jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp824 triliun. Ia menjelaskan angka tersebut akan diarahkan untuk memperkuat mutu sumber daya manusia lewat perbaikan sarana dan prasarana, termasuk skema pendidikan murah dan gratis.
Dalam konferensi pers APBN di Gedung Juanda, Jakarta pada Jumat (9/10/2026), Suahasil menegaskan pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu fokus belanja. Ia menyebut program pendidikan gratis yang tengah ingin direalisasikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari rencana tersebut.
Suahasil menyampaikan, “Saya tahu bahwa banyak yang bertanya mengenai pendidikan gratis, ini ceritanya jadi bagaimana. Saya mau mengatakan tahun depan 2027, anggaran pendidikan itu akan menjadi 824 triliun,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan publik mengenai rencana pendidikan gratis.
Perincian alokasi masih disusun
Menurut Suahasil, pihaknya saat ini menyusun detail alokasi anggaran pendidikan 2027. Perinciannya mencakup kebutuhan untuk siswa dan mahasiswa, guru, hingga sarana dan prasarana sekolah maupun kampus.
Ia menjelaskan penataan alokasi tersebut dilakukan untuk mendorong kenaikan kualitas pendidikan nasional secara bertahap. Dengan langkah itu, pemerintah berharap perbaikan yang dilakukan tidak hanya menyasar akses, tetapi juga dampak nyata terhadap pembelajaran.
Ia menegaskan arah kebijakan yang sedang disiapkan melalui pernyataan, “Tujuannya adalah satu, mendapatkan outcome pendidikan yang paling maksimal kita ingin PISA Score kita lebih tinggi dari saat ini. Kita ingin kualitas dari lulusan kita lebih baik dari saat ini,” tegas Suahasil.
Komitmen meningkatkan mutu tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan target peningkatan capaian pendidikan melalui indikator internasional. Di saat yang sama, fokus diarahkan pada kualitas lulusan sebagai hasil akhir proses pendidikan.
Komitmen pendidikan negeri gratis
Berita Terkait
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berkomitmen menggratiskan biaya pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Prabowo menekankan rencana tersebut akan segera dibahas dalam rapat pimpinan tingkat tertentu.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan, “Saya akan segera mengadakan ratas, pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” kata Prabowo di JICC akhir pekan lalu, dikutip Rabu (23/9/2026).
Prabowo juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mencakup biaya pendidikan negeri untuk jenjang SD, SMP, SMA, serta universitas negeri. Ia menyatakan ada ruang penjelasan saat publik menanyakan sumber pendanaan dari rencana tersebut.
“Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri, harus gratis. Nanti nanti nanti akan ada yang bertanya. Dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” ucap Prabowo.
Dengan narasi tersebut, pemerintah mengaitkan kemampuan pendanaan pendidikan gratis dengan langkah pengambilalihan uang yang sebelumnya dikorupsi. Pernyataan itu menjadi salah satu bagian dari komunikasi kebijakan agar masyarakat memahami arah sumber pembiayaan.
Suahasil kemudian menutup penjelasan dengan menegaskan bahwa pemerintah terus menyiapkan detail kebutuhan untuk pelaksanaan program pendidikan. Ia menyebut alokasi pendidikan 2027 yang mencapai Rp824 triliun menjadi dasar penting untuk merealisasikan rencana yang ditargetkan mulai tahun berikutnya.
Dalam penjelasannya, Suahasil menempatkan belanja pendidikan sebagai bagian yang saling terhubung antara aspek akses dan mutu. Ia juga menyiratkan bahwa pembenahan yang dilakukan menuntut keterpaduan, bukan hanya penambahan anggaran, agar pembelajaran berjalan lebih baik.
Pemerintah, menurut paparan tersebut, berupaya memastikan kenaikan kualitas dapat terlihat dari proses pendidikan di sekolah dan kampus. Karena itu, kebutuhan yang dipetakan tidak berhenti pada komponen biaya, tetapi juga mencakup penyusunan dukungan untuk tenaga pengajar serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar.
Di sisi lain, Presiden Prabowo menegaskan rencana pendidikan negeri gratis sebagai bagian dari agenda yang akan dibahas lebih lanjut melalui rapat pimpinan. Ia menekankan pesan kebijakan mengenai sumber pembiayaan, dengan mengaitkan pendanaan pada upaya penegasan bahwa dana yang seharusnya bisa digunakan untuk layanan publik akan diupayakan kembali melalui langkah penindakan terhadap pelanggaran.
