jurnalistik.co.id – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menyatakan dukungan terhadap rencana Kementerian Pertahanan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Menurut Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, penguatan BTP, terutama di seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa, merupakan kebijakan yang strategis dan dijalankan secara bertahap.
“Saya kira konsep tersebut sudah dirancang dan direncanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan saya kira yang sekarang diperkuat ya, atau diperbanyak, terutama di seluruh kabupaten/kota di Jawa itu merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilakukan memang secara bertahap oleh Kementerian Pertahanan,” kata Ace di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ace menjelaskan, prioritas di Pulau Jawa didasarkan pada kondisi riil wilayah tersebut. Jumlah penduduk yang sangat besar, ditambah potensi kerawanan sosial yang bisa memunculkan instabilitas keamanan, menjadi alasan mengapa pembentukan BTP di Jawa dinilai perlu didahulukan.
“Dan kenapa Jawa lebih diprioritaskan? Karena Jawa dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga potensi yang bisa menimbulkan instabilitas keamanan juga membuat memang BTP ini ya saya kira memang harus didahulukan,” ungkap dia.
Menurut Ace, keberadaan BTP tidak hanya berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan. Ia menilai satuan tersebut juga bisa bersinergi dengan berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk di sektor pangan. Dalam pandangannya, BTP dapat menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah di daerah.
“Dalam rangka bagaimana memastikan juga berbagai program-program prioritas pemerintah ya, seperti misalnya ketahanan pangan , itu bisa dipastikan juga ada kemitraan dengan Batalyon Teritorial Pembangunan tersebut,” ujar dia.
Ace juga menegaskan bahwa percepatan pembentukan BTP sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Dengan hadirnya batalion tersebut, ia berharap target-target nasional yang telah dicanangkan pemerintah bisa berjalan lebih cepat, khususnya pada aspek ketahanan pangan dan keamanan.
“Jadi saya kira dengan mempercepat proses pembentukan BTP ya, Batalyon Teritorial Pembangunan ini, kita harapkan tentu akan semakin mempercepat capaian-capaian dari Asta Cita, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan juga menjaga keamanan di negara kita bisa betul-betul bisa diwujudkan,” tutur dia.
Ia menambahkan, ketahanan nasional yang kuat tidak bisa dilepaskan dari kondisi keamanan yang kondusif. Karena itu, penguatan BTP dipandang bukan semata persoalan penambahan satuan, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas yang mendukung agenda pembangunan nasional.
“Karena salah satu prasyarat bagi ketahanan nasional saya kira juga adalah bagaimana kita membuat situasi keamanan lebih kondusif, ditambah juga dengan bagaimana mendorong program prioritas Bapak Presiden seperti ketahanan pangan bisa diwujudkan,” ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut ketiadaan pasukan militer di tingkat kabupaten memunculkan banyaknya begal dan kriminalitas di pelbagai tempat. Kondisi itu, menurut dia, menjadi salah satu alasan pemerintah membentuk 750 batalion baru sampai 2029.
“Saya ingin sedikit menyinggung, apa manfaat batalion infanteri teritorial pembangunan. Apa yang kita lihat sebelum ada batalion teritorial pembangunan. Tadinya di kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali,” ujar dia.
Sjafrie mengatakan, setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di daerah yang ia jadikan contoh, angka begal dan kriminalitas turun lebih dari 50 persen. Ia juga menyebut tugas batalion teritorial pembangunan termasuk melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan.
