jurnalistik.co.id – Skandal perselingkuhan yang menjerat Jensen Huang, CEO Nvidia, dilaporkan memicu kepanikan di kalangan perusahaan kecerdasan buatan asal China. Kekhawatiran utamanya berkisar pada potensi langkah pemerintah Amerika Serikat yang makin menutup celah akses jarak jauh terhadap chip canggih.
Menurut laporan Reuters yang mengutip tiga sumber yang memahami persoalan ini, sejumlah perusahaan AI China mulai memburu kapasitas komputasi berbasis Nvidia di pusat data luar negeri. Mereka melakukan itu dengan harapan dapat mengamankan layanan meski ada kekhawatiran Washington akan memperketat aturan penggunaan prosesor secara remote.
Selama ini, walau AS membatasi ekspor langsung chip AI Nvidia yang paling canggih ke China, perusahaan di Negeri Tirai Bambu masih memiliki cara lain. Salah satunya adalah menyewa daya komputasi dari pusat data yang berada di luar wilayah yang terkena pembatasan langsung.
Di antara pihak yang ikut terdampak, salah satu penyedia layanan cloud raksasa asal China disebut telah menggelar pembahasan internal untuk segera mengunci kapasitas chip Nvidia di luar negeri. Langkah serupa juga dilakukan perusahaan lain yang dilaporkan mulai menghubungi operator pusat data demi mengamankan kuota pemesanan.
Respons tidak berhenti pada pemain besar. Laboratorium AI berskala kecil pun dikabarkan mengambil pendekatan yang sama, termasuk mendekati penyedia utama layanan sewa komputasi di kawasan Asia Tenggara.
Ketakutan: celah akses remote ditutup lewat RASA
Gejolak ini juga terkait kekhawatiran bahwa kontroversi yang menjerat Jensen Huang bisa dimanfaatkan dalam agenda politik di AS. Reuters menyebut kekhawatiran tersebut berpaut pada pengesahan Undang-Undang Keamanan Akses Jarak Jauh, atau Remote Access Security Act (RASA).
Aturan yang dimaksud, sebagaimana digambarkan dalam laporan, akan memberi kewenangan kepada Departemen Perdagangan AS untuk memblokir akses jarak jauh berbasis cloud terhadap teknologi yang dibatasi. Dengan kata lain, pengembang AI dari China berpotensi kesulitan melatih model AI besar tanpa pasokan chip fisik secara langsung.
Berita Terkait
Proses RASA sendiri disebut sudah mendapat dukungan di tingkat DPR AS. Pada Januari lalu, rancangan tersebut diloloskan melalui pemungutan suara telak 369-22, dan kini tinggal menunggu persetujuan Senat.
Kondisi makin menegang setelah Huang mengakui perselingkuhannya pada Minggu lalu. The New York Times melaporkan bahwa wanita yang terlibat adalah Alice Huang, mantan eksekutif perusahaan cloud asal Singapura, Megaspeed, yang dicurigai otoritas AS sebagai aset intelijen China.
Meski Beijing membantah tuduhan tersebut, Alice Huang disebut memiliki rekam jejak bisnis dan investasi dengan raksasa teknologi China seperti Tencent dan Alibaba. Dokumen pendaftaran bisnis di Singapura bahkan disebut mengungkap bahwa anak usaha Alibaba, Apex Enterprise Solutions, pernah mengucurkan pembiayaan kepada Speedmatrix, sebuah perusahaan Malaysia yang terafiliasi dengan Megaspeed.
Megaspeed sendiri disebut menjadi sorotan tajam. Dugaan yang disebutkan Reuters adalah bahwa perusahaan tersebut membantu pelanggan China mengakali larangan ekspor chip Nvidia.
Pasar gelap turut memanas
Tekanan dari kemungkinan pengetatan sanksi dari Washington juga mendorong lonjakan permintaan chip Nvidia di pasar gelap atau grey market di China. Para pedagang dan perantara dilaporkan mulai menimbun stok prosesor dengan harapan bisa mengantisipasi operasi penindakan besar-besaran terkait penyelundupan chip dan server AI.
Celah untuk penyelundupan, menurut laporan, masih terbuka lebar. Bulan lalu, sebuah universitas di China yang berafiliasi erat dengan Tentara Pembebebasan Rakyat (PLA) disebut terciduk membeli chip canggih Nvidia H200, padahal institusi tersebut sudah masuk dalam daftar hitam ekspor AS.
Reuters juga menyinggung kasus sebelumnya pada Maret ketika jaksa federal AS mendakwa Yih-Shyan “Wally” Liaw, salah satu pendiri Super Micro Computer, beserta dua rekannya. Mereka didakwa dalam tuduhan konspirasi menyelundupkan server yang berisi chip Nvidia senilai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 45,5 triliun ke China melalui perusahaan perantara di Asia Tenggara.
Dengan serangkaian tekanan regulasi dan penegakan yang berpotensi makin ketat, perusahaan AI China disebut mengambil langkah cepat untuk mengamankan kapasitas dan mengurangi risiko gangguan akses. Di saat yang sama, aktivitas pasar gelap memperlihatkan bagaimana kekhawatiran terhadap penindakan dapat langsung memengaruhi perilaku rantai pasok teknologi.
