jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut mengacu pada pembaruan penanganan di lapangan serta langkah percepatan untuk mencegah meluasnya titik api.
Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih terdapat sekitar 639 hektare lahan terbakar yang tersebar di enam provinsi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah menyatakan bahwa penanganan kini dipusatkan pada dua wilayah, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Karhutla di Indonesia bagian tengah menjadi perhatian sejumlah pihak di luar negeri, karena dampaknya turut dirasakan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Pemerintah menilai kabut asap yang terjadi akibat kebakaran tersebut menunjukkan perlunya respons yang cepat dan terkoordinasi.
Dalam keterangan yang disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, pemerintah menyebut upaya pemadaman telah menunjukkan tingkat keberhasilan di atas 80%. Dalam laporan yang sama juga tertulis bahwa “Operasi darat didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya,”.
Sejalan dengan itu, upaya pemadaman tidak hanya mengandalkan jalur darat. Untuk mempercepat proses, operasi udara dengan water bombing dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi fokus penanganan.
Selain pengerahan personel dan operasi water bombing, pemerintah juga menggunakan teknik Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini diarahkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Perintah perkuatan sumber daya dan pencegahan
Di rapat tersebut, Presiden menekankan agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat. Presiden meminta seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran.
Berita Terkait
Permintaan tersebut disampaikan dalam konteks kebutuhan menekan laju perkembangan api di area yang masih mengalami kebakaran. Pemerintah juga menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dari strategi, bukan hanya respons ketika titik api sudah terlanjur membesar.
Setelah rapat bersama Presiden Prabowo, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menjelaskan pandangan pemerintah terkait status karhutla. Menurut Dudung, pemerintah belum berencana menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Dudung menyatakan, “Belum-belum (jadi bencana nasional). Masih mampu kita mengatasi,”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah menilai situasi masih dapat dikendalikan melalui mekanisme penanganan yang sedang berjalan.
Dudung juga menyampaikan bahwa dalam rapat tidak ada pembahasan mengenai penawaran bantuan dari negara lain untuk melakukan pemadaman. Dengan demikian, fokus diskusi diarahkan pada langkah internal serta penguatan pelaksanaan di tingkat operasional.
Tantangan di lapangan dan prioritas jalur darat
Lebih lanjut, Dudung menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi petugas di lapangan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan di wilayah yang sulit terjangkau, kebutuhan penanganan satwa liar, serta kendala terkait jangkauan mobil dan alat berat yang tersedia.
Menurut Dudung, kondisi asap yang tebal menjadi faktor penting dalam menentukan cara operasional. Ia menyebut upaya pemadaman saat ini diprioritaskan melalui jalur darat, karena ketebalan asap membuat helikopter sulit untuk beroperasi secara optimal.
Dalam kerangka penanganan darurat dan pemadaman, pemerintah juga mendorong penguatan pencegahan. Dudung menambahkan bahwa Presiden meminta upaya pencegahan karhutla yang melibatkan kepala daerah digencarkan, agar pencegahan dapat berjalan paralel dengan upaya pemadaman di lokasi kejadian.
Dengan fokus yang diarahkan pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, pemerintah berupaya menjaga agar proses pemadaman berlangsung lebih cepat. Di sisi lain, penggunaan dukungan personel dalam jumlah besar, operasi udara water bombing, serta penerapan OMC menjadi bagian dari kombinasi langkah yang disebut mampu menghasilkan tingkat keberhasilan rata-rata di atas 80% untuk lahan yang baru terbakar setiap harinya.
