jurnalistik.co.id – Badan pengawas nuklir PBB, melalui resolusi yang diputuskan di Wina, merujuk Iran ke Dewan Keamanan PBB karena dugaan ketidaksesuaian atau “non-compliance” terhadap kewajiban Iran dalam Perjanjian Nonproliferasi (NPT).
Langkah ini dinilai menjadi yang pertama dalam dua dekade terakhir. Putusan tersebut diambil setelah dewan gubernur IAEA menyetujui resolusi pada pertemuan di Wina.
IAEA menilai akses dan informasi verifikasi tidak terpenuhi
Dalam resolusi, IAEA menyebut adanya kekurangan informasi mengenai materi nuklir Iran. Salah satu bagian yang dipersoalkan adalah data mengenai stok uranium berpengayaan tinggi, beserta detail lain yang dibutuhkan untuk penilaian dan verifikasi.
Selain itu, IAEA menyoroti terbatasnya akses ke fasilitas nuklir untuk para inspektur. Menurut IAEA, kondisi itu membuat proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
Teheran mengecam dan menyalahkan serangan AS serta Israel
Pihak Teheran menolak keputusan itu. Iran mengutuk resolusi IAEA dan menilai langkah tersebut dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklirnya.
Dalam pandangan Iran, serangan tersebut mengganggu proses inspeksi serta verifikasi. Iran juga menyatakan gangguan itu kemudian dipakai sebagai dalih untuk melahirkan resolusi.
Salah satu pernyataan yang dikutip berasal dari Kazem Gharibabadi, deputi menteri luar negeri Iran, yang menulis di X: “Mereka menyerang fasilitas nuklir Iran yang berada dalam pengamanan, mengganggu proses verifikasi normal, lalu menggunakan gangguan itu sebagai dalih untuk mengeluarkan resolusi.”
Rujukan ke Dewan Keamanan mengarah ke laporan Rafael Grossi
Resolusi tersebut meminta kepada Kepala IAEA, Rafael Grossi, untuk melaporkan kasus “non-compliance” Iran kepada Dewan Keamanan. Dalam naskah yang sama, IAEA juga meminta agar temuan dan penilaiannya dibawa ke forum kebijakan tingkat tinggi.
Iran sebelumnya telah berulang kali memperingatkan IAEA agar tidak mengambil langkah seperti itu. Teheran menganggap pemilihan jalur Dewan Keamanan akan menambah tekanan diplomatik.
Berita Terkait
Rujukan tak menjamin sanksi baru
Meski resolusi mengarah pada rujukan ke Dewan Keamanan, Iran menyebut sanksi baru dinilai tidak mudah diwujudkan, karena China dan Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan.
Resolusi yang diajukan Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat itu mendapat dukungan dari 23 negara, sementara delapan negara memilih abstain.
China, Rusia, dan Niger tercatat memilih menentang resolusi tersebut. Komposisi dukungan dan penolakan ini membuat langkah rujukan dipandang tetap membawa bobot politis di tingkat Dewan Keamanan.
IAEA mengaku tak memiliki akses sejak serangan 2025
IAEA disebut tidak lagi memiliki akses ke fasilitas nuklir Iran sejak Israel dan AS melakukan sejumlah serangan ke situs-situs nuklir selama konflik 12 hari pada Juni 2025.
Fasilitas itu disebut kembali menjadi sasaran pada perang terbaru, yang diluncurkan Israel dan AS pada 28 Februari. Iran menyatakan serangan terhadap fasilitasnya, termasuk instalasi pengayaan uranium di Natanz dan Fordo, menjadi alasan mengapa Iran tidak mengizinkan inspektur IAEA berkunjung.
Teheran juga meminta agar akses bagi inspektur menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih luas untuk mengakhiri perang antara Iran, AS, dan Israel.
Program nuklir damai, namun klaimnya dipertanyakan
Iran berulang kali menyatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara Eropa, mempertanyakan klaim itu.
Kekhawatiran yang disebut adalah kemungkinan upaya Iran untuk membangun senjata nuklir. Di awal perang AS–Israel terhadap Iran, Teheran disebut memiliki sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60%, menurut pejabat senior AS.
Material itu dinilai dapat diperkaya relatif cepat hingga mencapai ambang sekitar 90% yang dibutuhkan untuk uranium berpengayaan senjata.
