jurnalistik.co.id – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres mendesak reformasi sistem keuangan global agar lebih berpihak pada negara berkembang dan menjawab kesenjangan pembiayaan yang kian nyata.
Guterres menilai arsitektur keuangan saat ini tidak lagi sejalan dengan perubahan peta kekuatan ekonomi dunia. Menurutnya, sistem yang dibangun puluhan tahun lalu masih belum menyediakan ruang serta akses pendanaan yang memadai bagi negara-negara yang membutuhkan dana untuk pembangunan.
Dalam forum Foreign Policy Circle Talks: Eight Decades of the United Nations: What’s Next? di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026), ia menyampaikan kritik langsung terhadap desain kebijakan global.
“Kita melihat arsitektur keuangan global yang tidak cukup mendukung atau mewakili negara-negara berkembang. Sistem ini diciptakan oleh negara-negara kaya untuk mendukung kepentingan negara-negara kaya,” kata Guterres dalam kesempatan tersebut.
Desakan itu muncul ketika banyak negara berkembang menghadapi tekanan fiskal. Beban utang, biaya pinjaman yang tinggi, serta terbatasnya akses pembiayaan jangka panjang dengan persyaratan lunak menjadi kombinasi yang membuat ruang gerak kebijakan nasional semakin sempit.
Situasi tersebut, menurut Guterres, membuat pemerintah harus membagi anggaran yang terbatas antara kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan mendasar. Kebutuhan itu mencakup kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga transisi energi.
Guterres menyebut dunia masih menghadapi kesenjangan pembiayaan lebih dari US$4 triliun per tahun. Ia mengatakan angka tersebut setara sekitar Rp72 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp18.000/US$, untuk mengejar target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.
Ia menegaskan besaran kebutuhan dana tersebut tidak akan tercapai tanpa perubahan dalam cara pembiayaan pembangunan dihimpun dan disalurkan. “Negara-negara berkembang seharusnya tidak perlu memilih antara membayar utang dan berinvestasi untuk masa depan mereka,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Guterres mendorong implementasi Sevilla Commitment. Kesepakatan pembiayaan pembangunan yang disetujui negara-negara anggota PBB pada 2025, menurutnya, dapat diperluas guna mengatasi masalah utang sekaligus melakukan reformasi arsitektur keuangan internasional.
Di antara sorotan utamanya, Guterres menunjuk ketimpangan pengaruh dalam lembaga-lembaga keuangan internasional. Ia meminta perbaikan sistem kuota dan mekanisme pengambilan keputusan agar partisipasi negara berkembang lebih besar dan sebanding dengan kontribusi serta bobot ekonomi yang mereka miliki saat ini.
Berita Terkait
Dengan langkah reformasi tersebut, Guterres berharap akses pendanaan menjadi lebih terjangkau sekaligus membuat kebijakan keuangan global lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Ia juga menekankan reformasi sistem keuangan harus berjalan beriringan dengan pembenahan Dewan Keamanan PBB.
Menurutnya, lembaga-lembaga multilateral perlu menyesuaikan diri dengan dunia yang makin multipolar. Di saat negara-negara berkembang pengaruh ekonominya terus meningkat, struktur pengambilan keputusan global dinilai belum sepenuhnya terwakili secara proporsional.
Peran Indonesia dalam dorongan multilateralisme
Guterres secara khusus menyoroti posisi Indonesia di tengah negara-negara berkembang. “Indonesia merupakan teladan bagi dunia dalam banyak hal dan menjadi tempat yang tepat untuk menyoroti peran yang dapat dan harus dimainkan oleh negara-negara dengan perekonomian berkembang di dunia yang semakin multipolar,” tuturnya.
Ia menilai Indonesia telah menjadi salah satu penggerak penyuaran multilateralisme yang lebih inklusif. Fokus tersebut, menurut Guterres, diarahkan agar mampu menghasilkan dampak nyata.
“Secara konkret, hal itu berarti mereformasi sistem Bretton Woods dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, serta memberikan ruang partisipasi dan pengaruh yang layak bagi negara-negara berkembang sesuai dengan kondisi perekonomian dunia saat ini,” tegasnya.
Guterres juga menemukan kesamaan pandangan dari Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir yang akrab disapa Tata. Ia menyatakan Indonesia mendukung reformasi PBB agar organisasi itu lebih inklusif, efektif, dan mampu menjawab tantangan dunia saat ini maupun masa depan.
“Reformasi bukan untuk melemahkan PBB, melainkan untuk membuatnya sesuai dengan kebutuhan dunia yang kita hadapi sekarang dan pada masa mendatang,” kata Tata.
Selain itu, Guterres mengingatkan bahwa ketimpangan pembiayaan dapat menghambat upaya negara berkembang dalam berbagai agenda. Dampaknya meluas mulai dari tantangan menghadapi perubahan iklim, memperbesar akses teknologi, hingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta negara-negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim. Guterres juga mendorong agar negara yang memiliki sumber daya alam memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja.
Bagi Guterres, reformasi sistem keuangan global merupakan bagian penting untuk memastikan kerja sama internasional mampu menjawab tantangan abad ke-21. Dengan perbaikan arsitektur, mekanisme kuota, dan tata kelola keputusan, ia memandang target pembangunan dapat dikejar tanpa menempatkan negara berkembang dalam pilihan yang saling bertentangan.
