jurnalistik.co.id – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menekankan pentingnya peran kepemimpinan perempuan dalam cara negara menyusun dan menjalankan kebijakan publik. Penegasan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Podcast Lead Talks Seri Pengarusutamaan GEDSI Episode 2 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI.
Acara diskusi tersebut berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026). Dalam perbincangan, tema yang diangkat berfokus pada “Kepemimpinan Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah”, sekaligus menjadi ruang pembahasan strategis terkait pengarusutamaan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.
Idah—perempuan pertama yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Gorontalo—berbagi pandangannya mengenai keterlibatan perempuan dalam politik, birokrasi, serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia menilai kehadiran perempuan dalam pemerintahan tidak bisa dipahami semata sebagai pemenuhan kuota administratif, melainkan harus dibuktikan lewat kontribusi nyata dalam proses pengambilan keputusan.
“Sering kali kita mendengar bahwa keterlibatan perempuan di birokrasi atau politik hanya pemenuhan kuota formalitas belaka. Padahal, ketika perempuan memegang kendali kepemimpinan, keputusan publik yang diambil menjadi jauh lebih inklusif, komprehensif, dan peka terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat,” ungkap Idah.
Menurutnya, perspektif perempuan memiliki nilai strategis dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Dalam praktiknya, kebijakan yang inklusif dinilai perlu menyentuh beragam kebutuhan masyarakat, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, hingga kelompok lanjut usia. Dengan demikian, program pembangunan tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga menjawab masalah riil di lapangan.
Pada kesempatan itu, Idah menyampaikan bahwa pengarusutamaan GEDSI dalam tata kelola pemerintahan harus diperlakukan sebagai perhatian serius, bukan sekadar slogan. Ia menegaskan, setiap kebijakan pembangunan perlu memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan, layanan, dan perlindungan yang setara.
Berita Terkait
“Sentuhan inklusi itu sangat penting. Kepemimpinan perempuan seperti saya tentu membawa perspektif emosional yang kuat, ketelitian dan empati yang tinggi dalam birokrasi. Kemudian kepemimpinan perempuan dalam birokrasi membawa keseimbangan kebijakan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kepemimpinan yang melibatkan perempuan cenderung lebih peka terhadap dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Idah menilai, kepekaan tersebut dapat tercermin pada perhatian terhadap kesejahteraan keluarga, pemenuhan gizi anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak kelompok disabilitas.
“Karena perempuan cenderung lebih peka terhadap isu-isu domestik dan sosial, seperti kesejahteraan keluarga, pemenuhan gizi anak, perlindungan perempuan dan anak serta hak kelompok disabilitas. Sementara representasi nyata, kehadiran perempuan di pemerintahan membuktikan bahwa ruang publik di Gorontalo semakin terbuka dan setara untuk siapa saja yang kompeten,” papar Wagub Idah.
Pengarusutamaan sebagai arah tata kelola
Dalam arah pandang tersebut, Idah berharap makin terbuka ruang bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan. Ia menilai, posisi perempuan dalam kepemimpinan bukan hanya memperkaya ragam sudut pandang, tetapi juga mendorong lahirnya pemerintahan yang lebih inklusif dalam prosesnya.
Idah melihat keterlibatan perempuan sebagai penguat penyusunan kebijakan yang lebih seimbang. Dengan representasi yang nyata, kebutuhan masyarakat yang beragam dapat lebih mudah dipetakan, sehingga keputusan yang lahir tidak berhenti pada satu sudut pandang saja. Ia juga menekankan bahwa ruang terbuka yang semakin setara memberi peluang bagi mereka yang dinilai kompeten untuk berkontribusi.
Sementara itu, Podcast Lead Talks Seri Pengarusutamaan GEDSI Episode 2 merupakan program diskusi strategis yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dinyatakan menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan implementasi pembangunan yang mengedepankan kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta inklusi sosial di Indonesia.
