jurnalistik.co.id – Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini masuk ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah melakukan peresmian layanan di Gorontalo melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T, tepatnya di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga Puncak, Kabupaten Gorontalo.
Peresmian tersebut berlangsung serentak pada Jumat (2/10/2026) bersama 16 provinsi lain di kawasan Indonesia Timur. Di Gorontalo, kegiatan diikuti secara langsung dari lokasi percontohan oleh Wakil Gubernur sekaligus Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.
Acara di tingkat pusat dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, peresmian juga diikuti secara daring dari berbagai daerah yang menjadi titik layanan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, hadir pula Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Pusat dr. Prima Yosfin Berliana Hutapeya. Kehadiran jajaran BGN Regional serta perwakilan Forkopimda turut menyertai pelaksanaan kegiatan di Gorontalo.
Sudaryono menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 27.022 dapur MBG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Ia menegaskan perluasan layanan tidak hanya soal penambahan titik, tetapi juga memastikan proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Bersamaan dengan peresmian di Gorontalo, pemerintah juga memulai pengoperasian 480 titik SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi pada 16 provinsi. Penetapan wilayah-wilayah tersebut dimaksudkan untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan layanan gizi secara lebih cepat.
“Hari ini kami fokus di Indonesia bagian timur, minggu depan kami buka di Kalimantan, Bali, tempat yang stuntingnya tinggi, dan di tempat-tempat yang memang anak-anaknya membutuhkan MBG,” ujar Sudaryono. Pernyataan itu menegaskan tahapan perluasan yang akan bergerak mengikuti prioritas wilayah.
Menurut Sudaryono, penerapan standar operasional prosedur (SOP) menjadi kunci dalam menjaga konsistensi kualitas layanan. Hal tersebut disebut penting agar makanan yang disiapkan aman, bermutu, serta memenuhi standar gizi bagi seluruh penerima manfaat.
Berita Terkait
Sudaryono juga menekankan pengawasan langsung dari kepala SPPG sebagai bagian dari tata kelola layanan. Ia menyatakan kepala SPPG diwajibkan hadir memastikan seluruh rangkaian proses penyediaan makanan, termasuk sejak persiapan pada dini hari.
Lebih lanjut, Sudaryono menyampaikan adanya kebijakan baru terkait kehadiran pimpinan dapur. “Saya berlakukan kebijakan baru, setelah saya di BGN, kepala dapur harus hadir di antara tim. Wajib hukumnya mengabsen kepala SPPG yang memimpin timnya di dapur, mulai pukul 02.00 pagi,” tegasnya.
Sementara itu, Wagub Idah Syahidah memandang kehadiran SPPG 3T sebagai salah satu hal yang paling dinanti di Provinsi Gorontalo. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk perhatian pemerintah agar program nasional MBG dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah dengan tantangan geografis dan akses layanan.
Idah menyampaikan harapan agar peresmian yang dilakukan oleh Kepala BGN dari Sulawesi Selatan, serta dihadiri langsung oleh Deputi dari BGN Pusat, memberi dorongan yang lebih nyata bagi pelaksanaan MBG di daerah. “Ini adalah bentuk perhatian pemerintah, ini program nasional yang harus kita dukung,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan di lapangan akan terus disempurnakan melalui evaluasi dan perbaikan bersama. Pemerintah Provinsi Gorontalo, menurutnya, akan terus mendukung agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh penerima.
“Kalaupun ada yang kurang-kurang, tentunya kita akan perbaiki bersama-sama. Jadi, untuk Desa Dulamayo Selatan tentunya ini kebahagiaan untuk kita semua,” ujar Idah. Ia juga berharap Dulamayo Selatan menjadi awal yang baik bagi daerah 3T yang kemudian diikuti kabupaten lainnya.
Pada tahap awal, SPPG 3T di Desa Dulamayo Selatan akan mengelola sekitar 446 porsi makanan bergizi. Penerima manfaat yang disasar berasal dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, serta kelompok B3.
Melalui percontohan ini, pemerintah berharap layanan MBG dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi hambatan akses. Dengan pengoperasian dapur dan titik layanan yang diresmikan serentak, program MBG diarahkan untuk memperkuat pemenuhan gizi sekaligus mendukung upaya penurunan stunting pada wilayah prioritas.
