jurnalistik.co.id – Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan bahwa Indonesia akan mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari dalam. Menurutnya, perubahan tersebut diarahkan agar organisasi multilateral lebih efektif, transparan, serta mampu mencerminkan kepentingan negara berkembang, khususnya kelompok Global South.
Dalam pernyataan pers usai serah terima jabatan dengan Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026), Tata—sapaan akrabnya—menekankan bahwa upaya perbaikan tidak berhenti pada pendekatan dari luar. Ia mengatakan, “Kita tidak hanya mengetuk pintu dari luar, kita ikut memperbaiki rumah dari dalam,”.
Tata memandang bahwa sistem multilateral saat ini belum sepenuhnya berpihak pada negara berkembang dan belum secara memadai mengakomodasi kepentingan Global South. Karena itu, Indonesia akan terus mendorong reformasi agar PBB memiliki cara kerja yang lebih efektif, representatif, dan efisien dalam tata kelola global.
Langkah konkret yang disebut Tata salah satunya adalah penguatan peran di Dewan Auditor PBB (UN Board of Auditors). Ia menyampaikan upaya tersebut telah dirintis sejak era Menlu Retno Marsudi pada 2022, kemudian dilanjutkan oleh Sugiono, hingga akhirnya Indonesia terpilih pada 2025.
Tata menjelaskan bahwa dirinya akan memastikan mandat terkait peran tersebut dijalankan dengan baik. Baginya, penguatan akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci agar lembaga multilateral dapat bekerja lebih sesuai dengan standar tata kelola yang diharapkan anggota PBB, termasuk negara berkembang.
Selain agenda reformasi multilateral, Tata juga menyebut pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Ia menegaskan, pencalonan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong Dewan Keamanan yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis.
Jika terpilih, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan isu perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Dewan Keamanan. Tata juga menegaskan bahwa arah diplomasi Indonesia akan tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan konstitusi.
Berita Terkait
Dalam konteks prinsip tersebut, Tata menyatakan Indonesia akan menjalin hubungan dengan semua negara, sekaligus bersikap tegas ketika kepentingan nasional terganggu. Ia menambahkan, “Kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip,”.
Di luar agenda reformasi, diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional. Prioritas yang disebut mencakup ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan, investasi, kesehatan, serta kedaulatan maritim.
Tata turut menekankan peran ASEAN agar lebih efektif dalam menjaga perdamaian, memperkuat kepercayaan, dan menyelesaikan konflik di kawasan. Menurutnya, upaya regional tersebut menjadi bagian dari kerja diplomasi untuk menjaga stabilitas dan mendukung kepentingan nasional.
Perhatian lainnya adalah perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Tata menyebut bahwa Kementerian Luar Negeri telah menyelesaikan sekitar 124.000 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri sejak 2024. Ia juga menyampaikan, “Paspor Indonesia harus berharga di manapun ada negara yang berada di belakang Anda,”.
Dukungan terhadap rakyat Palestina juga tetap menjadi prioritas diplomasi Indonesia. Tata menyebut dukungan tersebut mencakup bantuan kemanusiaan, upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta kerja untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet dengan menunjuk Tata sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono pada awal Oktober 2026. Setelah itu, Sugiono menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Dalam penjelasannya, Tata menegaskan bahwa reformasi yang didorong dari sisi internal ditujukan agar mekanisme PBB tidak hanya berjalan melalui prosedur, tetapi juga lebih mudah diawasi. Dengan perbaikan standar tata kelola, tujuan akhirnya adalah menghadirkan kerja multilateral yang lebih efektif sekaligus memperkuat akuntabilitas, sehingga kepentingan negara berkembang bisa lebih terlihat dalam setiap proses dan keputusan.
Ia juga menempatkan arah kebijakan itu sejalan dengan agenda diplomasi lainnya yang disebut dalam kesempatan tersebut, mulai dari penguatan peran ASEAN hingga perhatian pada perlindungan WNI di luar negeri. Dalam kerangka yang sama, dukungan terhadap rakyat Palestina terus diarahkan pada bantuan kemanusiaan, pemulihan, dan rekonstruksi Gaza. Pada sisi forum keamanan, Tata menegaskan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030 menjadi bagian dari dorongan agar Dewan Keamanan bekerja lebih representatif, transparan, dan demokratis.
