jurnalistik.co.id – Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis terus meningkat dan berujung bentrokan dengan polisi antihuru-hara. Pada Jumat (2/10/2026), polisi terlibat bentrokan dengan siswa sekolah menengah di sejumlah kota.
Dalam beberapa laporan, suasana kerusuhan juga diwarnai tindakan pembakaran dan lemparan benda, sementara pihak berwenang menilai eskalasi terjadi semakin cepat. Tantangan ini datang di tengah upaya pemerintahan Presiden Emmanuel Macron untuk meredam protes yang mempersoalkan kondisi ruang kelas dan pendanaan pendidikan.
Eskalasi di berbagai kota
Di Strasbourg, wilayah timur Prancis, demonstrasi dilaporkan membuat jalan-jalan dipenuhi gas air mata. Sementara itu, di Marseille, Prancis selatan, kembang api diarahkan ke barisan polisi.
Di Rennes, wilayah barat, sejumlah tempat sampah dibakar oleh demonstran. Situasi juga memanas di La Ciotat, dekat Marseille.
Otoritas pendidikan setempat menyebut seorang remaja melaporkan menyemprotkan bensin ke seorang guru. Dalam rekaman yang ditayangkan BFM TV, terlihat seorang pria memegangi wajahnya setelah seseorang yang mengenakan tudung dan masker wajah menyemprotkan cairan dari sebuah botol ke arahnya, namun Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen situasi dalam rekaman tersebut.
Di Pantin, pinggiran Paris, demonstran membakar sejumlah benda termasuk pagar, serta melemparkan petasan ke arah polisi antihuru-hara sebelum melarikan diri. Sehari sebelumnya, pemerintah menggelar pertemuan krisis untuk membahas eskalasi aksi tersebut.
Sumber yang dekat dengan perdana menteri mengatakan demonstrasi telah berubah dari gerakan protes menjadi kekerasan perkotaan. Menteri Kehakiman Gerald Darmanin bahkan menyatakan gerakan tersebut telah dibajak oleh “orang luar”.
Penangkapan besar-besaran dan sekolah yang ditutup
Gelombang kerusuhan ini diikuti dengan penangkapan terhadap ribuan orang. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyampaikan kepada TF1 pada Jumat bahwa polisi telah menangkap sekitar 5.000 orang sejak Senin.
Menurut keterangan yang disebutkan, sebagian besar yang ditangkap merupakan remaja. Pemerintah juga mengambil langkah pengetatan akses sekolah demi keamanan.
Sebanyak 400 sekolah menengah, atau sekitar satu dari setiap 10 sekolah, ditutup pada Jumat akibat situasi keamanan. Edouard Geffray juga meminta para orang tua agar mencegah anak-anak mereka ikut turun ke jalan.
Sebagai bagian dari respons kebijakan, Darmanin sebelumnya mengatakan kepada radio RTL bahwa orang tua dari anak-anak yang merusak fasilitas umum maupun properti seharusnya menanggung biaya ganti rugi. Serikat pekerja kemudian mengumumkan aksi mogok guru pada Selasa mendatang, menyambung ketegangan yang sudah berlangsung di sektor pendidikan.
Jumlah korban dan dampak di lingkungan pendidikan
Menteri Pendidikan Edouard Geffray menyebut sebanyak 65 tenaga pendidikan terluka selama kerusuhan, termasuk 40 kepala sekolah. Angka ini menunjukkan dampak langsung bentrokan terhadap aktivitas sekolah.
Sejumlah pelajar di wilayah Paris yang ditemui Reuters awal pekan ini mengatakan mereka memilih tidak ikut dalam aksi pada Jumat karena khawatir kekerasan semakin meluas. Kekhawatiran itu muncul seiring laporan perkembangan situasi yang berubah menjadi kericuhan yang meluas.
Dalam konteks sosial-politik yang turut memengaruhi persepsi publik, gejolak pendidikan ini muncul hanya sekitar enam bulan sebelum pemilihan presiden Prancis berikutnya. Sejumlah jajak pendapat disebut secara konsisten menunjukkan tingkat ketidakpopuleran Presiden Macron dan pemerintahannya yang berhaluan kanan-tengah.
Berita Terkait
Tuntutan yang memicu protes
Guru Sandra Champain-Seller menyebutkan bahwa kekerasan disesalkan, namun situasi tidak muncul secara tiba-tiba. Ia mengatakan, “(Kekerasan) itu disesalkan, tetapi … ketika tuntutan tidak didengar selama bertahun-tahun, dan mengingat konteks politik dan geopolitik, ada beberapa kondisi yang membuat … para siswa berada dalam kondisi kecemasan yang nyata,”.
Protes yang awalnya terkonsentrasi di kawasan Paris pada pekan lalu kemudian menyebar ke berbagai wilayah Prancis dan berubah semakin keras. Di tengah kerusuhan, aksi mogok guru diserukan sebagai respons lanjutan terhadap tuntutan di sekolah.
Menurut Vincent Martin, yang ikut mendampingi putrinya di depan SMA Helene Boucher di Paris, para pelajar menuntut kondisi belajar yang lebih baik. Ia menilai, “para pelajar ‘pada dasarnya benar untuk menuntut … kondisi belajar yang lebih baik’”.
Di antara alasan yang disampaikan pelajar, protes dipicu oleh persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Mereka menyebut ruang kelas yang terlalu padat, kekurangan guru, hingga kondisi gedung sekolah yang memprihatinkan.
Pada pandangan para pelajar, persoalan tersebut merupakan dampak dari minimnya investasi selama bertahun-tahun di sektor pendidikan. Kesia, pelajar berusia 15 tahun, mengatakan kepada Reuters di kawasan Pantin, Paris, “Kami berjumlah 35 orang dalam satu kelas, kami tidak memiliki cukup kursi di ruang kelas, waktu istirahat makan siang satu jam (terlalu singkat) bagi semua orang untuk mendapatkan makanan,”.
Setelah pernyataan itu, Kesia kemudian berlari menjauh ketika polisi mulai menggunakan gas air mata. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana bentrokan lapangan memotong proses penyampaian tuntutan di lokasi.
Usulan anggaran dan narasi kebijakan
Di tengah eskalasi demonstrasi, pemerintah Prancis mengusulkan kenaikan anggaran pendidikan yang disebut relatif terbatas dalam rancangan anggaran 2027 yang dipresentasikan pada Kamis. Anggaran pendidikan direncanakan naik 1,7% menjadi 65,53 miliar euro atau sekitar US$73,77 miliar.
Angka tersebut belum termasuk anggaran pensiun guru. Pendidikan selama ini disebut sebagai pos belanja terbesar pemerintah Prancis.
Namun, posisi tersebut diperkirakan berubah tahun depan karena pembayaran bunga utang diproyeksikan mencapai 74,5 miliar euro berdasarkan rancangan anggaran tersebut. Forum kebijakan global OECD juga disebut mencatat belanja pendidikan Prancis berada di kisaran menengah dibandingkan negara-negara anggota OECD lainnya.
Pengeluaran itu meningkat antara 2015 hingga 2022, meski porsinya terhadap keseluruhan anggaran sedikit menurun. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang dinilai terbatas menjadi pemicu lanjutan ketegangan antara pemerintah dan komunitas pendidikan.
Tudingan kekerasan polisi dan penyelidikan
Dalam eskalasi demonstrasi, muncul tudingan mengenai tindakan berlebihan aparat terhadap para pelajar. Badan intelijen Prancis menyampaikan dalam pertemuan krisis pemerintah bahwa gerakan protes tersebut awalnya digerakkan oleh politisi dari partai sayap kiri France Unbowed (LFI).
Namun, sejumlah anggota parlemen senior LFI membantah tudingan tersebut dan menuduh pemerintah mempolitisasi aksi demonstrasi menjelang pemilihan umum. Tuduhan yang saling bertentangan ini memperlihatkan bagaimana konflik pendidikan berkembang menjadi perdebatan politik yang lebih luas.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia juga menuduh polisi menggunakan taktik keras terhadap pelajar di bawah umur, termasuk pentungan, gas air mata, dan senjata peluru karet nonmematikan. Otoritas Prancis telah membuka sejumlah penyelidikan untuk memeriksa dugaan kekerasan yang dilakukan polisi.
Salah satu penyelidikan berkaitan dengan seorang pelajar berusia 16 tahun yang mengalami cedera pada mata setelah polisi menembakkan peluru karet ke arah kerumunan demonstran. Informasi tersebut disampaikan oleh teman-teman pelajar tersebut.
Sementara itu, pemerintah dan berbagai pihak terus menyusun respons terhadap eskalasi yang terjadi di berbagai kota. Keputusan menutup sekolah, jumlah penangkapan, serta seruan mogok guru menjadi rangkaian yang terus memengaruhi situasi di lapangan.
