jurnalistik.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima dana sebesar Rp595 miliar melalui Program Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA).
Menurut DJP, penerimaan tersebut berasal dari pembayaran pokok utang pajak sekaligus sanksi administrasi dari wajib pajak yang mengikuti program PSA.
Penjelasan itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, dalam acara Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Inge menegaskan bahwa nilai setoran yang mencapai Rp595 miliar merupakan akumulasi dari dua komponen utama yang terkait dengan kewajiban pajak dalam program tersebut.
“Nah, jumlah setoran yang Rp595 Miliar itu adalah pokok pajak plus sanksi. Dalam hal dia adalah ketetapan pajak yang ada pokoknya, maka dia pokoknya sudah dibayar semuanya,” kata Inge dalam kesempatan tersebut.
Selain menyebutkan total penerimaan, DJP juga memaparkan data perkembangan persyaratan dan dokumen yang terlibat dalam program hingga batas waktu yang ditentukan.
Dari sisi jumlah peserta, Inge menyampaikan bahwa penerimaan Rp595 miliar diperoleh melalui 11.377 wajib pajak yang mengajukan penghapusan sanksi administrasi per 12 November 2026.
Di sisi lain, DJP mencatat terdapat 40.644 ketetapan pajak serta surat tagihan pajak yang tercakup hingga tanggal 12 November 2026.
Dengan rincian tersebut, DJP menggambarkan bahwa proses PSA tidak hanya berhubungan dengan penghapusan sanksi, tetapi juga mencakup penyelesaian kewajiban yang melekat pada ketetapan dan surat tagihan pajak yang diajukan dalam program.
Berita Terkait
Dalam konteks perhitungan yang disampaikan, angka Rp595 miliar diposisikan sebagai hasil pembayaran yang memuat pokok pajak dan sanksi administrasi.
Artinya, pada ketetapan pajak yang di dalamnya masih terdapat pokok, DJP menyatakan pokok tersebut telah dibayarkan seluruhnya melalui rangkaian pembayaran yang dilakukan wajib pajak peserta program.
Penekanan pada keterkaitan antara pokok dan sanksi itu menjadi bagian dari pesan utama DJP saat menjelaskan capaian program PSA pada periode yang disebutkan.
Melalui pemaparan tersebut, DJP menempatkan capaian penerimaan sebagai indikator pelaksanaan program, sekaligus memberi gambaran jumlah wajib pajak yang mengajukan penghapusan sanksi administrasi dan jumlah ketetapan serta surat tagihan pajak yang tercakup.
Informasi yang disampaikan DJP pada kesempatan tersebut juga menunjukkan bahwa pencapaian Rp595 miliar merupakan akumulasi dari pembayaran yang berkaitan langsung dengan kewajiban pajak dalam mekanisme PSA.
Dengan demikian, DJP menegaskan bahwa penerimaan dana dari program PSA mencakup pembayaran pokok utang pajak dan sanksi administrasi, sesuai penjelasan Inge Diana Rismawati dalam acara Media Gathering DJP di Bogor.
Dalam kesempatan yang sama, DJP menyoroti bahwa program PSA dipahami sebagai satu rangkaian tahapan yang saling terhubung. Penghapusan sanksi administrasi, menurut penjelasan yang disampaikan, berjalan beriringan dengan penyelesaian bagian kewajiban lain yang masih melekat pada ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang diajukan dalam program.
DJP juga menggambarkan bahwa pencapaian Rp595 miliar tidak hanya dilihat sebagai angka tunggal, tetapi sebagai akumulasi dari pembayaran yang memuat pokok utang pajak sekaligus sanksi administrasi. Dengan cara pandang tersebut, pihak DJP menekankan keterhubungan antara dua komponen utama yang menjadi dasar perhitungan nilai setoran dari wajib pajak peserta program.
Terkait cakupan administrasi program, DJP menyebut adanya batas waktu perhitungan sampai 12 November 2026. Pada periode tersebut, jumlah 11.377 wajib pajak tercatat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi, sedangkan total ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang tercakup mencapai 40.644. Informasi ini digunakan untuk menunjukkan seberapa luas dokumen dan kewajiban yang masuk dalam mekanisme PSA.
Dengan paparan itu, DJP menempatkan capaian penerimaan sebagai salah satu indikator pelaksanaan program, sekaligus memberikan gambaran jumlah pihak yang terlibat dan jumlah dokumen perpajakan yang terhitung. Melalui rincian peserta dan dokumen, pesan yang disampaikan menegaskan bahwa nilai penerimaan Rp595 miliar berhubungan langsung dengan penyelesaian pokok serta sanksi administrasi dalam konteks program PSA yang disebutkan.
