jurnalistik.co.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI pada Kamis (12/11/2026) langsung menyita perhatian publik. Di berbagai percakapan sehari-hari, respons yang muncul beragam, mulai dari rasa kecewa hingga kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dan proses pergantian jabatan.
Masyarakat yang ditemui menilai, mundurnya Gibran tidak otomatis menjamin arah kebijakan akan menjadi lebih baik, terutama bagi mereka yang merasakan perubahan melalui harga kebutuhan dan ketersediaan pekerjaan. Bagi sebagian warga, isu pengganti justru menjadi titik yang paling membuat mereka bertanya-tanya.
Sintia, seorang karyawan swasta, mengaku menyayangkan apabila keputusan tersebut benar-benar dilatarbelakangi persoalan ijazah. Ia menekankan bahwa isu tersebut, bila benar demikian, akan mengundang dampak lanjutan yang luas, bukan sekadar perubahan nama di kursi jabatan.
“Menurut saya sangat disayangkan ya Wapres mundur, kalau benar cuma karena ijazah saja,” kata Sintia saat ditemui di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Menurutnya, langkah mundur itu berpotensi membawa konsekuensi ke banyak sektor, khususnya ekonomi.
Sintia mengatakan, dalam pandangannya, mundurnya Gibran dapat ikut memengaruhi ritme kebijakan yang sedang berjalan. Ia juga menilai, selama dua tahun pemerintahan, Gibran terlihat melakukan kerja yang melibatkan kunjungan ke sejumlah daerah untuk melihat persoalan yang dialami warga langsung di lapangan.
“Karena mundurnya beliau pasti akan berdampak pada banyak hal, terutama sektor ekonomi,” ujarnya. “Di sisi lain, yang saya lihat beliau kerja kok selama dua tahun pemerintahan, turun ke pelosok-pelosok negeri, buat tahu kendala yang dialami warga langsung di lapangan dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Di sisi lain, Sintia mempertanyakan apakah tokoh pengganti akan menghadirkan performa yang lebih baik. Ia menilai, karakter Gibran sebagai figur muda sering dikaitkan dengan keberanian gagasan, sehingga pergantian tidak otomatis berarti penguatan kualitas.
“Belum tentu juga penggantinya akan lebih baik dari beliau yang anak muda, punya gagasan,” sebut Sintia. Ia menambahkan bahwa jika persoalan ijazah memang benar terbukti sebagai masalah, pihak yang bertanggung jawab semestinya tidak berhenti pada satu figur saja.
Sintia juga mengaitkan proses pencalonan dan pemeriksaan administrasi dengan peran Presiden Prabowo Subianto serta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menilai ada rangkaian tanggung jawab yang seharusnya ikut dipertanyakan ketika administrasi lolos.
“Seharusnya sih kalau dipersoalkan karena benar ijazahnya palsu, yang mundur bukan cuma Gibran saja, Prabowo juga, karena kan saat pencalonan dan pemenuhan administrasi berdua, terus yang harus disalahkan juga KPU, kenapa ijazah palsu bisa lolos,” tuturnya. Dengan cara pandang itu, Sintia beranggapan agar publik tidak hanya menyoroti figur yang mengundurkan diri.
Sementara itu, Ririn, seorang karyawan swasta yang bekerja sebagai auditor, mengaku lebih bingung membayangkan siapa yang dianggap tepat untuk menggantikan Gibran. Menurutnya, pergantian jabatan di pemerintahan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bersinggungan dengan kepentingan politik.
Berita Terkait
“Jujur, saya agak bingung juga kalau Gibran mundur, lalu siapa yang tepat untuk gantikan? Karena cari sosok pengganti itu kan tidak mudah. Apalagi kalau bicara politik, kayaknya sudah macam-macam kepentingan,” kata Ririn. Ia menilai proses semacam itu sering kali dipenuhi perhitungan yang tidak selalu langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
Ririn menekankan bahwa politik kerap berwarna perebutan posisi dibanding pembahasan yang fokus pada kesejahteraan. Karena itu, ia menilai penting untuk tidak membuat kesimpulan cepat bahwa Indonesia akan langsung membaik hanya karena pergantian Wapres.
“Menurut saya, soal politik itu lebih banyak bicara kepentingan dan perebutan posisi ya, daripada yang benar-benar bahas gimana nih supaya masyarakat sejahtera. Jadi, walaupun Gibran mundur, memang otomatis kondisi Indonesia jadi lebih baik? Belum tentu juga kan,” ucap dia.
Baginya, ukuran utama perubahan bukanlah siapa yang keluar atau siapa yang masuk, melainkan apakah pergantian tersebut benar-benar menghasilkan kebijakan yang bisa dirasakan dampaknya. Ririn memusatkan perhatian pada hal-hal yang dekat dengan rutinitas warga, dari kondisi ekonomi hingga kepastian kebijakan.
“Bagi saya, yang lebih penting bukan siapa yang mundur atau siapa yang gantikan, tapi apakah pergantian itu benar membawa perubahan? Sebagai masyarakat, yang paling terasa justru gimana kondisi ekonomi, daya beli, lapangan kerja, dan kebijakan pemerintah itu sendiri ya,” jelas Ririn. Ia ingin masyarakat dapat melihat efek nyata, bukan sekadar perubahan posisi.
Berbeda dengan dua warga sebelumnya, Jerry, seorang pramusaji restoran, mengaku tidak terlalu mempersoalkan wacana mundurnya Gibran. Ia menyatakan bahwa masyarakat kecil belum tentu memahami detail perubahan jabatan, apalagi dampak langsungnya bagi kehidupan sehari-hari.
“Kalau menurut saya ya biasa saja sih. Mau mundur atau enggak, kita sebagai orang kecil juga enggak terlalu tahu dampaknya apa. Bingung juga kalau mundur terus siapa yang gantiin. Takutnya nanti sama aja, cuma ganti orang doang,” kata Jerry.
Jerry memandang, kekhawatiran utamanya justru berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Ia menilai, perubahan yang terjadi seharusnya tidak berujung pada tekanan baru pada harga kebutuhan, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan ketidakcukupan penghasilan.
“Kalau buat saya yang penting harga-harga jangan makin mahal, kerjaan gampang dicari, terus penghasilan juga cukup. Soalnya sekarang cari uang juga susah,” ucapnya. Dalam penilaiannya, dinamika politik diposisikan sebagai urusan elite, sementara warga tetap dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Politik mah kayaknya urusan orang-orang atas ya, mereka yang ribut, kita mah tetap harus kerja buat makan sehari-hari,” tutur dia. Pernyataan Jerry juga memperlihatkan bagaimana wacana pergantian jabatan kadang bergeser menjadi percakapan santai di kalangan masyarakat.
Ketika ditanya mengenai sosok pengganti Gibran sebagai Wapres, Jerry bahkan melontarkan candaan yang menggambarkan jarak masyarakat kecil terhadap proses politik. Ia menyebut ada candaan di media sosial tentang siapa yang akan menggantikan, namun ia menegaskan kesibukannya untuk mencari nafkah.
“Ada kan bercandaan di sosmed tuh, kalau Gibran mundur terus siapa jadi Wapres? Saya? Nggak bisa, saya sibuk cari duit buat makan hahaha,” pungkasnya. Di balik gaya bercandanya, ada pesan yang jelas: pergantian jabatan diharapkan tidak membuat masalah ekonomi semakin sulit dihadapi warga.
