jurnalistik.co.id – Keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ditegaskan tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis satu pihak saja. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo, mengingatkan bahwa tanggung jawab tersebut harus dipikul bersama seluruh perangkat daerah.
Penegasan itu disampaikan Trizal saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Tata Kelola Keamanan Informasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Poboide, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo pada Kamis (8/10/2026), dan menghadirkan para pengelola sistem informasi serta pengelola website pada OPD lingkup Pemprov Gorontalo maupun kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo.
Trizal menekankan bahwa keamanan informasi tidak berhenti pada peran Dinas Kominfo. Menurutnya, keamanan informasi berkaitan dengan praktik, pengelolaan, dan kesiapan setiap perangkat daerah dalam menjalankan aplikasi, mengelola data, serta menjaga akun dan jaringan yang dipakai dalam operasional.
“Keamanan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Ini bukan one man show” tegas Trizal. Dengan kalimat tersebut, ia ingin meluruskan cara pandang bahwa isu keamanan dapat diserahkan sepenuhnya kepada satu unit tertentu.
Lebih lanjut, Trizal menjelaskan alasan di balik penegasan itu. Ia menyebut bahwa setiap perangkat daerah memiliki aplikasi, data, akun pengguna, perangkat, serta jaringan yang digunakan dalam layanan masing-masing. “Setiap perangkat daerah memiliki aplikasi, data, akun pengguna, perangkat, dan jaringan . Ini tidak bisa menjadi beban Dinas Kominfo, karena yang mengelola itu masing-masing OPD,” ungkap Trizal.
Dalam arahan tersebut, Trizal berharap FGD menjadi ruang untuk membangun komitmen bersama, termasuk di level pimpinan OPD. Ia menilai bahwa keterlibatan pimpinan diperlukan agar upaya menjaga keamanan informasi tidak hanya berhenti pada tataran teknis, melainkan menjadi bagian dari budaya kerja dan pengambilan keputusan.
Berita Terkait
Trizal juga mengingatkan konsekuensi apabila keamanan informasi diabaikan. “Kalau ini kita tidak jaga, maka risikonya pasti akan besar. Kita tidak menghendaki informasi informasi yang ada di dalam aplikasi atau akun di OPD-OPD disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Karena itu, komitmen kita bersama dibutuhkan termasuk pimpinan,” jelasnya.
Selain menyoroti peran bersama, kegiatan ini juga berkaitan dengan langkah penguatan tata kelola informasi di tingkat pemerintah daerah. Dinas Kominfotik, kata Trizal, sedang membangun portal satu data yang berisi data sektoral, baik yang berasal dari OPD maupun kabupaten/kota, serta data statistik.
FGD turut menghadirkan narasumber dari tingkat nasional melalui pertemuan virtual. Narasumber yang hadir adalah Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Danang Jaya.
Dari rangkaian kegiatan tersebut, fokus utamanya diarahkan pada implementasi tata kelola keamanan informasi perangkat daerah. Dengan pola kerja yang melibatkan pengelola sistem informasi dan pengelola website, diskusi diharapkan mampu mendorong pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab pengamanan, sekaligus memperkuat koordinasi di seluruh OPD serta unsur kabupaten/kota dalam Provinsi Gorontalo.
Trizal menutup dengan penekanan bahwa keamanan informasi membutuhkan konsistensi, pengawasan, dan komitmen bersama. Penegasan “ini bukan one man show” menjadi landasan penting agar setiap perangkat daerah berperan aktif dalam memastikan informasi yang berada di aplikasi maupun akun OPD terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam FGD tersebut, arah pembahasan tidak hanya berhenti pada pemahaman konsep, tetapi juga diarahkan pada bagaimana tata kelola keamanan informasi diterapkan secara nyata oleh masing-masing OPD. Keterlibatan pengelola sistem informasi dan pengelola website diharapkan membantu memastikan aplikasi dan layanan berjalan dengan pengelolaan data yang rapi, sekaligus menjaga akses pada akun pengguna, perangkat, serta jaringan yang dipakai dalam kegiatan operasional.
Trizal juga menegaskan bahwa komitmen bersama perlu diwujudkan lewat konsistensi pengawasan dan penerapan keputusan di lingkungan perangkat daerah, sehingga isu keamanan informasi menjadi bagian dari budaya kerja. Ia menilai keterlibatan pimpinan membuat penguatan tata kelola lebih terarah, termasuk dalam upaya Dinas Kominfotik membangun portal satu data sebagai wadah data sektoral dan statistik. Dengan hadirnya narasumber nasional dari BSSN melalui pertemuan virtual, diskusi diharapkan menyamakan pandangan serta mendorong koordinasi yang lebih solid lintas OPD dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
