jurnalistik.co.id – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengikuti uji publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Dalam agenda tersebut, Gusnar menghadiri rangkaian presentasi sekaligus sesi wawancara yang berlangsung secara panel di hadapan para penguji. Para pimpinan badan publik juga duduk bersebelahan dengan perwakilan provinsi lain, termasuk Pemprov Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Aceh.
Keterlibatan Gusnar dalam uji publik itu menjadi bagian dari proses penilaian KIP 2026. Kehadirannya, menurut pendamping dari perangkat daerah, dimaknai sebagai dukungan pimpinan badan publik agar tata kelola keterbukaan informasi dapat terus diperbaiki.
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Trizal Entengo menyampaikan apresiasi atas kesediaan Gusnar hadir dalam uji publik. Menurutnya, kehadiran gubernur memberi pengaruh karena menunjukkan komitmen pimpinan badan publik terhadap perbaikan keterbukaan informasi ke depan.
Trizal juga menegaskan bahwa dalam uji publik, gubernur memaparkan arah dan langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait penguatan keterbukaan informasi publik. Paparan tersebut menekankan upaya agar layanan informasi semakin baik dan lebih informatif bagi publik.
Salah satu fokus yang disampaikan Gusnar adalah perbaikan nilai keterbukaan informasi dari tahun 2025. Ia menyoroti bahwa capaian pada 2025 berada di angka 19 poin atau belum menunjukkan karakter yang informatif, sehingga mendorong sejumlah pembenahan di tahun berjalan.
Gusnar menyebutkan, melalui kerja bersama seluruh OPD, nilai Gorontalo mengalami peningkatan pada tahun ini menjadi 67,92 poin. Ia juga menyampaikan keyakinan mengenai potensi capaian lebih tinggi apabila unsur penilaian terkait kehadiran dan paparan pimpinan badan publik ikut diperhitungkan.
Berita Terkait
Menurut Trizal, nilai yang diraih saat ini merupakan hasil pengisian kuesioner. Jika kemudian ditambahkan komponen 20 persen yang berasal dari kehadiran serta paparan gubernur, prediksi nilai dapat mencapai maksimal 87,92 dengan predikat menuju informatif.
Di luar pemaparan, panelis memberikan sejumlah masukan yang berkaitan dengan aspek penguatan kelembagaan dan tata kelola. Salah satu pokok yang dibahas adalah pengalokasian anggaran bagi PPID dan Komisi Informasi Provinsi.
Masukan lain yang muncul dalam penilaian menyangkut seleksi komisioner baru. Dalam penjelasan yang disampaikan, seleksi belum dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran yang dipengaruhi kebijakan efisiensi.
Trizal menegaskan bahwa meskipun terdapat kendala pembiayaan, pihak Kominfo tetap berupaya maksimal agar keterbukaan informasi publik terus membaik. Ia menyebut langkah yang ditempuh antara lain pembinaan PPID di OPD, pengembangan layanan informasi digital, serta fasilitasi terkait penanganan sengketa informasi melalui Komisi Informasi.
Dengan rangkaian uji publik yang berlangsung dalam format panel, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya menunjukkan kemajuan sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Proses penilaian Monev KIP 2026 ini pun menjadi momentum untuk memastikan komitmen keterbukaan informasi tidak berhenti pada kertas, tetapi diterjemahkan menjadi layanan yang lebih jelas dan lebih mudah diakses publik.
Uji publik Monev KIP 2026 tersebut mempertemukan Gusnar Ismail bersama para pimpinan badan publik dan para penguji dalam format panel, sehingga paparan dan tanya jawab tidak hanya menjadi formalitas, melainkan wadah untuk menguji kesiapan tata kelola keterbukaan informasi di lapangan.
Dalam penilaian, informasi yang disampaikan dalam sesi wawancara panel selaras dengan mekanisme evaluasi yang bersandar pada pengisian kuesioner. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menempatkan koordinasi lintas OPD sebagai kunci pembenahan, termasuk upaya menaikkan capaian yang sebelumnya berada pada 2025 di angka 19 poin agar bergerak lebih informatif pada tahun berjalan.
Selain aspek pemaparan, perhatian panelis juga diarahkan pada penguatan kelembagaan melalui pengalokasian anggaran bagi PPID serta Komisi Informasi Provinsi. Kendala seleksi komisioner baru yang terkait keterbatasan pembiayaan akibat kebijakan efisiensi dijadikan bahan evaluasi, sementara Kominfo tetap melanjutkan pembinaan PPID di OPD, memperkuat pengembangan layanan informasi digital, dan menyediakan fasilitasi untuk penanganan sengketa informasi melalui Komisi Informasi.
