jurnalistik.co.id – Krisis ekonomi Iran makin menekan menjelang pergantian di jajaran kabinet. Menteri Perminyakan Iran, Mohsen Paknejad, memilih mengundurkan diri ketika inflasi tinggi, pendapatan minyak melemah, dan nilai rial terus terpuruk.
Pengunduran diri Paknejad diterima Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dalam keterangannya, Pezeshkian menyatakan bahwa Paknejad menyebut alasan pribadi sebagai penyebab keputusan tersebut.
Kecemasan publik muncul di tengah kondisi ekonomi yang terus memburuk. Protes warga bahkan tercatat meletus ketika nilai mata uang jatuh, seperti yang terjadi di Teheran pada 5 Januari 2026.
Pengunduran diri di tengah tekanan ekonomi
Keputusan Paknejad datang beberapa hari setelah muncul tuduhan terkait lembaga perantara yang digunakan Iran untuk menjual minyak ke luar negeri. Dugaan itu menyebut lembaga tersebut menunggak hampir US$2 miliar (sekitar Rp35,6 triliun) kepada perusahaan minyak negara, National Iranian Oil Company (NIOC).
Tuduhan serupa turut menyeret pihak lain. Menurut laporan Farhikhtegan, lembaga perantara yang dibentuk pada masa jabatan Paknejad diduga memiliki utang hampir US$2 miliar kepada NIOC, sementara tiga individu yang memperoleh kontrak minyak disebut masing-masing menanggung utang ratusan juta dolar.
Atas perkembangan tersebut, parlemen Iran memulai penyelidikan terhadap dugaan yang beredar. Pada saat yang sama, pelemahan ekonomi mempersempit ruang gerak kebijakan, khususnya karena pendapatan dari minyak menjadi salah satu sumber devisa utama pemerintah.
Rial melemah tajam dan inflasi menekan daya beli
Tekanan semakin terasa ketika rial melemah lebih dari 10% dalam sebulan terakhir. Dolar Amerika Serikat kemudian diperdagangkan sekitar 269.000 toman, atau 2,69 juta rial, untuk setiap US$1, dan angka itu disebut menguat 12% sejak 9 September.
Berita Terkait
Kondisi inflasi juga memperburuk kehidupan masyarakat. Inflasi pangan dilaporkan mencapai 130%, sementara inflasi secara keseluruhan tercatat 85%.
Di sektor riil, ekonomi Iran mengalami kontraksi sekitar 10% pada tiga bulan pertama tahun ini. Untuk pemerintah, turunnya pendapatan minyak membuat pasokan devisa semakin terbatas, sehingga dampaknya merembet ke berbagai lini kebutuhan.
Pelemahan pendapatan minyak pun dikaitkan dengan hambatan ekspor. Blokade angkatan laut AS disebut menghambat ekspor minyak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah, sehingga tekanan terhadap pengelolaan penerimaan ekspor turut menjadi sorotan.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah menghadapi tantangan ganda: memulihkan kepercayaan publik sekaligus menahan penurunan standar hidup. Tantangan tersebut bertambah karena ketidakpastian ekspor minyak dan rangkaian serangan terhadap kapal di sekitar Selat Hormuz.
Dampak ke tenaga kesehatan dan respons kebijakan pemerintah
Kontraksi ekonomi tidak berhenti pada angka makro, tetapi turut menekan sektor layanan publik. Mohammad Sharifi Moghaddam, Sekretaris Jenderal organisasi Nurses’ House, menyampaikan bahwa, “Para perawat telah menempuh segala cara yang memungkinkan, baik secara logis, hukum, maupun profesional, serta melalui berbagai bentuk protes atau langkah kritis untuk memperjuangkan tuntutan mereka”.
Ia menjelaskan bahwa sebagian perawat memilih tidak bekerja karena pendapatan yang diterima dianggap tidak sebanding dengan biaya hidup. Menurutnya, gaji sekitar 25 juta toman atau 250 juta rial membuat para perawat merasa lebih hemat jika tetap di rumah daripada bekerja.
Sharifi Moghaddam juga menyebut muncul laporan mengenai pengunduran diri massal dari kalangan guru serta pekerja profesional lainnya. Pernyataan itu menggambarkan meluasnya keresahan akibat memburuknya kondisi ekonomi.
Untuk meredam tekanan, pemerintah disebut membekukan harga 12 kebutuhan pokok selama enam bulan. Kebijakan tersebut mencakup beras, gula, minyak, dan deterjen, sambil mempertimbangkan kenaikan upah untuk sektor publik.
Namun, di tengah rangkaian gangguan ekspor dan serangan di sekitar Selat Hormuz, pemerintah tetap menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan penurunan standar hidup. Di saat yang sama, penyelidikan parlemen atas dugaan penunggakan terkait penjualan minyak menambah dinamika politik-ekonomi yang sedang berlangsung.
