jurnalistik.co.id – Kelompok berpenghasilan rendah tampak makin jarang mencicipi bantuan fiskal. Indikasi itu terlihat dari tren penerima bantuan pangan yang terus bergeser ke angka yang lebih kecil dalam beberapa tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase rumah tangga yang pernah menerima bantuan pangan pada 2026 turun menjadi 15,08%. Angka tersebut disebut menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, setelah pada 2022 masih berada di level 20,33%.
Perubahan dari tahun ke tahun memperlihatkan pola yang tidak seragam. Pada 2023, porsinya turun ke 17,88%, lalu meningkat lagi menjadi 20,44% pada 2024 sebelum kembali melemah pada 2025 sebesar 18,07%.
Pada 2026, penurunan berlanjut hingga menyentuh 15,08%. Jika dibandingkan dengan 2022, penyusutan rumah tangga penerima bantuan pangan pada 2026 mencapai 5,25 poin persentase atau sekitar 25,8%.
Di sisi lain, arah belanja negara untuk program perlindungan sosial juga bergerak tidak setajam komponen pengeluaran lain. Per 31 Agustus, pertumbuhan belanja bantuan sosial (bansos) tercatat hanya 3,4% menjadi Rp104,1 triliun, naik dari Rp101,1 triliun pada periode sebelumnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam paparan APBN KiTa merinci kenaikan tersebut melalui beberapa pos. Realisasi penyaluran bansos senilai Rp21 triliun diberikan kepada 10 juta KPM, sementara kartu sembako mencapai Rp27,6 triliun untuk 17,6 juta KPM.
Komponen perlindungan kesehatan juga disebut mengalami penyaluran dengan nilai yang besar. PBI JKN dibukukan Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta, sedangkan PIP sebesar Rp10,7 triliun ditujukan kepada 15,6 juta siswa.
Program lain yang terpantau dalam rincian adalah KIPK dengan realisasi Rp9,7 triliun untuk 954 ribu mahasiswa. Selain itu, asistensi dan rehabilitas sosial serta penanggulangan bencana sebesar Rp4,6 triliun turut masuk dalam akumulasi belanja bansos yang dilaporkan.
Berita Terkait
Belanja bansos tumbuh terbatas, belanja barang melebar
Kenaikan bansos yang relatif lebih landai itu kontras dengan pergerakan belanja barang yang justru melesat. Belanja barang tercatat naik 67,5% dari Agustus 2025 senilai Rp232,2 triliun menjadi Rp389 triliun pada Agustus 2026.
Di dalam belanja barang tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu komponen dengan nilai Rp131,3 triliun. Selanjutnya, penyaluran Dana BOS Swasta mencapai Rp10,1 triliun, disertai insentif biodiesel sebesar Rp21,4 triliun.
Rincian lain yang disebut mencakup pelayanan kesehatan UPT senilai Rp11,3 triliun serta stabilisasi harga pangan sebesar Rp3,3 triliun. Dengan komposisi itu, pengeluaran yang terkait belanja barang terlihat berkembang lebih cepat dibandingkan bansos.
Dalam konteks yang lebih luas, artikel juga menyinggung pernyataan bahwa Bank Dunia menyebut 68% penduduk Indonesia berada dalam kelompok miskin. Di tengah temuan tersebut, pemerintah disebut menilai bansos sebagai solusi, namun data yang disajikan memperlihatkan bahwa jangkauan penerima bantuan pangan cenderung menurun dan pertumbuhan belanja bansos bergerak terbatas hingga akhir Agustus.
Gambaran yang muncul dari BPS dan rincian APBN KiTa menempatkan diskusi pada hubungan antara perubahan penerima bantuan pangan dan dinamika belanja negara. Tren penurunan persentase penerima bantuan pangan pada 2026, ditambah catatan pertumbuhan bansos yang hanya 3,4%, menjadi penanda yang ikut membentuk narasi tentang akses bantuan fiskal bagi kelompok rentan.
Jika ditelusuri lebih jauh, penurunan bantuan pangan pada 2026 tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi setelah sempat bergeser arah pada tahun-tahun sebelumnya. Pola yang fluktuatif—turun pada 2023, naik kembali pada 2024, lalu melemah pada 2025—akhirnya berujung pada penurunan yang lebih dalam di 2026. Dengan begitu, perubahan penerima tidak hanya soal satu titik waktu, tetapi terlihat sebagai rangkaian pergeseran yang berulang.
Selain itu, kenaikan belanja perlindungan sosial yang tercatat terbatas memberi gambaran bahwa ruang penyaluran bansos bergerak lebih lambat dibanding pos lain. Pertumbuhan bansos sebesar 3,4% hingga Rp104,1 triliun menjadi konteks ketika belanja barang justru melonjak dari Rp232,2 triliun menjadi Rp389 triliun. Kontras ini menempatkan program seperti Makan Bergizi Gratis, BOS Swasta, serta insentif biodiesel sebagai bagian dari akselerasi belanja barang, sementara porsi bansos bergerak lebih terkendali.
Dalam penilaian yang disinggung artikel, pemerintah memandang bansos sebagai bagian dari solusi, namun indikator yang ditunjukkan BPS memperlihatkan bahwa jangkauan bantuan pangan cenderung mengecil. Pada saat yang sama, rincian penyaluran bansos masih mencakup komponen kesehatan dan pendidikan dengan nominal yang besar, seperti PBI JKN dan PIP, sehingga dinamika terjadi pada bentuk penyaluran yang tidak selalu tercermin seragam pada tren penerima bantuan pangan. Dengan latar tersebut, pembacaan terhadap data menjadi lebih kompleks: penurunan persentase penerima bantuan pangan berjalan seiring belanja bansos yang tumbuh terbatas hingga akhir periode yang dilaporkan.
