jurnalistik.co.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berlangsung beberapa pekan terakhir di Gorontalo mendorong Gubernur Gusnar Ismail turun tangan. Gusnar mengumpulkan Satuan Tugas (Satgas) serta pihak Depo Pertamina pada Selasa (13/10/2026) untuk memastikan pengendalian antrian berjalan tertata.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan antrean tidak hanya berfokus pada layanan di lapangan, tetapi juga pada alur distribusi agar pasokan sampai dengan tepat waktu. Keputusan rapat diambil setelah kedatangan kapal pengangkut BBM ke Gorontalo.
Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Patra Niaga Gorontalo, Satria Saputra Harahap, menjelaskan bahwa kapal pengangkut BBM telah tiba di dermaga sejak Senin siang. Ia menyatakan bahwa BBM kemudian akan dan sedang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan.
Satria menegaskan bahwa distribusi ditujukan untuk semua SPBU. Dengan demikian, suplai diharapkan tidak hanya mengarah pada satu titik, tetapi merata guna mengurangi penumpukan di lokasi tertentu.
Rapat juga membahas jadwal pengaturan distribusi oleh Depo Pertamina. Satria menjelaskan mekanisme tersebut langsung saat berdiskusi dengan Gubernur Gusnar.
“Depo Pertamina mengatur suplai dengan distribusi ke SPBU mulai jam 1 dini hari sampai jam 6 pagi, sehingga diharapkan untuk wilayah kota dan Kabupaten Gorontalo sudah terisi sejak pagi hari,” kata Satria saat rapat dengan Gubernur Gusnar.
Gubernur Gusnar menekankan agar distribusi BBM dapat berjalan baik tanpa dimanfaatkan oleh pihak yang berupaya memperkeruh antrean. Permintaan itu disampaikan karena pemerintah memandang lonjakan antrean tidak boleh dipicu oleh ulah oknum.
Selain mengatur kelancaran suplai, pemerintah juga menyoroti risiko penimbunan BBM. Gusnar meminta agar setiap upaya penimbunan ditindak oleh aparat terkait, terutama yang dilakukan melalui pembelian dalam jumlah banyak.
Berita Terkait
Menurut rapat, upaya tersebut penting untuk menjaga agar stok tetap tersedia bagi masyarakat sesuai kebutuhan harian. Pemerintah berupaya memastikan pasokan dan stok BBM lancar hingga akhir tahun.
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Imbauan diperjelas agar warga tidak melakukan penimbunan BBM, karena tindakan tersebut berpotensi membuat distribusi tidak seimbang.
Gubernur menempatkan pengendalian antrean sebagai bagian dari langkah preventif dan koordinatif. Dengan adanya jadwal distribusi dari Depo Pertamina dan pengawasan melalui Satgas, pemerintah berharap kondisi di SPBU lebih terkendali.
Pemerintah juga memandang bahwa komunikasi dan pengawasan perlu berjalan bersamaan dengan distribusi di lapangan. Dengan cara tersebut, antrean diharapkan menurun seiring BBM terisi dan layanan pengisian kembali normal.
Rapat yang digelar Gusnar menjadi penegasan bahwa penanganan masalah BBM tidak berhenti pada respons sesaat. Pemerintah mendorong seluruh pihak terkait agar menjalankan perannya secara disiplin sampai ketersediaan BBM merata dan stabil.
Dalam rangkaian koordinasi itu, fokus utama pemerintah adalah memastikan setiap tahapan setelah kedatangan BBM berjalan sesuai alur yang sudah ditetapkan. Satgas dan pihak Depo Pertamina diarahkan agar pengendalian antrean di tingkat lapangan tetap sejalan dengan pengaturan distribusi, sehingga penumpukan di titik tertentu tidak melebar dan proses pengisian dapat kembali berjalan wajar.
Penjadwalan distribusi juga ditekankan sebagai bagian dari upaya perataan layanan. Mekanisme pengaturan suplai ke SPBU sejak dini hari sampai menjelang pagi diharapkan membuat kebutuhan untuk wilayah kota maupun Kabupaten Gorontalo tersedia lebih awal, sekaligus memberi waktu agar kesiapan di lapangan lebih terukur. Dengan cakupan yang diarahkan ke seluruh SPBU, distribusi diharapkan tidak hanya mengejar satu area, tetapi menjaga keseimbangan antar-lokasi.
Gubernur juga menegaskan bahwa pengendalian antrean tidak lepas dari pencegahan terhadap perilaku yang dapat memperburuk situasi, termasuk tindakan oknum yang berupaya memperkeruh antrean serta praktik penimbunan melalui pembelian dalam jumlah besar. Pemerintah memandang komunikasi, pengawasan, dan kedisiplinan pelaksanaan peran masing-masing pihak harus berjalan bersamaan agar stok tetap terjaga sesuai kebutuhan harian dan layanan pengisian kembali normal, dengan target ketersediaan BBM stabil hingga akhir tahun.
