jurnalistik.co.id – Seorang peneliti CORE Indonesia mengingatkan adanya risiko kenaikan beban bunga yang ditanggung pemerintah melalui Surat Berharga Negara (SBN) hingga akhir tahun. Perhitungan yang ia sampaikan menyorot potensi membesarnya premi terkait yield pada sisa lelang pemerintah.
Yusuf Rendy Manilet, peneliti CORE Indonesia, menyebut beban bunga SBN berpotensi membengkak hingga Rp18 triliun. Menurutnya, dorongan utama datang dari kemungkinan premi yield ikut naik pada lelang-lelang yang masih akan digelar.
Yusuf memperkirakan pemerintah dapat perlu menanggung premi sekitar 30 hingga 60 basis poin dari 12 lelang reguler yang tersisa. Dalam periode tersebut, total kegiatan mencakup enam kali penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sekaligus berjalan seiring target pembiayaan pinjaman sebesar US$1,8 miliar hingga akhir tahun.
“Bahkan dalam skenario tekanan berat—khususnya apabila nilai tukar rupiah bertahan di atas level Rp18.000 per dolar AS—tambahan premi tersebut dapat mendekati angka 80 basis poin,” ungkap Yusuf saat dihubungi, Senin (12/10/2026). Dalam pandangan ini, faktor kurs dinilai ikut menentukan besaran premi yang harus dibayar pemerintah.
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan simulasi kebijakan penerbitan SBN. Ia menyebut, apabila pemerintah menerbitkan SBN di kisaran Rp250 triliun hingga Rp300 triliun, dengan tambahan yield sebesar 50 hingga 60 basis poin, maka beban bunga APBN akan bertambah sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp1,8 triliun per tahun.
Dari proyeksi tersebut, ia kemudian menilai akumulasi biaya sepanjang umur utang. “Mengingat rata-rata tenor utang berada di angka 10 tahun, akumulasi tambahan biaya bunga selama masa tenor obligasi diproyeksikan mencapai Rp15 triliun hingga Rp18 triliun,” jelasnya.
Berita Terkait
Dengan kerangka perhitungan tersebut, fokus peringatan Yusuf tidak hanya berhenti pada besarnya biaya tahunan, melainkan pada konsekuensi kumulatif dalam horizon waktu tenor utang. Ia menempatkan potensi pembengkakan sebagai hasil dari kombinasi ukuran penerbitan, tambahan yield, serta respons pasar yang tercermin pada premi.
Secara keseluruhan, peringatan CORE Indonesia menekankan bahwa dinamika premi yield pada sisa lelang pemerintah sampai akhir 2026 dapat memperbesar beban bunga SBN. Dalam skenario tekanan berat, terutama jika nilai tukar rupiah tetap berada di atas Rp18.000 per dolar AS, tambahan premi berpotensi mendekati angka 80 basis poin—yang pada akhirnya dapat membawa dampak lebih besar terhadap perkiraan akumulasi biaya hingga Rp15 triliun sampai Rp18 triliun.
Dalam kerangka analisisnya, Yusuf memandang bahwa potensi kenaikan beban bunga tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dari hubungan antara yield yang ditawarkan dalam lelang dan premi yang harus ditanggung pada utang yang masih akan diterbitkan. Karena itu, perubahan kecil pada parameter yield bisa berdampak pada besaran premi yang membentuk total biaya.
Ia menautkan proyeksi tersebut dengan sisa jadwal penerbitan yang masih berlangsung sampai akhir tahun. Dengan adanya 12 lelang reguler yang tersisa—terdiri dari enam kali penerbitan SUN dan enam kali penerbitan SBSN—pembiayaan yang ditargetkan juga berjalan beriringan, sehingga setiap pergeseran kondisi pasar berpotensi ikut memengaruhi komponen premi yield pada masing-masing kegiatan.
Pada kondisi yang lebih menekan, Yusuf menekankan peran pergerakan nilai tukar sebagai pemicu yang dapat memperbesar premi. Jika rupiah bertahan di atas level Rp18.000 per dolar AS, ia memperkirakan tambahan premi dapat mendekati 80 basis poin. Dengan besaran premi yang lebih tinggi, estimasi biaya pun cenderung ikut naik dibanding skenario yang lebih moderat.
Untuk menggambarkan dampaknya, ia juga mengaitkan hasil simulasi dengan ukuran penerbitan SBN dan tambahan yield yang diasumsikan. Apabila pemerintah menerbitkan SBN di kisaran Rp250 triliun hingga Rp300 triliun dengan tambahan yield sekitar 50 sampai 60 basis poin, maka beban bunga APBN dinilai bertambah sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp1,8 triliun per tahun. Ia kemudian menegaskan bahwa akumulasi biaya selama rata-rata tenor 10 tahun membuat tambahan tersebut berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp15 triliun hingga Rp18 triliun, sehingga konsekuensinya bersifat kumulatif sepanjang masa utang.
