jurnalistik.co.id – Kabar mengenai kelanjutan karier bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai mengemuka dalam agenda pemerintah tahun 2027.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memandang kabar tersebut sebagai kabar baik karena menyentuh dua sisi penting: kesejahteraan dan kepastian jalur karier.
Menurutnya, pengembangan karier guru bukan sekadar janji kebijakan, melainkan bentuk perhatian yang ditujukan langsung kepada para pendidik.
Mu’ti menyampaikan pandangannya melalui keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (20/8/2026). Ia mengaitkan langkah itu dengan prioritas yang digerakkan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini tentu kabar baik bagi para guru kita. Kami berterima kasih atas arahan dan dukungan Bapak Presiden yang menjadikan kesejahteraan dan kepastian karier guru sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” kata Mu’ti.
Ia menilai, arah kebijakan yang mulai diterapkan pada 2027 memberi sinyal bahwa pembinaan guru dirancang lebih berkelanjutan.
Dengan demikian, guru PPPK diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai pengembangan karier ke depan.
Mu’ti kemudian memaparkan dasar yang digunakan dalam merumuskan kebijakan. Ia merujuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai acuan kondisi jumlah guru.
Saat ini, jumlah guru berstatus PPPK mencapai 908.617 orang. Dari angka itu, sebanyak 231.246 orang masih berstatus PPPK paruh waktu.
Mu’ti menyebut data tersebut menjadi pertimbangan mengapa Kemendikdasmen perlu menyiapkan penindaklanjutan secara terukur. Penyiapan itu dilakukan dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Karena terdapat variasi status di lapangan, Kemendikdasmen akan terus berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Dalam konteks tersebut, Mu’ti juga menyampaikan imbauan kepada guru dan masyarakat agar mengikuti perkembangan informasi resmi. Ia menekankan perlunya memerhatikan mekanisme, persyaratan, jadwal, formasi, dan tahapan seleksi CPNS tahun 2027.
Berita Terkait
“Para guru dan masyarakat diimbau mengikuti perkembangan mengenai mekanisme, persyaratan, jadwal, formasi, dan tahapan seleksi CPNS tahun 2027 melalui kanal resmi Kementerian PANRB serta kanal resmi pemerintah terkait,” jelas Mu’ti.
Imbauan itu, menurut Mu’ti, penting agar publik memahami setiap tahap berdasarkan informasi yang benar dan tepat waktu. Dengan begitu, guru dapat menyesuaikan langkah sesuai tahapan yang diumumkan nantinya.
Selain pernyataan Mu’ti, pemerintah juga sebelumnya memastikan rekrutmen guru PPPK Penuh Waktu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dibuka mulai 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026).
Rini menyebut pemerintah memberikan kesempatan bagi guru PPPK untuk mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan akan mulai mendaftar pada awal tahun 2027.
“Akan diberikan kesempatan untuk guru PPPK untuk melakukan ikut seleksi PNS yang diperkirakan akan mendaftar di awal tahun 2027,” kata Rini.
Rini juga menyampaikan proyeksi kebutuhan pada tahun 2026. Ia menegaskan proyeksi tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan untuk sekolah negeri.
Menurut Rini, proyeksi kebutuhan juga diarahkan untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi, hingga Sekolah Unggul Garuda.
“Termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda,” ujarnya.
Secara keseluruhan, rangkaian penjelasan dari pejabat terkait menggambarkan bahwa perubahan skema dan kesempatan pengembangan karier dirancang berlangsung bertahap mulai 2027.
Bagi para guru PPPK, pesan utama pemerintah adalah memantau informasi resmi, termasuk mekanisme dan tahapan seleksi CPNS tahun 2027, agar proses dapat diikuti dengan pemahaman yang benar.
Langkah ini diharapkan memperjelas kepastian karier guru.
