melakukan asesmen lapangan. Dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa ruang kelas dengan plafon yang ambruk merupakan bangunan lama dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat.
Sudarman menjelaskan, ambruknya plafon dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi, ditambah kondisi material plafon yang telah lapuk karena usia. Ia menyatakan penanganan dan respons awal sudah diberikan sejak isu berkembang.
“Jadi memang, baik Komisi III dan Tim Dikbud sudah memberi atensi dan respon terkait hal ini, bahkan sebelum diulas oleh media, sehingga ulasan media Ulanda perlu kami lengkapi,” ujarnya.
Sebagai langkah darurat, ruang kelas yang terdampak segera dikosongkan dan dipasangi garis pengaman. Penataan tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap aktivitas belajar.
Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan sementara ke ruang laboratorium dan perpustakaan. Pengalihan ini disebut dilakukan agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan 48 peserta didik yang sebelumnya menggunakan ruang tersebut.
Sudarman menegaskan bahwa tujuan utama dari langkah sementara adalah memastikan peserta didik berada di tempat yang aman selama proses perbaikan berlangsung.
Usulan revitalisasi masuk sistem nasional
Berita Terkait
Untuk perbaikan permanen, Sudarman menyampaikan bahwa SMA Negeri 1 Pulubala telah masuk daftar usulan prioritas Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026/2027. Usulan tersebut telah diinput dan diajukan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Aplikasi Dapodik.
Pengajuan dilakukan dengan mengacu pada data kerusakan sarana prasarana yang telah diverifikasi. Sudarman menyebut bahwa seluruh kerusakan, termasuk atap dan plafon, tercatat valid sebagai kerusakan berat.
Ia menambahkan, pencatatan kerusakan berat itu menjadi dasar pengusulan Bantuan Revitalisasi/DAK Fisik SMA. Saat ini, usulan masih berada dalam proses verifikasi di tingkat pusat.
Sambil menunggu realisasi bantuan dari pusat, Dikbud juga menyiapkan jalur penganggaran melalui skema daerah. Pihaknya akan mengusulkan penanganan menggunakan Dana Pemeliharaan dalam APBD Perubahan dan APBD Induk 2026.
“Keselamatan dan kenyamanan belajar siswa adalah prioritas utama. Kami akan terus berkoordinasi intensif dengan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengawal anggaran dan mempercepat realisasi revitalisasi SMA Negeri 1 Pulubala,” kata Sudarman Samad.
Dengan demikian, proses penanganan ambruknya plafon di SMA Negeri 1 Pulubala dipastikan berjalan melalui dua arah sekaligus. Langkah darurat diterapkan untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran, sementara upaya perbaikan permanen diarahkan pada revitalisasi melalui mekanisme pusat dan dukungan pembiayaan daerah.
Kunjungan Komisi III DPRD juga menjadi bagian dari upaya pengawalan implementasi di lapangan. Dikbud menyatakan akan terus berkoordinasi secara intensif guna memastikan tahapan pengusulan hingga realisasi berjalan sesuai kebutuhan sekolah.
Dari hasil asesmen lapangan yang dilakukan Tim Sarana dan Prasarana Bidang PSMA, Dikbud menegaskan bahwa kelas yang mengalami kerusakan sedang hingga berat tidak digunakan sebelum proses penanganan dilakukan. Selama masa penyiapan perbaikan dan revitalisasi, pihaknya akan terus melakukan pemantauan bersama sekolah serta menguatkan koordinasi dengan Komisi III DPRD.
Sudarman juga menjelaskan bahwa alur penanganan berjalan berdasarkan data kerusakan yang telah diverifikasi, termasuk bagian atap dan plafon. Data tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan pengusulan revitalisasi agar sesuai kebutuhan sekolah, baik untuk proses verifikasi di tingkat pusat maupun penguatan dukungan melalui jalur penganggaran daerah dengan skema Dana Pemeliharaan.
