jurnalistik.co.id – Badan pengawas nuklir PBB, International Atomic Energy Agency (IAEA), telah merujuk Iran ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajibannya dalam perjanjian nonproliferasi. Langkah ini dinilai sebagai yang pertama kalinya terjadi dalam dua dekade.
Keputusan tersebut diambil melalui resolusi yang disahkan oleh dewan gubernur IAEA dalam sebuah pertemuan di Wina. IAEA menyatakan resolusi ini berangkat dari tidak memadainya informasi mengenai materi nuklir Iran, termasuk stok uranium dengan pengayaan tingkat tinggi.
Selain persoalan data, IAEA juga menyoroti ketiadaan akses ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran bagi para inspektur. Menurut badan tersebut, pembatasan akses ini membuat proses verifikasi tidak dapat berjalan seperti yang seharusnya.
Teheran kemudian mengecam keputusan IAEA. Pemerintah Iran menilai keputusan itu dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklirnya, yang disebut telah mengganggu jalannya inspeksi dan proses pemeriksaan.
IAEA menilai situasi itu sebagai bagian dari masalah kepatuhan. Dalam dokumen yang disampaikan, resolusi meminta agar Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, melaporkan Iran kepada Dewan Keamanan PBB. IAEA menyebut permintaan pelaporan itu sebagai tindak lanjut dari penilaian mereka terhadap kondisi kepatuhan.
Di sisi lain, Iran juga dikatakan telah berulang kali memperingatkan IAEA agar tidak meneruskan resolusi seperti ini. Deputi Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menuliskan pada akun X bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang berada dalam pengamanan dilakukan, proses verifikasi normal terganggu, lalu gangguan tersebut dijadikan dalih untuk menerbitkan resolusi.
Berita Terkait
Dalam catatan IAEA, lembaga tersebut belum memiliki akses ke fasilitas nuklir Iran sejak rangkaian serangan oleh Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025, yang terjadi selama konflik berdurasi 12 hari. Setelah itu, fasilitas-fasilitas tersebut kembali ditargetkan dalam perang terbaru yang dimulai pada 28 Februari.
Iran menyampaikan bahwa serangan ke sejumlah instalasi, termasuk fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan Fordo, menjadi alasan mengapa pihaknya tidak memberi kesempatan bagi inspektur IAEA untuk mengunjungi lokasi-lokasi tersebut. Teheran juga menginginkan agar akses semacam itu disertakan dalam kesepakatan yang lebih luas dengan Amerika Serikat dan Israel untuk mengakhiri perang.
Iran menegaskan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Klaim tersebut, menurut laporan, telah dipertanyakan oleh Amerika Serikat, Israel, serta sejumlah negara Eropa, seiring kekhawatiran bahwa Teheran berupaya mengembangkan senjata nuklir.
Pada awal perang terbaru antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, Teheran disebut memiliki sekitar 440 kilogram (970 pon) uranium dengan pengayaan 60%. Informasi itu disampaikan oleh pejabat senior AS. Material dengan kadar pengayaan tersebut, menurut penilaian para pejabat, dapat diproses lebih cepat menuju ambang 90% yang dibutuhkan untuk uranium tingkat senjata.
Terkait dampak politik di Dewan Keamanan, resolusi IAEA diperkirakan tidak akan langsung berujung pada sanksi baru. Alasannya, Iran memiliki sekutu seperti China dan Rusia yang memiliki hak veto di dewan tersebut.
Resolusi yang diajukan tersebut disebut dimintakan oleh Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Dalam proses pemungutan suara, dukungan datang dari 23 negara, sementara delapan negara lainnya memilih abstain. Adapun China, Rusia, dan Niger tercatat menolak resolusi tersebut.
Dengan dirujuknya Iran ke Dewan Keamanan, perhatian kini beralih pada langkah-langkah lanjutan yang mungkin diambil melalui mekanisme PBB. Namun, dengan adanya hambatan hak veto di DK PBB, perubahan kebijakan seperti sanksi baru dinilai akan menghadapi tantangan besar.
