jurnalistik.co.id – Kebijakan Azerbaijan yang membatasi penggunaan hijab di sekolah memicu gelombang protes, sekaligus menimbulkan perdebatan tajam soal kebebasan beragama dan penerapan prinsip sekularisme.
Aturan itu muncul setelah sejumlah siswa dan guru dilaporkan tidak diizinkan mengikuti proses belajar mengajar karena mengenakan penutup kepala bagi perempuan Muslim.
Kebijakan ini disahkan melalui amandemen yang diberlakukan pada bulan lalu, dan menjadi sorotan karena dinilai bersinggungan dengan jaminan kebebasan beragama.
Seorang guru bernama Zahra Hasanova mengaku mengalami luka setelah diberi tahu bahwa ia tidak boleh lagi mengenakan hijab di lingkungan sekolah.
Dalam pernyataannya, Hasanova menekankan bahwa hijab seharusnya merupakan urusan pribadi. “Hijab adalah pilihan pribadi, dan jika suatu hari nanti saya ingin melepasnya, itu pun seharusnya menjadi pilihan saya sendiri,” ujarnya, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (13/10/2026).
Amandemen tersebut, menurut penjelasan yang beredar, tidak menyebut larangan hijab secara eksplisit. Namun, aturan seragam menempatkan pembatasan pada pakaian di sekolah yang dianggap bertentangan dengan “prinsip sekularisme”.
Kantor berita negara Azerbaijan, APA, menyatakan aturan seragam itu bertujuan menciptakan standar berpakaian yang seragam di lembaga pendidikan umum negeri.
Meski demikian, APA menyebut pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, serta nilai nasional dan moral Azerbaijan tetap bisa digunakan pada acara perayaan, dengan persetujuan dewan sekolah.
Di tengah penjelasan tersebut, kebijakan ini menuai kritik di negara yang sekitar 96% penduduknya beragama Islam.
Konstitusi Azerbaijan menegaskan negara tersebut sebagai negara sekuler, tetapi pada saat yang sama juga menjamin kebebasan beragama bagi warganya.
Protes di sekolah dan respons publik
Di media sosial, beredar video yang menunjukkan siswa menangis dan memeluk guru mereka setelah sang guru dilarang masuk sekolah karena mengenakan hijab.
Selain itu, media lokal melaporkan aksi boikot kelas terjadi di sedikitnya dua sekolah sebagai bentuk penolakan terhadap aturan yang dinilai membatasi praktik beragama di ruang pendidikan.
Gelombang keberatan juga datang dari kalangan jurnalis. Polad Aslanov, yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020, menyuarakan penolakannya melalui aksi mogok makan.
Berita Terkait
Aslanov menyatakan mogok makan sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran hak konstitusional. “Meski berada di penjara, saya menyuarakan penolakan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional kami dengan menggunakan satu-satunya cara perjuangan yang tersedia bagi saya, yaitu mogok makan!” tulis Aslanov dalam pesan yang diunggah istrinya, Gulmira Aslanova, di Facebook.
Di luar lingkungan sekolah, isu ini turut berkembang menjadi perdebatan luas yang menguji batas antara kebijakan sekularisme dan perlindungan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.
Respons dan sorotan dari Turki
Protes yang terjadi di Azerbaijan juga mendapatkan perhatian di Turki. Sejumlah demonstran berkumpul di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul, menolak pembatasan hijab.
Bagi sebagian demonstran, langkah Azerbaijan tersebut diingatkan pada kebijakan Turki pada 1997, ketika perempuan berjilbab dilarang kuliah di universitas dan menghadapi pembatasan dalam pekerjaan sebagai pegawai negeri.
Perkembangan ini juga disinggung dalam pidato Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada kongres Partai Azerbaijan Baru.
Aliyev tidak menyebut Turki secara langsung, tetapi memperingatkan pihak lain agar tidak “mencampuri gaya hidup kami”.
Sementara itu, pemerintah Turki belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan tersebut.
Namun, Presiden Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menyinggung meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam pidatonya pada Sidang Umum PBB pada 23 September.
Dengan demikian, perdebatan yang semula berpusat pada kebijakan sekolah di Azerbaijan melebar menjadi isu regional yang disorot lintas negara, terutama terkait dampaknya terhadap perempuan Muslim dalam praktik beragama dan akses pendidikan.
Isu jaringan internet dan catatan pemantau
Di tengah arus protes, beredar pula laporan mengenai pemutusan akses internet di Azerbaijan.
Laporan tersebut sampai saat ini belum dikonfirmasi oleh lembaga pemantau, termasuk Open Observatory of Network Interference dan NetBlocks.
Hingga kini, kebijakan yang membatasi penggunaan hijab di sekolah tetap menjadi topik kontroversial, karena mempertemukan penerapan prinsip sekularisme dengan klaim perlunya perlindungan kebebasan beragama.
Bagi para pengkritik, pembatasan pakaian di lembaga pendidikan berisiko menekan ekspresi identitas dan keyakinan. Sementara bagi pendukung kebijakan, penyeragaman busana dinilai dimaksudkan untuk standar pendidikan yang seragam di institusi umum negeri.
