jurnalistik.co.id – Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth berencana menyiarkan langsung eksekusi regu tembak terhadap Nidal Hasan. Langkah itu disebut akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah negara tersebut.
Rencana tersebut mendapat persetujuan Presiden Donald Trump, dan berbarengan dengan perdebatan keras dari berbagai pihak. Kritik datang dari kubu Demokrat maupun Republik, para aktivis hak asasi manusia, hingga tokoh agama yang menilai penayangan eksekusi berisiko mengubah proses hukum menjadi tontonan publik.
Hegseth menyatakan masyarakat perlu memahami adanya konsekuensi serius atas tindakan seperti yang dilakukan Hasan. Ia juga menekankan bahwa eksekusi akan disiarkan secara langsung atau livestream.
Menurut laporan yang dimuat di Washington pada Minggu, 11 Oktober 2026, pukul 04.40 WIB, pelaksanaan eksekusi dijadwalkan berlangsung 3 Desember. Waktu itu disebut bertepatan dengan pukul 13.00, yakni jam yang sama saat penembakan pada 2009 dimulai.
Dalam rencana tersebut, Hasan akan dieksekusi oleh regu tembak di Fort Hood. Pengumuman itu kemudian memicu respons dari kalangan parlemen lintas partai dan lembaga-lembaga yang peduli isu kemanusiaan.
Jumat lalu, kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa menyiarkan eksekusi setara dengan pelanggaran larangan mutlak terhadap penyiksaan. Peringatan itu menjadi salah satu sorotan utama terhadap rencana siaran langsung.
Siapa Nidal Hasan
Nidal Hasan merupakan mantan psikiater militer Angkatan Darat AS yang berusia 39 tahun pada saat insiden terjadi. Ia disebut lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970 dari orang tua yang merupakan imigran Palestina.
Sebelum peristiwa Fort Hood 2009, Hasan menempuh pendidikan kedokteran dan kemudian bekerja sebagai psikiater Angkatan Darat. Ia pernah bertugas di Pusat Medis Angkatan Darat Walter Reed di Maryland.
Di sana, Hasan menangani anggota militer, termasuk prajurit yang baru saja kembali dari zona pertempuran. Pada 2009, ia telah mencapai pangkat mayor dan tengah bersiap dipindahtugaskan ke Afghanistan.
Menariknya, Hasan menyatakan bahwa ia bertindak atas nama jihad. Para saksi dalam penembakan melaporkan bahwa ia meneriakkan “Allahu akbar” yang juga dicantumkan sebagai “Allah Maha Besar” saat aksi berlangsung.
Insiden Fort Hood 2009 dan dampaknya
Berita Terkait
Penembakan mematikan yang menewaskan banyak orang terjadi pada 5 November 2009. Aksi itu berlangsung di Pusat Pemrosesan Kesiapan Prajurit (Soldier Readiness Processing Center) Fort Hood di Texas, ketika pasukan bersiap menjalani penugasan ke luar negeri.
Mayor Angkatan Darat AS Nidal Malik Hasan melepaskan tembakan menggunakan dua pistol semi-otomatis. Ia dilaporkan menewaskan 12 anggota militer dan satu pegawai sipil Departemen Pertahanan, serta melukai 32 orang lainnya.
Dalam pembalasan, polisi militer melukai Hasan sehingga ia lumpuh dari pinggang ke bawah sebelum akhirnya ditahan. Sebuah laporan Senat AS kemudian mengategorikan aksi pembunuhan massal tersebut sebagai serangan teroris paling mematikan di wilayah AS sejak peristiwa 11 September 2001.
Pihak berwenang meninjau serangan itu dalam konteks ekstremisme Islam. Sementara itu, FBI menyampaikan pada hari-hari segera setelah penembakan bahwa mereka tidak menemukan bukti adanya kaki tangan maupun rencana teroris yang lebih luas.
Meski demikian, penyelidikan terus mendalami faktor yang mendorong Hasan melakukan serangan tersebut. Proses penelusuran ini juga diarahkan untuk memahami bagaimana tanda-tanda tertentu dinilai dan ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.
Kaitan dengan tokoh radikal dan putusan pengadilan
Dalam penelusuran yang disebut memengaruhi penilaian pihak keamanan, Hasan diketahui bertukar surel dengan Anwar al-Awlaki. Ia digambarkan sebagai ulama radikal yang terkait dengan al-Qaeda.
FBI meninjau sebagian korespondensi keduanya, lalu pada awalnya menyimpulkan bahwa informasi yang tersedia tidak menunjukkan keterlibatan Hasan dalam aktivitas teroris. Namun peninjauan lanjutan justru menemukan kegagalan serius dalam cara FBI dan Departemen Pertahanan AS menilai serta berbagi informasi mengenai Hasan.
Kesimpulan yang disebutkan adalah kedua institusi sebenarnya memiliki cukup informasi untuk mengenali tanda-tanda radikalisasinya, tetapi gagal menindaklanjuti secara tepat. Temuan ini menjadi bagian dari narasi yang menyertai penilaian akhir terhadap kasus.
Pada Agustus 2013, pengadilan militer menyatakan Hasan bersalah atas 13 dakwaan pembunuhan berencana dan 32 dakwaan percobaan pembunuhan berencana. Pada bulan yang sama pula, panel yang berisi 13 perwira militer senior menjatuhkan hukuman mati secara bulat.
Putusan itu sekaligus memerintahkan pemecatan Hasan dari Angkatan Darat serta pencabutan seluruh gaji dan tunjangan. Sejak saat itu, Hasan ditahan di sel khusus terpidana mati militer di Fort Leavenworth, Kansas.
Dengan latar vonis tersebut, rencana Hegseth untuk menjalankan eksekusi secara livestream kembali memunculkan perdebatan mengenai batasan dan konsekuensi atas tindakan hukum yang dilakukan. Di tengah kritik yang terus menguat, eksekusi yang dijadwalkan pada 3 Desember pukul 13.00 kini menjadi pusat sorotan publik dan diplomasi kemanusiaan.
