jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menanggapi antrian BBM yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Ia menyampaikan penilaian itu saat menerima puluhan pengemudi yang tergabung dalam Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) di halaman Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (15/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gusnar menjelaskan bahwa kuota BBM jenis Pertalite untuk Gorontalo ditetapkan sebesar 478 kiloliter (KL) setiap hari. Menurutnya, jatah harian tersebut digunakan untuk memasok 33 SPBU di seluruh Gorontalo, serta dua SPBU di Bintauna dan Boroko, Provinsi Sulawesi Utara.
Gusnar juga menyebut komposisi kuota untuk solar. Kuota solar disebut hanya 8 KL per hari untuk melayani 20 SPBU.
Terkait kondisi di lapangan, Gusnar mengatakan pihaknya melakukan evaluasi atas keterlambatan pasokan. Ia menilai keterlambatan tersebut membuat rantai distribusi terganggu, sehingga berkontribusi terhadap kemunculan antrean.
“BBM ini kami evaluasi, memang terjadi keterlambatan pasokan. Kurang lebih 10 jam sehingga rantainya terganggu. Kedua, ada dua SPBU yang disanksi tidak bisa menjual karena menjual galon/jeriken. Ini kita duga menyebabkan SPBU lain antri,” jelas Gusnar.
Ia melanjutkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah daerah kemudian mengambil langkah lanjutan. Gusnar menyatakan, saat ini pihaknya telah memutuskan untuk meminta tambahan kuota BBM kepada BPH Migas.
Alasan permohonan tersebut, kata Gusnar, karena sudah memasuki akhir tahun dengan aktivitas yang meningkat. Di sisi lain, Gorontalo dinilai sudah cukup berhemat terkait kuota sejak awal tahun.
Gusnar juga menjelaskan pola penetapan kuota yang berjalan selama setahun. Ia menyampaikan bahwa kuota ditetapkan pertahun dan disalurkan secara bertahap.
Berita Terkait
“Kuota itu ditetapkan pertahun dan disalurkan dicicil. Saya tadi subuh sudah ambil keputusan, Pak Wardoyo (Kadis ESDM) siang ini sudah akan mengirim surat. Semua daerah sama dengan kita, tapi upaya kita lakukan,” bebernya.
Lebih lanjut, Gusnar berharap BPH Migas dapat memberikan tambahan sekitar 3 hingga 5 persen untuk kuota harian di Gorontalo. Menurutnya, tambahan itu dinilai cukup untuk menjaga pemenuhan kebutuhan BBM hingga akhir tahun.
Ia menuturkan alasan optimisme permohonan kuota tambahan tersebut juga merujuk pada situasi di daerah lain. Gusnar menyampaikan bahwa dari tayangan televisi, ia melihat Bali juga telah mengajukan permintaan tambahan kuota.
“Saya sudah banyak melihat di televisi Bali sudah minta tambahan kuota. Malah ketua DPR RI sudah bersuara minta tambahan di sana. Begitu ya Pak Kepala DEPO, nanti kalo ditanya kenapa minta-minta terus, bilang aja sudah Pak Gubernur yang minta,” pungkas Gusnar.
Dengan demikian, langkah yang diambil pemerintah daerah diarahkan pada penyesuaian kuota harian agar distribusi lebih stabil dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Permohonan tambahan kuota tersebut disiapkan melalui pengiriman surat oleh Kadis ESDM, sejalan dengan keputusan yang sudah diambil oleh Gusnar pada pagi hari.
Gusnar menegaskan, evaluasi atas keterlambatan pasokan dan dampak sanksi terhadap beberapa SPBU menjadi dasar pertimbangan. Ia berharap respons dari BPH Migas dapat segera menutup celah distribusi yang selama ini memicu antrean di sejumlah titik layanan.
Langkah ini juga diposisikan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan pasokan menjelang akhir tahun. Pemerintah daerah, kata Gusnar, telah melakukan penyesuaian dan menyiapkan langkah administratif agar permintaan tambahan kuota dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Gusnar menambahkan, penataan kuota yang selama ini berjalan secara bertahap selama setahun dinilai menjadi pijakan ketika kondisi distribusi mulai tidak mulus. Dengan pola cicilan penyaluran tersebut, pemerintah daerah kemudian mengkaji kebutuhan harian yang harus dijaga agar pelayanan tetap berjalan hingga penghujung tahun.
Ia juga menegaskan bahwa permintaan tambahan kuota tidak terlepas dari temuan di lapangan, termasuk keterlambatan pasokan sekitar 10 jam serta dampak penetapan sanksi pada beberapa SPBU yang akhirnya memengaruhi antrian di titik layanan lain. Pemerintah daerah berharap BPH Migas dapat menambah kuota harian sekitar 3–5 persen, sehingga pemenuhan dapat lebih terjaga, termasuk untuk distribusi solar dengan jatah yang saat ini disebut hanya 8 KL per hari.
