jurnalistik.co.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai pertumbuhan ekonomi regional di Pulau Sumatra masih belum optimal. Menurutnya, capaian tersebut tertinggal dibandingkan wilayah lain, terutama Pulau Jawa dan Sulawesi.
Amalia menyampaikan hal itu usai rapat koordinasi bersama Kemenko Perekonomian di Jakarta pada Senin (12/10/2026). Ia menegaskan, dorongan pembangunan ekonomi perlu diarahkan agar provinsi yang berada di luar Jawa tidak terus berada pada posisi pertumbuhan yang lebih rendah.
“Jawa, semua provinsi di Pulau Jawa sudah tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional. Beberapa provinsi [di luar Jawa] juga, namun beberapa provinsi masih tumbuh di bawah rata-rata nasional. Ini yang harus didorong dan kami sudah sampaikan informasinya,” ujar Amalia.
Dalam catatan BPS, dari total 99 kabupaten dan kota di Indonesia yang mampu tumbuh di atas 6% selama Semester I-2026, kontribusi wilayah Sumatra disebut masih sangat minim. Data itu, kata Amalia, menunjukkan bahwa sebaran daerah dengan pertumbuhan tinggi belum merata di pulau tersebut.
Amalia menyebutkan bahwa di Sumatra terdapat “baru 9 kabupaten/kota yang ekonominya tumbuh di atas 6%.” Artinya, jumlah daerah yang masuk kategori pertumbuhan tinggi di Sumatra berada dalam skala yang jauh lebih kecil dibanding wilayah lain yang lebih dominan dalam daftar tersebut.
Dominasi Pulau Jawa dan Sulawesi pada kelompok kabupaten/kota yang tumbuh di atas 6% menjadi penanda efektivitas kebijakan dan struktur ekonomi di wilayah tersebut. Amalia mengaitkannya dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta industri pengolahan yang dinilai menjadi mesin penggerak utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Berita Terkait
“Di Sumatra, baru 9 kabupaten/kota yang ekonominya tumbuh di atas 6%,” tambahnya, menegaskan bahwa masih ada keterbatasan titik pertumbuhan di pulau itu pada periode yang dimaksud. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa capaian pertumbuhan tinggi belum menjadi arus utama di seluruh kawasan Sumatra.
Untuk memberi gambaran, Amalia menyinggung contoh dari Sulawesi. Ia menyebut Sulawesi berhasil memanfaatkan nikel serta manufaktur pengolahan logam untuk mendorong lonjakan ekonomi lokal.
Sementara itu, Sumatra masih berkontribusi melalui jumlah kabupaten/kota yang relatif terbatas, yaitu 9 daerah atau kurang dari 10% dari total daerah yang bertumbuh tinggi pada Semester I-2026. Dengan angka tersebut, BPS menilai pemerataan titik pertumbuhan di Pulau Sumatra masih berada pada level yang belum luas.
Rangkaian temuan BPS ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah perlu disertai penguatan faktor pendorong yang terbukti bekerja di wilayah lain. Dalam konteks Sumatra, Amalia menekankan pentingnya mendorong provinsi-provinsi yang masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional agar kesenjangan kinerja ekonomi regional dapat dipersempit.
Perbincangan itu menjadi bagian dari fokus koordinasi yang dibawa BPS setelah melihat komposisi daerah bertumbuh tinggi selama Semester I-2026. Dengan menempatkan Sumatra sebagai sorotan, Amalia berharap dorongan kebijakan tidak hanya berpengaruh pada wilayah yang sudah terlebih dahulu berkembang cepat, tetapi juga menjangkau daerah yang tertinggal dalam laju pertumbuhannya.
Amalia juga menyoroti bahwa indikator pertumbuhan yang melampaui ambang 6% pada Semester I-2026 memperlihatkan pola yang belum seimbang antarpulau. Karena sebaran daerah berperforma tinggi tidak merata, capaian Sumatra cenderung tertinggal ketika dibandingkan dengan wilayah yang lebih banyak masuk kategori tersebut.
Dalam rapat koordinasi itu, penekanan diarahkan pada bagaimana kebijakan dapat meniru efektivitas faktor yang sebelumnya sudah terbukti mendorong kawasan lain. Jika wilayah seperti Jawa dan Sulawesi ditopang oleh penggerak ekonomi—termasuk Kawasan Ekonomi Khusus dan kegiatan industri pengolahan—maka Sumatra membutuhkan dorongan serupa agar titik-titik pertumbuhan bertambah dan kesenjangan kinerja dapat dipersempit.
