jurnalistik.co.id – Kementerian Keuangan mencatat adanya efisiensi pada belanja Badan Gizi Nasional (BGN) sepanjang tahun ini. Atas langkah tersebut, nilai pagu efektif BGN mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Dalam konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Direktur Jenderal Anggaran Sudarto menyampaikan bahwa efisiensi yang terjadi telah membuat pagu efektif belanja BGN berkurang sejak awal tahun. Dari semula Rp268 triliun, pagu efektif kemudian menjadi Rp229 triliun.
Sudarto menjelaskan bahwa efisiensi yang telah terwujud tersebut berkisar Rp38 triliun. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks laporan efisiensi belanja BGN yang dicatat oleh Kemenkeu.
Efisiensi menurunkan pagu efektif
Menurut Sudarto, saat ini pagu efektif anggaran BGN berada di angka Rp229 triliun. Dengan demikian, sudah ada sekitar Rp38 triliun efisiensi yang terealisasi selama periode berjalan.
Ia merangkum capaian tersebut secara langsung melalui kutipan berikut: “Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar Rp38 triliun sudah terjadi efisiensi”. Uraian itu disampaikan dalam konferensi pers pada Sabtu (10/10/2026).
Dalam penjelasan yang sama, Sudarto menempatkan efisiensi sebagai bagian dari pencatatan dan pengendalian belanja. Upaya tersebut, menurut Kemenkeu, tercermin pada perubahan dari pagu awal menjadi pagu efektif yang lebih rendah.
Efisiensi tidak berdiri sendiri
Berita Terkait
Sudarto juga menegaskan bahwa upaya efisiensi BGN tidak semata-mata diarahkan pada efisiensi anggaran. Ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong agar BGN tetap memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai target yang ditetapkan.
Dengan penekanan tersebut, Kemenkeu memposisikan efisiensi anggaran sebagai satu sisi, sementara aspek capaian program menjadi sisi yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya, meski ada penurunan pagu efektif, pelaksanaan MBG tetap harus menghasilkan hasil yang diharapkan.
Sudarto menyebutkan bahwa dorongan tersebut diarahkan agar program MBG berjalan sesuai target. Pemerintah, melalui Kemenkeu, menilai penting agar pengelolaan belanja tidak hanya berhenti pada angka efisiensi, tetapi juga menjaga kualitas dan arah pelaksanaan program.
Secara ringkas, laporan Kemenkeu menggambarkan dua benang yang berjalan bersamaan: pertama, efisiensi belanja yang membuat pagu efektif BGN bergerak dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun; kedua, pengarahan agar MBG tetap memenuhi target dan memberikan output yang diharapkan.
Komitmen tersebut tercermin dari cara Sudarto menyampaikan penjelasan saat konferensi pers APBN Kita. Pada kesempatan itu, ia mengaitkan capaian efisiensi sekitar Rp38 triliun dengan pesan agar BGN tetap mengawal pelaksanaan MBG agar sesuai tujuan program.
Dalam laporan yang disampaikan Kemenkeu, efisiensi belanja BGN dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengendalian anggaran. Perubahan yang terlihat pada pagu efektif tidak hanya menjadi angka, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan arah pengelolaan belanja selama periode berjalan.
Perhitungan yang disebutkan Sudarto juga menegaskan adanya jarak antara pagu awal dan pagu efektif yang lebih rendah. Selisih tersebut kemudian dirangkum sebagai capaian efisiensi sekitar Rp38 triliun, sehingga angka Rp229 triliun dapat dipahami sebagai pagu setelah penyesuaian.
Di saat yang sama, Kemenkeu menempatkan program MBG pada posisi yang tetap harus dijalankan sesuai target yang ditetapkan. Artinya, penghematan anggaran tidak boleh menggeser fokus pelaksanaan, sehingga kualitas dan arah program perlu terus menjadi pegangan dalam pengelolaan belanja BGN.
Pesan tersebut menjadi benang merah dalam penjelasan Sudarto saat APBN Kita. Ia mengaitkan efisiensi sekitar Rp38 triliun dengan kebutuhan pengawalan pelaksanaan MBG, agar pelaporan anggaran dan pemenuhan tujuan program berjalan secara selaras dalam periodisasi tahun ini.
