Bisnis & Ekonomi

Suahasil Nazara: Dividen Danantara Belum Masuk APBN 2026–2027

×

Suahasil Nazara: Dividen Danantara Belum Masuk APBN 2026–2027

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Suahasil Tegaskan Dividen Danantara Belum Akan Masuk APBN - Market

jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa dividen Danantara tidak akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun APBN 2027.

Suahasil menyampaikan, pemerintah saat ini sedang menyelesaikan APBN 2026. Pada saat yang sama, pemerintah juga telah memperoleh persetujuan untuk APBN 2027.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa kontribusi dividen Danantara belum tercermin dalam dokumen anggaran untuk periode 2026 dan 2027.

“Jadi, kontribusi [dividen] tersebut belum tercermin dalam APBN 2026 dan 2027, tetapi mungkin akan tercermin di masa mendatang,” kata Suahasil dalam wawancara kepada Bloomberg Television, dikutip Selasa (6/10/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan posisi pemerintah terkait alokasi penerimaan berbasis dividen pada dua tahun anggaran yang saat ini tengah diproses dan ditetapkan.

Suahasil juga menyiratkan adanya kemungkinan perkembangan setelah periode APBN 2026 dan 2027 berjalan.

Saat ditanya mengenai apakah dividen Danantara dapat masuk pada APBN 2028, ia tidak memberikan jawaban yang pasti dan tetap berhati-hati terhadap proyeksi tersebut.

“Kemungkinan adalah sesuatu yang berbeda, itu hipotetis,” kata Suahasil.

Dengan demikian, kanal kebijakan yang disampaikan Suahasil berfokus pada kepastian ketercerminan kontribusi dividen Danantara dalam kerangka APBN 2026 dan 2027, sekaligus menahan ekspektasi untuk tahun berikutnya sebelum ada kepastian perencanaan anggaran.

Pernyataan ini menjadi penegasan ulang di tengah proses penyusunan dan persetujuan anggaran, yang—menurut penjelasan Suahasil—telah mencapai tahap penyelesaian untuk APBN 2026 dan persetujuan untuk APBN 2027.

Secara keseluruhan, pemerintah melalui Suahasil menempatkan dividen Danantara sebagai komponen yang belum tercatat dalam APBN 2026 dan 2027, sementara arah penerapannya di tahun berikutnya masih bersifat kemungkinan.

Dalam penjelasannya, Suahasil menempatkan pembahasan ini pada konteks penyusunan fiskal yang sedang berjalan. Ia menggambarkan bahwa untuk APBN 2026, proses penyempurnaan masih menjadi pekerjaan yang terus dikerjakan, sementara untuk APBN 2027 pemerintah sudah berada pada fase yang berbeda, karena persetujuan telah berhasil diperoleh.

Artinya, ketika dokumen anggaran untuk dua periode tersebut sedang dirampungkan dan dipastikan, dividen Danantara tidak dimasukkan sebagai bagian dari komponen penerimaan yang tercantum di dalamnya. Penegasan ini sekaligus mempertegas bahwa keterkaitan dividen tersebut diposisikan sebagai hal yang belum masuk ke rencana formal untuk tahun anggaran yang dimaksud.

Suahasil juga menggarisbawahi bahwa perkiraan mengenai kemungkinan perubahan di waktu berikutnya tidak disampaikan sebagai kepastian. Ia merujuk pada batasan penilaian saat ini: pemerintah hanya dapat menyatakan status ketercerminan untuk APBN 2026 dan APBN 2027 sesuai tahap perencanaan yang sedang berlangsung, sedangkan untuk setelah periode tersebut masih berada pada ruang skenario.

Di bagian wawancara itu, ia menegaskan pendekatan yang berhati-hati ketika ditanya mengenai apakah dividen Danantara dapat beralih menjadi elemen anggaran pada horizon yang lebih jauh. Dengan cara itu, pesan yang disampaikan bukan sekadar menanggapi pertanyaan, melainkan membatasi ekspektasi agar tidak terbentuk proyeksi yang belum memiliki dasar perencanaan anggaran yang konkret.

Ia menyatakan bahwa jika suatu kontribusi dividen nantinya dapat tercermin pada tahun yang berbeda, hal tersebut bersifat kemungkinan yang bergantung pada perkembangan kebijakan dan tahapan perencanaan berikutnya. Pernyataan semacam ini sekaligus menunjukkan adanya pemisahan antara apa yang sudah masuk dokumen resmi untuk APBN 2026 dan 2027, versus apa yang masih mungkin berubah pada masa setelah keduanya.

Secara keseluruhan, fokus penjelasan Suahasil diarahkan pada konsistensi ketercatatan dalam dokumen anggaran untuk periode yang tengah ditetapkan. Pemerintah memilih menegaskan status saat ini—dividen Danantara tidak tercatat dalam APBN 2026 dan 2027—sambil membuka ruang bahwa pembahasan lanjutan dapat dipertimbangkan pada waktu berikutnya, namun tetap menunggu kepastian perencanaan yang lebih matang.