jurnalistik.co.id – Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., menghadiri kegiatan pengantaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan yang diakhiri di Provinsi Gorontalo.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 14/8/26. Kehadiran Kapolda menjadi wujud sinergi dan soliditas antara Polri dan Kejaksaan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung penegakan hukum di wilayah Provinsi Gorontalo.
Dalam kesempatan itu, Irjen Widodo bersama unsur Forkopimda turut memberikan penghormatan dan mengantar keberangkatan Prof. Dr. Reda Manthovani. Suasana berjalan tertib dan penuh keakraban, memperlihatkan hubungan kelembagaan yang harmonis antara dua institusi penegak hukum.
Kapolda Gorontalo menekankan bahwa sinergitas Polri–Kejaksaan memiliki peran penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Menurutnya, upaya tersebut juga bertujuan menghadirkan rasa aman serta kepastian hukum bagi masyarakat.
“Sinergitas dan kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan harus terus kita jaga dan perkuat. Dengan komunikasi serta koordinasi yang baik, kita dapat bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara,” ujar Irjen Widodo.
Irjen Widodo juga memandang bahwa kebersamaan antar-aparat penegak hukum tidak hanya terbentuk dari pelaksanaan tugas di lapangan. Hubungan kerja sama, kata dia, perlu terus dirawat melalui komunikasi serta silaturahmi yang tetap terjaga.
Pendekatan tersebut, menurut Kapolda, menjadi modal penting ketika menghadapi berbagai tantangan keamanan dan penegakan hukum ke depan. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi dapat berjalan lebih efektif sehingga penanganan persoalan dapat dilakukan secara terarah.
Berita Terkait
Momentum pengantaran Jamintel Prof. Dr. Reda Manthovani berlangsung dengan tertib dan penuh keakraban. Kehadiran Kapolda dan jajaran terkait sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergitas serta kolaborasi dalam menjaga keamanan.
Melalui rangkaian pertemuan dan pengantaran tersebut, terlihat pula perhatian terhadap kesinambungan pelaksanaan tugas antarinstansi. Kerja sama yang dijaga secara berkesinambungan diharapkan turut mendukung upaya pembangunan di Provinsi Gorontalo.
Pada akhir kegiatan, suasana tetap menunjukkan kedekatan dan penghormatan yang selaras dengan nilai hubungan kelembagaan antara Polri dan Kejaksaan. Pengantaran ini menjadi penanda bahwa kolaborasi tidak berhenti pada agenda seremonial, melainkan berlanjut dalam semangat koordinasi untuk kepentingan masyarakat.
Secara keseluruhan, kegiatan di Gorontalo tersebut menegaskan bahwa sinergi Polri dan Kejaksaan merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang terus diperkuat, kedua institusi diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara, sesuai arah yang disampaikan Irjen Widodo.
Keberadaan Kapolda dalam rangkaian pengantaran tersebut turut menggambarkan bahwa hubungan antar lembaga penegak hukum perlu diwujudkan bukan hanya dalam pelaksanaan tugas, melainkan juga melalui kebersamaan di setiap kesempatan yang mempertemukan kedua institusi.
Melalui komunikasi dan koordinasi yang terbangun, langkah sinergi Polri–Kejaksaan diharapkan mampu memperkuat efektivitas kerja di lapangan. Dengan pola kerja yang selaras, penanganan berbagai persoalan keamanan dan penegakan hukum dapat diarahkan secara terencana serta tetap mengutamakan prinsip profesionalitas.
Kapolda juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan silaturahmi agar kolaborasi tetap solid dari waktu ke waktu. Menurutnya, perawatan hubungan kelembagaan menjadi modal bersama, khususnya ketika menghadapi dinamika tantangan keamanan dan kebutuhan penegakan hukum yang terus berkembang.
Secara simbolik maupun substansial, momen ini menegaskan komitmen terhadap stabilitas keamanan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat. Diharapkan keberlanjutan kerja sama antarinstansi dapat memberi kontribusi nyata, sejalan dengan upaya pembangunan dan penguatan tata kelola penegakan hukum di Provinsi Gorontalo.
