jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan serta Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu (4/10/2026).
Pertemuan tersebut dilakukan di Hambalang, dan menjadi bagian dari upaya Prabowo menata arah komunikasi pemerintah agar lebih dekat dengan masyarakat. Informasi pertemuan itu disampaikan melalui unggahan akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet.
Dalam pertemuan itu, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, serta manfaat kebijakan kepada publik. Penekanan utamanya adalah agar komunikasi tidak hanya berisi informasi kegiatan, tetapi juga membangun pemahaman yang utuh di tengah masyarakat.
Prabowo juga menyoroti cara penyampaian yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan penerima informasi. Menurut unggahan Sekretariat Kabinet, Presiden menekankan pentingnya bahasa yang mudah dipahami ketika pemerintah berkomunikasi.
“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” tulis @sekretariat.kabinet.
Selain menata pola penyampaian, Presiden mengingatkan Bakom agar komunikasi pemerintah tidak berhenti pada proses penyebaran informasi. Bakom diminta menjalankan peran mendengarkan, sehingga aspirasi, masukan, hingga keluhan warga dapat ditampung dengan lebih terstruktur.
Dalam arahan itu, Prabowo menekankan agar informasi yang diterima dari masyarakat kemudian diteruskan kepada pihak-pihak terkait, termasuk kementerian dan lembaga yang berwenang, serta disampaikan sampai ke Presiden jika diperlukan untuk menjadi pertimbangan kebijakan.
Prabowo menggarisbawahi bahwa komunikasi yang baik bersifat dua arah: pemerintah menyampaikan, tetapi juga membuka ruang dialog untuk memahami kebutuhan warga. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya bersifat informatif, melainkan juga partisipatif.
Berita Terkait
Adapun harapan dari pertemuan tersebut dijelaskan langsung dalam unggahan Sekretariat Kabinet. Presiden menginginkan proses komunikasi berjalan terbuka, dialogis, dan berkesinambungan, melibatkan pemerintah, media, serta masyarakat.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” tulis @sekretariat.kabinet.
Dengan agenda penguatan komunikasi tersebut, peran Bakom ditempatkan sebagai simpul yang menjembatani informasi kebijakan agar sampai pada masyarakat secara tepat. Bakom diharapkan mampu merumuskan pesan yang mudah dicerna, sekaligus memastikan bahwa isi pesan tidak berhenti pada laporan kegiatan, melainkan juga memuat arah pemikiran di balik kebijakan yang ditempuh.
Uraian arahan Presiden juga memberi gambaran bahwa komunikasi pemerintah harus mampu menghubungkan kebijakan dengan konteks yang dipahami publik. Saat masyarakat mengetahui tujuan dan pertimbangan suatu kebijakan, proses penerimaan terhadap kebijakan cenderung lebih baik karena tidak semata-mata menerima hasil tanpa memahami alasan.
Di sisi lain, penguatan fungsi mendengar menempatkan masukan masyarakat sebagai elemen yang perlu dijalankan secara nyata. Keluhan dan kritik warga tidak dibiarkan berhenti pada ruang publik, melainkan menjadi bahan yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme kerja pemerintah yang relevan.
Dalam kerangka itu, media juga disebut sebagai bagian dari komunikasi yang diharapkan berjalan lebih dialogis. Dengan kolaborasi yang lebih terarah antara pemerintah dan media, pesan kebijakan diharapkan tidak tersampaikan secara terpotong, melainkan lebih utuh dan konsisten dengan arah yang ingin disampaikan Presiden.
Langkah Prabowo memanggil pimpinan Bakom ke Hambalang mencerminkan dorongan untuk memperkuat kualitas komunikasi pemerintahan pada level pelaksana. Pertemuan yang berlangsung pada 4 Oktober 2026 tersebut membawa fokus pada dua hal sekaligus: bagaimana pemerintah menyampaikan kebijakan dengan bahasa sederhana, dan bagaimana pemerintah memastikan suara masyarakat benar-benar didengar serta ditindaklanjuti.
Dengan pendekatan yang menekankan kejelasan, keterbukaan, dan kesinambungan komunikasi, diharapkan hubungan pemerintah dengan publik makin terbangun. Pada akhirnya, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden diharapkan dapat dipahami secara lebih utuh, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat mendapatkan saluran yang jelas di dalam sistem pemerintahan.
