jurnalistik.co.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan penyelesaian tiga regulasi prioritas pada 2027 guna mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa ketiga regulasi tersebut telah dibahas sebagai agenda yang perlu dituntaskan pada tahun berikutnya. Ia menyebut, “Tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan,”.
Menurut Airlangga, pengaturan mengenai penyuapan pejabat asing atau foreign bribery menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD. Artinya, pemerintah memandang aspek tersebut perlu diperkuat agar kerangka hukum Indonesia dapat memenuhi kebutuhan tata kelola yang disyaratkan dalam proses keanggotaan.
Dalam arah yang sama, Airlangga menekankan perlunya landasan hukum yang lebih kuat untuk mengatur praktik penyuapan terhadap pejabat asing. Pemerintah, lanjutnya, berupaya memastikan ketentuan yang disiapkan mampu menjadi rujukan dalam penanganan isu tersebut.
Airlangga juga menyampaikan pemerintah sedang mempersiapkan pengaturan foreign bribery. Salah satu kemungkinan yang disebut adalah adanya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagai bagian dari penyesuaian regulasi yang dibutuhkan.
Selain fokus pada penyuapan pejabat asing, Kemenko Perekonomian menargetkan langkah lanjutan melalui pembaruan regulasi di bidang statistik. Airlangga menyebut agenda revisi Undang-Undang Statistik sebagai salah satu dari tiga regulasi prioritas yang ditargetkan selesai pada 2027.
Lebih jauh, pemerintah juga memasukkan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha ke dalam daftar prioritas tersebut. Dalam konteks aksesi OECD, pembaruan pada area persaingan usaha diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat perangkat aturan yang mendukung tata kelola ekonomi yang lebih sejalan dengan standar yang dituju.
Berita Terkait
Dengan demikian, tiga regulasi yang diarahkan untuk tuntas pada 2027 mencakup pengaturan foreign bribery, revisi UU Statistik, dan revisi UU Persaingan Usaha. Ketiganya dipilih sebagai paket prioritas yang relevan dengan tahapan proses aksesi yang sedang ditempuh.
Airlangga menempatkan penyusunan regulasi ini sebagai pekerjaan yang membutuhkan kesiapan dari sisi substansi hukum. Ia menggambarkan bahwa pemerintah tidak hanya membahas prinsip, tetapi juga menyiapkan arah pengaturan yang dapat dijalankan melalui kemungkinan perubahan payung hukum terkait.
Secara keseluruhan, penargetan penyelesaian pada 2027 memperlihatkan upaya bertahap yang dirancang untuk mendukung kelanjutan proses aksesi. Dengan memasukkan foreign bribery sebagai elemen yang dianggap penting, agenda regulasi diposisikan agar menjawab kebutuhan yang terkait dengan persyaratan aksesi OECD.
Langkah serupa juga diterapkan pada sektor statistik dan persaingan usaha melalui revisi undang-undang yang ditetapkan sebagai prioritas. Pemerintah, dalam penjelasan Airlangga, tengah mempersiapkan rangkaian pengaturan yang ditujukan agar kerangka hukum nasional lebih siap menghadapi tahapan aksesi.
Komitmen pada target tahun 2027 sekaligus menjadi penegasan bahwa pembenahan aturan dijalankan secara terarah. Melalui pembahasan dan penetapan prioritas, Airlangga menyampaikan bahwa agenda tersebut dipilih sebagai fokus kebijakan agar proses aksesi dapat terus bergerak sesuai kebutuhan yang diidentifikasi.
Dalam pandangannya, penguatan ketentuan foreign bribery menjadi kunci karena terkait langsung dengan persyaratan aksesi. Sementara itu, revisi UU Statistik dan UU Persaingan Usaha dimaknai sebagai bagian dari upaya menyelaraskan tata kelola regulasi di sektor-sektor yang dinilai perlu untuk mendukung langkah menuju keanggotaan OECD.
Airlangga menilai, penetapan tiga regulasi sebagai paket prioritas bukan sekadar agenda pembahasan, melainkan tahap lanjutan yang mengarahkan kerja pemerintah pada substansi aturan. Kerangka pengaturan yang disiapkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan tata kelola yang mensyaratkan konsistensi dengan proses aksesi OECD.
Dalam penjelasan tersebut, penguatan aspek foreign bribery diposisikan sebagai bagian dari upaya memperjelas rujukan penanganan isu penyuapan terhadap pejabat asing. Selain itu, pembaruan di bidang statistik dan persaingan usaha juga dimaknai sebagai langkah penyelarasan perangkat aturan, sehingga tiap sektor yang relevan berjalan seiring tahapan pencapaian keanggotaan.
