jurnalistik.co.id – Otoritas Delhi menutup enam stasiun metro dan memberlakukan pembatasan arus lalu lintas pada Senin (12/10/2026), menyusul meningkatnya ketegangan politik setelah protes terhadap revisi daftar pemilih.
Langkah pengamanan itu dilakukan ketika partai-partai oposisi berencana menggelar pawai menuju Mahkamah Agung. Aksi tersebut diarahkan untuk mendorong perubahan kebijakan yang dinilai kontroversial terkait daftar pemilih.
Kelompok oposisi dan pendukung gerakan pemuda Cockroach Janta (CJP) juga menuntut pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar. Mereka menilai revisi daftar pemilih berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Revisi daftar pemilih, yang dimulai tahun lalu, disebut telah menghapus sekitar 130 juta nama dari daftar pemilih. Di antaranya, sekitar 28 juta orang dilaporkan sudah meninggal, 63 juta orang disebut pindah tempat tinggal, dan sekitar 30 juta orang dinyatakan tidak dapat dilacak.
Oposisi menuturkan bahwa pemilih Muslim dan kelompok minoritas lainnya terdampak secara tidak proporsional. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum dan BJP.
Situasi semakin memanas setelah polisi menahan ribuan demonstran di Delhi selama akhir pekan. Penahanan itu termasuk sejumlah pemimpin dari CJP, sementara aparat keamanan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah pawai berkembang di pusat kota.
Ribuan personel keamanan dikerahkan untuk mengamankan kawasan strategis. Tujuannya adalah menghentikan massa yang berupaya menggelar pawai dan menjaga agar arus kegiatan masyarakat tidak terganggu secara luas.
Partai Kongres, yang menjadi oposisi utama India, menyatakan akan menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung Surya Kant. Dalam dokumen tersebut, mereka menuntut penghentian apa yang disebut sebagai “pencurian suara” serta meminta pengunduran diri Kumar.
Berita Terkait
Pemimpin Kongres Rahul Gandhi menyampaikan, “Kaum muda, semua partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, semua orang yang percaya pada demokrasi dan mendukung Konstitusi India, akan berjalan bersama kami,” seperti dikutip Reuters.
Namun, Surya Kant menolak permintaan pertemuan melalui surat elektronik. Menurut sumber dari Partai Kongres, ia meminta Gandhi dan delegasinya menempuh jalur hukum karena persoalan itu telah ditangani pengadilan dan harus diselesaikan melalui proses peradilan.
Sebagai langkah pengamanan, enam stasiun metro ditutup. Pada saat yang sama, polisi memberlakukan pembatasan serta pengalihan arus lalu lintas di lebih dari 20 ruas jalan.
Secara terpisah, CJP menyatakan akan menemui kepolisian Delhi untuk meminta kepastian jadwal demonstrasi damai. Kelompok itu juga mengancam akan mengumumkan aksi baru apabila tidak menerima jawaban dalam waktu 24 jam.
Kontroversi ini menguat setelah surat kabar The Indian Express melaporkan adanya kekhawatiran internal. Laporan itu menyebut dua deputi Kumar menyampaikan concern terkait revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital.
Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak memihak partai tertentu. Mereka juga menyatakan pemilih yang keliru dihapus dapat mendaftar kembali, sementara BJP menuduh oposisi berupaya merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi India.
Rangkaian langkah itu berangkat dari meningkatnya tensi menjelang rencana pawai yang dibawa koalisi oposisi bersama gerakan pemuda CJP. Selain menekan soal revisi daftar pemilih, kubu oposisi juga menggantungkan tuntutan pada pengunduran diri Gyanesh Kumar, serta memposisikan tindakan keamanan sebagai respons atas rencana aksi yang dinilai bisa memicu eskalasi di ruang publik. Sementara Rahul Gandhi menegaskan bahwa pemuda dan berbagai unsur masyarakat sipil akan bergerak bersama oposisi, kubu pemerintah dan penyelenggara pemilu menolak anggapan adanya kecurangan.
Di sisi lain, prosedur yang dipersoalkan turut menjadi fokus pertikaian, termasuk mekanisme pendaftaran dan sistem digital yang disorot melalui laporan The Indian Express soal adanya kekhawatiran internal. Komisi Pemilihan Umum menegaskan posisi netral dan menyatakan bahwa pemilih yang terhapus keliru masih dapat mendaftar kembali, namun oposisi tetap melihat revisi tersebut berpotensi memengaruhi kelompok tertentu secara tidak seimbang. Ketegangan makin terlihat dari penolakan Surya Kant untuk bertemu melalui surat elektronik, sehingga perdebatan bergeser pada jalur hukum, sedangkan CJP tetap menuntut kepastian jadwal demonstrasi damai.
