jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mendukung upaya Mesir untuk mengamankan hak atas air Sungai Nil.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, sekaligus jaminan kepastian akses terhadap sumber air bagi setiap bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat konferensi pers bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka pada Minggu (11/10/2026).
Ia menyampaikan penekanan khusus mengenai isu hak air, terutama terkait Sungai Nil, dalam forum yang diadakan bersama pemimpin Mesir tersebut.
“Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin tegaskan di sini khusus tentang hak air, khusus tentang Sungai Nil. Kami sangat prihatin apabila ada pemikiran-pemikiran untuk melanggar hukum internasional untuk mengurangi hak bangsa untuk mendapat kepastian sumber air,” ujar Prabowo dalam sesi konferensi pers bersama, di Istana Merdeka, Minggu (11/10/2026).
Setelah bagian tersebut, Prabowo menyoroti bahwa persoalan sumber daya air perlu direspons dengan mengedepankan kepentingan bersama.
Menurut Prabowo, pendekatan yang tepat adalah menghormati hak setiap negara untuk memperoleh kepastian akses terhadap sumber air yang dibutuhkan masyarakatnya.
Prabowo juga menggarisbawahi keprihatinannya apabila muncul pemikiran-pemikiran yang berpotensi bertentangan dengan hukum internasional, terutama yang dapat mempengaruhi perolehan kepastian akses terhadap air.
Dengan demikian, fokus pernyataan Presiden berada pada prinsip kepatuhan terhadap hukum internasional dan kesinambungan akses terhadap sumber air sebagai kebutuhan yang menyentuh kepentingan berbagai negara.
Berita Terkait
Pada kesempatan yang sama, Prabowo menempatkan isu hak air sebagai bagian penting dari cara pandang diplomasi yang menekankan keberterimaan prinsip-prinsip hukum dan kepastian akses bagi seluruh pihak.
Ia kembali menegaskan bahwa Indonesia berada pada posisi mendukung upaya Mesir dalam mengamankan hak atas air Sungai Nil, dengan menempatkan kepastian akses dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai landasan utama.
Penegasan itu sekaligus memperlihatkan bagaimana Prabowo memandang persoalan air bukan sekadar isu teknis, melainkan juga menyangkut kepastian hak dan tata hubungan antarnegera dalam kerangka hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa isu akses air harus ditempatkan pada kerangka hukum yang sama bagi semua pihak. Ia memandang keberterimaan prinsip-prinsip internasional sebagai prasyarat agar tidak ada negara yang merasa dirugikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya.
Prabowo juga menyoroti bahwa kepastian sumber air tidak semestinya dipersempit melalui tafsir yang mengabaikan kewajiban antarnegera. Menurutnya, setiap gagasan yang berpotensi menggerus jaminan akses harus ditimbang secara serius agar tidak berdampak pada keberlangsungan hak yang telah disepakati dalam hubungan internasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memelihara posisi tawar yang berimbang melalui diplomasi. Dukungan Indonesia terhadap upaya Mesir ditempatkan sebagai bagian dari dorongan untuk menjaga agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air berjalan dengan dasar saling menghormati, termasuk dalam forum kerja sama yang melibatkan berbagai kepentingan.
Prabowo menegaskan bahwa pembahasan mengenai hak air Sungai Nil pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan bersama antarnegara. Dengan menempatkan kepatuhan pada hukum internasional sebagai landasan, ia berharap setiap proses dapat menghasilkan kepastian akses yang dapat diterima semua pihak tanpa menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Ia pun menggarisbawahi bahwa isu air memiliki implikasi langsung terhadap hubungan dan tata kelola antarnegera. Karena itu, perhatian harus diarahkan pada upaya menjaga konsistensi prinsip hukum, serta memastikan bahwa kebutuhan akan kepastian akses terhadap sumber air tetap menjadi pertimbangan utama dalam kerja sama kedua negara.
Dalam konteks itu, Prabowo juga menegaskan bahwa kerja sama antarnegera seharusnya berjalan melalui penalaran hukum yang jelas, bukan melalui pendekatan yang berujung pada pengurangan hak atas air. Ia menilai, kejelasan prinsip akan membantu mencegah munculnya sengketa baru.
Ia pun memandang bahwa keberlanjutan akses terhadap sumber air perlu dijaga melalui komitmen bersama yang konsisten, termasuk dalam setiap pembahasan yang menyentuh Sungai Nil. Dengan cara tersebut, hubungan diplomatik dapat tetap menghasilkan kepastian bagi semua pihak tanpa menciptakan ketegangan yang berkepanjangan.
