jurnalistik.co.id – Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani meminta pemerintah dan pelaku sektor pertanian untuk menyesuaikan kalender tanam mengikuti dinamika iklim di setiap wilayah. Penyesuaian ini diperlukan agar risiko kekeringan maupun potensi curah hujan tinggi yang dapat mengganggu produksi pertanian bisa diantisipasi lebih awal.
Faisal menekankan bahwa keputusan waktu tanam tidak seharusnya berdiri sendiri. Informasi iklim perlu dijadikan rujukan dalam mengatur ketersediaan air dan langkah perlindungan produksi pangan.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026), Faisal menjelaskan ada dua kondisi iklim yang perlu mendapat perhatian. Pertama adalah dampak lanjutan El Nino, dan kedua peralihan menuju musim hujan yang berlangsung bertahap di sejumlah wilayah Indonesia.
“Kedua kondisi tersebut perlu dipertimbangkan dalam menentukan waktu tanam, mengelola ketersediaan air, dan melindungi produksi pangan. Informasi iklim perlu menjadi dasar penentuan waktu tanam, pengelolaan air, dan perlindungan produksi pangan,” kata Faisal, dikutip dari keterangan resmi BMKG, Minggu (1/11/2026).
BMKG mencatat Indeks Nino 3.4 pada periode Agustus–Oktober 2026 mencapai +3,05°C. Angka tersebut menunjukkan kondisi El Nino berada pada kategori sangat kuat.
Selain Indeks Nino 3.4, Faisal turut menyampaikan nilai Indian Ocean Dipole (IOD) positif sebesar +0,63. Menurutnya, kombinasi dua kondisi ini perlu diwaspadai karena berpotensi memperpanjang periode kering serta meningkatkan keterbatasan air di sejumlah wilayah.
“Kombinasi kondisi iklim ini perlu diwaspadai karena berpotensi memperpanjang periode kering dan meningkatkan keterbatasan air di sejumlah wilayah. BMKG memprediksi El Nino masih akan bertahan hingga awal 2027,” ujar Faisal.
BMKG juga mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap dampak kekeringan. Data yang dihimpun lembaga tersebut menyebut terdapat 1.707 titik mengalami hari tanpa hujan (HTH) dengan kategori ekstrem panjang.
Situasi itu, menurut Faisal, menegaskan urgensi menjaga ketersediaan air, terutama pada wilayah sentra produksi pangan yang masih mengalami kekeringan. Pada saat yang sama, perubahan menuju musim hujan tetap perlu dipantau karena waktu awal dan intensitas curah hujan tidak selalu seragam antarwilayah.
“Di sisi lain, masuknya musim hujan juga perlu dicermati karena waktu awal musim dan intensitas curah hujan berbeda antar daerah. Karena itu, masuknya musim hujan tetap perlu dicermati menurut wilayah dan waktu kejadiannya, sebagai dasar penyesuaian kegiatan pertanian,” tukasnya.
Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026. Rujukan yang digunakan berasal dari pemutakhiran Prediksi Musim Hujan 2026/2027 di Indonesia yang dirilis BMKG pada 2 Oktober 2026.
Dalam pemutakhiran tersebut, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim hujan pada periode November 2026 dengan cakupan 185 ZOM atau 24,66% luas daratan Indonesia. Pada Desember 2026, cakupan yang diperkirakan masuk musim hujan mencapai 266 ZOM atau 17,31% luas daratan Indonesia.
BMKG juga menyebut pola kemunculan hujan diperkirakan diawali dari wilayah Sumatra bagian utara, lalu secara bertahap bergerak ke wilayah lainnya. Namun, BMKG menegaskan tidak semua wilayah mengalami permulaan musim hujan secara tepat waktu.
Berita Terkait
“Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat atau mundur (529 ZOM, 61,08% luas daratan Indonesia) dan sama dengan normalnya (26 ZOM, 2,15% luas daratan Indonesia). Sebagian besar wilayah Indonesia (482 ZOM, 51,90% luas daratan Indonesia) diprediksi mengalami musim hujan 2026/2027 yang lebih pendek dari normalnya,” tulis BMKG.
Untuk periode November 2026, BMKG memprediksi sejumlah wilayah mulai memasuki musim hujan, meliputi sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, serta sebagian Sulawesi. Rinciannya juga mencakup sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan.
Adapun untuk periode Desember 2026, BMKG memperkirakan masuk musim hujan terjadi pada sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, serta sebagian Kalimantan Selatan. Prakiraan ini juga mencakup sebagian besar Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian besar Maluku, dan Papua Selatan bagian selatan.
Faisal selanjutnya menyoroti proyeksi hujan pada rentang waktu lebih panjang. Pantauan BMKG menyebut curah hujan pada periode Desember 2026 hingga April 2027 secara umum diprakirakan berada pada kategori menengah hingga sangat tinggi, meskipun kondisi tiap wilayah tetap berbeda.
“Informasi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pelaku sektor pertanian untuk menyesuaikan kalender tanam sekaligus mempersiapkan infrastruktur pengelolaan air,” ucapnya.
Selain memantau musim, BMKG juga memperhatikan potensi pertumbuhan awan hujan dalam jangka pendek sebagai sinyal dinamika yang akan berpengaruh pada kejadian hujan di lapangan. Dalam keterangan yang disampaikan, Faisal menyebut periode 25 Oktober hingga 2 November 2026, pertumbuhan awan hujan diprakirakan signifikan di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi.
“Sebaliknya, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih berpotensi mengalami kondisi relatif kering,” tambahnya.
Peluang hujan di wilayah dengan potensi pertumbuhan awan dapat dimanfaatkan untuk menambah tampungan air. Faisal menyampaikan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dapat dijalankan bila kondisi atmosfer mendukung, dengan pelaksanaan diarahkan pada wilayah prioritas.
Ia menegaskan bahwa operasi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi atmosfer agar dukungan terhadap ketersediaan air tepat sasaran. Di sisi lain, untuk periode 25–28 Oktober 2026, BMKG juga memprakirakan potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
“Prakiraan jangka pendek perlu digunakan untuk mengatur kegiatan tanam, panen, dan pengelolaan air di lapangan. Daerah perlu terus mengikuti pembaruan prakiraan dan peringatan dini BMKG,” kata Faisal.
Dengan mempertimbangkan kondisi iklim serta prakiraan cuaca tersebut, BMKG menekankan sejumlah langkah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Fokus utamanya adalah penyesuaian kalender tanam berdasarkan prediksi musim di tiap wilayah, penyiapan jaringan irigasi, serta cadangan air terutama untuk daerah yang masih mengalami kekeringan.
BMKG juga mengingatkan perlunya antisipasi terhadap banjir dan genangan di sentra pangan yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Faisal menambahkan bahwa informasi cuaca dan iklim semestinya tidak berhenti sebagai laporan, melainkan digunakan berkelanjutan untuk kebutuhan operasional lapangan.
“Pembaruan informasi cuaca dan iklim BMKG juga perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan, disertai optimalisasi OMC sesuai kebutuhan dan kondisi atmosfer,” ujarnya.
Faisal menutup dengan pernyataan bahwa BMKG siap mendukung Kemenko Pangan dan kementerian/lembaga terkait agar informasi iklim menjadi dasar keputusan operasional untuk menjaga produksi pangan.
