jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto kembali memperluas lingkaran pemerintahan dan tim penasihatnya setelah melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat (2/10/2026). Pelantikan tersebut dilakukan sehari setelah reshuffle kabinet.
Bila jajaran Kabinet Merah Putih digabungkan dengan pejabat setingkat menteri serta penasihat khusus presiden, jumlah yang tercatat dalam daftar ini mencapai 166 orang. Komposisi itu mencakup 26 anggota Wantimpres, 107 orang dalam jajaran kabinet, 26 pejabat setingkat menteri/kepala lembaga, serta 10 penasihat khusus presiden.
Angka 166 ditetapkan dengan cara menghitung setiap individu yang muncul di lebih dari satu posisi hanya satu kali. Dengan demikian, daftar yang disajikan merangkum nama-nama yang menempati peran-peran tersebut dalam struktur pemerintahan Prabowo.
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Di jajaran Wantimpres, Pratikno menjabat sebagai ketua, sedangkan Hatta Rajasa menjadi wakil ketua. Muhammad Qodari bertindak sebagai sekretaris, sementara Shinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, serta sejumlah tokoh lain berada dalam daftar anggota yang mencakup Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, dan Salim Segaf Aljufri.
Nama lainnya yang tercantum meliputi K.H. Anwar Iskandar, K.H. Said Aqil Siradj, serta K.H. Yahya Cholil Staquf. Daftar tersebut juga memuat Philip Kuncoro Wijaya, Budi Tanuwibowo, dan Ida Bagus Purwalaksana, bersama Soekarwo, Jusuf Hamka, serta Dato’ Sri Tahir.
Pada bagian anggota Wantimpres juga disebut Jusuf Wanandi, Margarito Kamis, Rocky Gerung, Mohamad Hatta, Bambang Soesatyo, dan Anwar Usman. Tokoh lainnya yang ikut tercantum adalah Ignasius Jonan serta Jacky Manuputty.
Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator
Struktur Menteri Koordinator dalam kabinet memuat Dudung Abdurachman pada Menko Bidang Politik dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra untuk Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Airlangga Hartarto pada Menko Bidang Perekonomian. Sugiono memimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar pada Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Agus Harimurti Yudhoyono pada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Sementara itu, Zulkifli Hasan ditetapkan sebagai Menko Bidang Pangan, dan Bahlil Lahadalia menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dari sisi Wakil Menteri Koordinator, Dradjad Hari Wibowo menjabat sebagai Wamenko Perekonomian, Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Wamenko Politik dan Keamanan, serta Otto Hasibuan sebagai Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Untuk Wamenko Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq memegang peran tersebut. Pada daftar Wamenko yang lain, tercantum pula bahwa Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berada di bawah Otto Hasibuan, sedangkan jabatan Wamenko lainnya mengikuti susunan yang dipaparkan di struktur kabinet.
Menteri
Susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih yang tercantum mencakup Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Muhammad Tito Karnavian memimpin Kementerian Dalam Negeri, Arrmanatha Nasir untuk Kementerian Luar Negeri, Sjafrie Sjamsoeddin memegang Kementerian Pertahanan, dan Nasaruddin Umar memimpin Kementerian Agama.
Daftar menteri juga menyebut Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, serta Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Untuk bidang keuangan, Suahasil Nazara memegang jabatan Menteri Keuangan, sementara Abdul Mu’ti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Fadli Zon tercatat sebagai Menteri Kebudayaan, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, dan Saifullah Yusuf memimpin Kementerian Sosial. Yassierli ditetapkan sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Mukhtarudin memimpin Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BPPMI, sedangkan M. Sarmuji menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan.
Pada sisi sektor energi, Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Dody Hanggodo memimpin Kementerian Pekerjaan Umum, dan Maruarar Sirait menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yandri Susanto menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sementara M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memimpin Kementerian Transmigrasi, dan Dudy Purwagandhi menjadi Menteri Perhubungan.
Meutya Viada Hafid memimpin Kementerian Komunikasi dan Digital, Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian, dan Raja Juli Antoni memimpin Kementerian Kehutanan. Sakti Wahyu Trenggono tercatat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Nusron Wahid menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan Rachmat Pambudy sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Rini Widyantini memegang jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dony Oskaria tercatat sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Wihaji menjadi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN. Moh Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Rosan Perkasa Roeslani memimpin Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, dan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi.
Maman Abdurrahman tercantum sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Widiyanti Putri Wardhana menjadi Menteri Pariwisata, dan Teuku Riefky Harsya memimpin Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf. Arifatul Choiri Fauzi menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Mochammad Irfan Yusuf menjadi Menteri Haji dan Umroh.
Berita Terkait
Wakil Menteri
Dalam daftar wakil menteri, tercantum Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro sebagai Wamen Sekretariat Negara. Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, serta Akhmad Wiyagus berada pada Wamen Dalam Negeri, sementara Anis Matta dan Arif Havas Oegroseno tercatat sebagai Wamen Luar Negeri.
Donny Ermawan Taufanto menjabat sebagai Wamen Pertahanan, Muhammad Syafi’i menjadi Wamen Agama, dan Edward Oemar Sharif Hiariej bertindak sebagai Wamen Hukum. Mugiyanto disebut sebagai Wamen HAM, sementara Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan tercantum kosong dalam daftar yang dipaparkan.
Juda Agung, Luky Alfirman, dan Nurkholish Ibnu Amman menjadi Wamen Keuangan, lalu Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat ditetapkan sebagai Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah. Fauzan dan Stella Christie menjadi Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Giring Ganesha Djumaryo tercatat sebagai Wamen Kebudayaan.
Dante Saksono Harbuwono serta Benjamin Paulus Octavianus menjadi Wamen Kesehatan, dan Agus Jabo Priyono adalah Wamen Sosial. Afriansyah Noor tercantum sebagai Wamen Ketenagakerjaan, sedangkan Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla memegang peran sebagai Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Faisol Riza menjadi Wamen Perindustrian, Dyah Roro Esti Widya Putri tercantum sebagai Wamen Perdagangan, dan Yuliot Tanjung menjadi Wamen Energi dan Sumber Daya Mineral. Diana Kusumastuti tercatat sebagai Wamen Pekerjaan Umum, Fahri Hamzah sebagai Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Ahmad Riza Patria memegang jabatan Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Viva Yoga Mauladi menjadi Wamen Transmigrasi, Suntana sebagai Wamen Perhubungan, dan Angga Raka Prabowo serta Nezar Patria tercatat sebagai Wamen Komunikasi dan Digital. Muhammad Saleh Mustafa memimpin Wamen Pertanian, Rohmat Marzuki menjadi Wamen Kehutanan, dan Didit Herdiawan Ashaf serta Irwan Meilano berada pada Wamen Kelautan dan Perikanan.
Ossy Dermawan disebut sebagai Wamen Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard sebagai Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Purwadi Arianto menjadi Wamen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata tercantum sebagai Wamen BP BUMN, sementara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menjadi Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN.
Diaz Faisal Malik Hendropriyono menjadi Wamen Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Todotua Pasaribu memegang Wamen Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Farida Farichah tercatat sebagai Wamen Koperasi. Helvi Yuni Moraza menjadi Wamen UMKM, Ni Luh Enik Ernawati memimpin Wamen Pariwisata, dan Irene Umar menjadi Wamen Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
Veronica Tan tercantum sebagai Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Taufik Hidayat menjadi Wamen Pemuda dan Olahraga, dan Dahnil Anzar Simanjuntak memegang jabatan Wakil Menteri Haji dan Umroh.
Pejabat Setingkat Menteri dan Kepala Lembaga
Daftar pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga yang tercantum meliputi Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sanitiar Burhanuddin tercatat sebagai Jaksa Agung, Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dan Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Syahganda Nainggolan disebut sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, dan Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia. Luhut Binsar Pandjaitan memegang jabatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sementara Nugroho Sulistyo Budi adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Muhammad Yusuf Ateh tercantum sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Amalia Adininggar Widyasanti menjadi Kepala Badan Pusat Statistik. Didit Herdiawan disebut sebagai Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa, lalu Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI, dan Jenderal Suyudi Ario Seto tercatat sebagai Kepala Kepolisian RI.
Teddy Indra Wijaya menjadi Sekretaris Kabinet, Agustina Arumsari dan Trenggono tercantum sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Asep N Mulyana menjadi Wakil Jaksa Agung. Agus Widodo tercantum sebagai Wakil Kepala BIN, sedangkan Wakil Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Kepala BRAN tampil dengan tanda “-”.
Mari Elka Pangestu menjadi Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala BSSN, serta Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala BPKP. Sonny Harry B Harmadi disebut sebagai Wakil Kepala BPS, sementara Fadil Imran menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa, dan Komjen Wahyu Hadiningrat tercatat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI.
Jenderal Tandyo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI.
Penasihat Khusus (Pensus) Presiden
Dalam daftar penasihat khusus presiden yang tercantum pada kutipan ini, Wiranto disebut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.
