jurnalistik.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penambahan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite tidak akan dilakukan lewat realokasi anggaran dari pos belanja lain. Pernyataan itu ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (11/11/2026).
Menurut Airlangga, skema yang ditempuh pemerintah tidak mengarah pada pergeseran dana dari komponen belanja yang sudah ada. “Nggak ada [pergeseran dari pos belanja lain]” tegasnya dalam kesempatan tersebut.
Airlangga juga belum memberikan kepastian mengenai dampak penambahan kuota Pertalite terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga saat ini, rincian efek fiskal yang dimaksud belum dijabarkan secara spesifik olehnya.
Dalam penjelasannya, Airlangga menyebut kemungkinan penambahan kebutuhan anggaran bisa dipenuhi melalui pos biaya kompensasi energi. Ia mengaitkan pembiayaan tersebut dengan ruang yang tersedia di sektor energi, tanpa menyebut langkah teknis tambahan selain arah rencana itu.
“Ya nanti kan kalau di energi kan ada biaya kompensasi Nah mungkin salah satunya bisa diambil dari sana,” ujar Airlangga. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa opsi pembiayaan yang ia soroti berada pada biaya kompensasi energi.
Selain itu, Airlangga juga belum menyampaikan jumlah tambahan kuota subsidi Pertalite yang telah disetujui oleh pemerintah. Ia belum menyebut angka maupun besaran kuota dalam pernyataan yang sama.
Dengan demikian, pemerintah baru memberikan arahan terkait mekanisme pembiayaan yang tidak berbasis realokasi dari pos belanja lain. Sementara itu, besaran kuota tambahan serta proyeksi dampaknya pada defisit APBN masih belum dipaparkan.
Berita Terkait
Pernyataan Airlangga ini juga memberi batasan informasi yang disampaikan kepada publik, khususnya terkait dua hal yang masih digali: besarnya tambahan kuota Pertalite dan implikasi anggaran yang harus ditanggung. Hingga laporan ini disusun, kedua aspek tersebut belum mendapatkan angka atau kepastian lanjutan.
Komitmen yang disampaikan Airlangga menempatkan fokus pada penegasan bahwa penambahan kuota Pertalite tidak dipusatkan pada perpindahan dana dari pos belanja lain. Pada saat yang sama, ia mengisyaratkan kemungkinan pembiayaan yang berasal dari biaya kompensasi energi, tanpa menjelaskan lebih detail skema penyerapan maupun jumlah akhirnya.
Dengan latar tersebut, publik masih menunggu penjelasan lanjutan terkait angka kuota tambahan serta pengaruhnya terhadap kondisi defisit APBN. Pemerintah, lewat pernyataan Airlangga, baru mengunci informasi pada sisi metode pembiayaan yang tidak melalui realokasi, sementara detail lainnya masih belum dipublikasikan.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menekankan bahwa rencana penambahan kuota Pertalite ditempatkan sebagai kebijakan yang tidak bergantung pada pemindahan pos belanja yang sudah ditetapkan. Penegasan ini menjadi poin awal yang ia sampaikan kepada publik, sebelum membahas aspek lain yang masih belum diurai.
Di sisi lain, ia juga belum memaparkan kerangka dampak fiskalnya secara terukur. Publik masih perlu menunggu penjelasan lanjutan mengenai bagaimana penambahan kuota itu akan berhubungan dengan kondisi defisit APBN, karena rincian efek yang dimaksud belum disampaikan secara spesifik dalam kesempatan yang sama.
Airlangga lantas mengarahkan perhatian pada potensi pembiayaan dari komponen biaya kompensasi energi. Ia menghubungkan kemungkinan tersebut dengan adanya ruang di sektor energi, namun tetap tidak disertai penjabaran teknis lebih lanjut. Dengan kata lain, yang disampaikan baru sebatas arah sumber anggaran, bukan tahapan operasionalnya.
Selain itu, pemerintah belum mengungkap angka tambahan kuota Pertalite yang sudah disetujui. Dalam pernyataannya, Airlangga tidak menyebut besaran kuota maupun detail kuantitatif lain yang dapat dijadikan pegangan. Karena itu, hingga saat ini informasi yang tersedia masih memusat pada batasan mekanisme pembiayaan, sedangkan jumlah dan proyeksi dampaknya masih menunggu kelengkapan.
