jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepakat menguatkan kerja sama antardaerah melalui Kesepakatan Bersama Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan tertentu.
Kesepakatan tersebut ditandatangani di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Jumat (13/11/2026). Penandatangan dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Gusnar menyampaikan bahwa pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat memerlukan sinergi antardaerah, terutama untuk komoditas yang cenderung mengalami fluktuasi harga. Menurutnya, kolaborasi ini penting agar pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga tetap terjangkau.
Dalam kesempatan itu, Gusnar menekankan bahwa KAD menjadi instrumen untuk membangun pola distribusi yang lebih efektif. Ia menyebut adanya mekanisme pengaliran surplus pasokan dari daerah sentra produksi secara langsung menuju daerah konsumen, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.
“Melalui implementasi Kerja Sama Antardaerah ini, kita membangun jembatan distribusi yang lebih efektif dengan mengalirkan surplus pasokan dari daerah sentra produksi secara langsung ke daerah konsumen. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di daerah,” ujar Gusnar.
Pemerintah juga memandang Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang memiliki potensi pasokan untuk Gorontalo, khususnya untuk bawang merah dan cabai rawit. Salah satu wilayah yang disebut berperan sebagai sentra produksi adalah Kabupaten Enrekang yang menjadi daerah sentra produksi kedua komoditas tersebut.
Tindak lanjut lewat perjanjian kerja sama dan keterlibatan OPD
Kesepakatan yang telah ditandatangani kemudian ditindaklanjuti dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dari kedua provinsi melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, OPD yang terlibat meliputi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perhubungan; serta Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Berita Terkait
Keterlibatan OPD teknis ini dimaksudkan agar proses kerja sama tidak berhenti pada level kesepakatan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rangkaian langkah yang mendukung produksi, distribusi, dan penguatan hubungan antarpihak terkait. Di samping itu, kerja sama juga melibatkan pelaku usaha komoditas bawang merah dan cabai rawit dari Gorontalo serta Kabupaten Enrekang.
Melalui pelibatan pelaku usaha, kedua pihak berharap hubungan perdagangan dapat berlangsung lebih langsung. Dengan demikian, kesepakatan dapat diwujudkan melalui transaksi sekaligus distribusi komoditas, bukan sekadar dokumen kerja sama.
Target akhir: ketahanan pangan dan harga yang stabil
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan terbentuknya mekanisme perdagangan antardaerah yang lebih terintegrasi. Proses integrasi itu mencakup ketersediaan produksi, pasokan, distribusi, hingga pemasaran agar rantai pasok lebih terarah dan respons terhadap kebutuhan masyarakat lebih cepat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga agar harga bawang merah dan cabai rawit tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan dukungan koordinasi antarpemda serta keterlibatan OPD teknis dan pelaku usaha, pengendalian stabilitas harga dinilai memiliki dasar yang lebih kuat untuk dijalankan.
Penandatanganan KAD di Makassar pada 13 November 2026 menjadi awal dari upaya bersama Gorontalo dan Sulawesi Selatan untuk memastikan komoditas pangan strategis tersedia dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang terkendali.
Kerja sama ini juga diarahkan agar alur pengaturan pasokan tidak terputus di tengah proses. Dengan penguatan koordinasi antara dua provinsi, penyiapan komoditas dari daerah produksi diharapkan lebih terhubung dengan kebutuhan di wilayah konsumen, termasuk saat terjadi perubahan permintaan.
Dalam pelaksanaannya, keterlibatan OPD teknis menjadi penopang agar setiap tahapan dapat diselaraskan. OPD dari kedua provinsi diharapkan dapat membantu menerjemahkan kesepakatan menjadi rencana yang lebih operasional, sehingga produksi, distribusi, dan penguatan hubungan antar pihak berjalan seiring.
Melalui keterkaitan tersebut, kedua provinsi berharap transaksi antardaerah dapat berlangsung lebih terukur. Ketika pasokan dialirkan dari sentra produksi menuju daerah konsumen secara lebih langsung, harga komoditas yang menjadi fokus kerja sama diharapkan tetap terkendali dan ketersediaannya lebih mudah dijaga untuk masyarakat.
