jurnalistik.co.id – Kementerian Keuangan menerapkan sejumlah kebijakan pemungutan pajak pada paruh kedua 2026, seiring berlanjutnya ketidakpastian ekonomi dan dinamika politik nasional. Langkah ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pemungutan pajak agar penerimaan negara di tahun berjalan dapat lebih dioptimalkan.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menjalankan perluasan aturan pemungutan dengan tujuan penguatan kinerja penerimaan. Kebijakan ini hadir setelah sempat ditunda oleh pimpinan terdahulu, dengan pertimbangan menjaga daya beli masyarakat.
Dalam paket aturan yang mulai berlaku pada semester II 2026, pemerintah menyoroti beberapa perubahan utama terkait transaksi digital. Selain mengatur mekanisme pemungutan baru, ketentuan juga mencakup perubahan pada pengenaan sanksi administrasi.
SPP-TDLN mulai dioperasikan 25 September 2026
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerapan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Skema ini mulai beroperasi pada 25 September 2026.
Pendekatan SPP-TDLN menempatkan pemungutan PPN pada transaksi digital yang berasal dari luar negeri. Dengan mulai berjalannya sistem pada tanggal tersebut, mekanisme pemungutan diharapkan dapat berjalan sesuai tahap implementasi yang ditetapkan.
Ditjen Pajak menghadirkan aturan ini sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan pemungutan pada periode semester II 2026. Pengoperasian SPP-TDLN menjadi salah satu penanda dimulainya implementasi kebijakan pemungutan baru pada tahun ini.
PPh Pasal 22 untuk transaksi melalui marketplace
Ketentuan berikutnya menyangkut pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pedagang yang berjualan melalui lokapasar atau marketplace. Pemungutan ini ditetapkan untuk transaksi yang melibatkan platform jual beli daring.
Dengan hadirnya pengaturan tersebut, pemungutan PPh Pasal 22 diarahkan pada pihak pedagang yang melakukan penjualan melalui marketplace. Aturan ini termasuk dalam rangkaian perubahan kebijakan pajak yang diberlakukan pada paruh kedua 2026.
Langkah tersebut juga mempertegas perluasan jangkauan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari paket penerapan yang berlangsung dalam semester II 2026.
Berita Terkait
Penghapusan sanksi administrasi pajak
Selain penerapan mekanisme pemungutan baru, kebijakan pajak pada periode ini juga mencakup penghapusan sanksi administrasi pajak. Komponen ini menjadi bagian akhir dari rangkaian perubahan yang diumumkan dalam kebijakan semester II 2026.
Penghapusan sanksi administrasi disebut sebagai salah satu poin penting dalam daftar kebijakan pajak yang mulai berlaku pada tahun berjalan. Dengan demikian, aspek penegakan administratif mengalami perubahan dibanding ketentuan sebelumnya.
Perubahan pada sanksi administrasi ini hadir bersamaan dengan implementasi kebijakan pemungutan lainnya. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari paket aturan yang diberlakukan pada paruh kedua 2026.
Berangkat dari penundaan kebijakan sebelumnya
Paket kebijakan pemungutan pajak tersebut juga memiliki konteks kebijakan yang sebelumnya sempat ditunda. Penundaan itu dilakukan oleh pimpinan terdahulu agar kebijakan tidak menekan daya beli masyarakat.
Setelah proses penundaan, penerapan kebijakan memasuki fase implementasi pada semester II 2026. Dalam periode ini, Ditjen Pajak melaksanakan perluasan pemungutan untuk membantu penguatan penerimaan negara.
Dengan demikian, kebijakan yang kini diterapkan memuat kombinasi antara perluasan mekanisme pemungutan dan penyesuaian aspek administratif. Ketiga komponen yang disorot—SPP-TDLN, pemungutan PPh Pasal 22 untuk marketplace, serta penghapusan sanksi administrasi—menjadi inti dari perubahan.
Implikasi jadwal penerapan di paruh kedua 2026
Dari sisi waktu penerapan, SPP-TDLN disebut mulai beroperasi pada 25 September 2026. Sementara itu, kebijakan lain dalam daftar yang sama diberlakukan sebagai bagian dari penerapan semester II 2026.
Keseluruhan paket ini disampaikan di tengah kondisi ekonomi dan politik yang belum sepenuhnya stabil. Pemerintah memposisikan langkah pemungutan pajak sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara melalui perluasan cakupan.
Dengan adanya daftar kebijakan tersebut, pelaksanaan aturan pemungutan pada paruh kedua 2026 memasuki babak baru. Perubahan yang diterapkan mencakup sistem pemungutan PPN untuk transaksi digital luar negeri, pengenaan PPh Pasal 22 kepada pedagang di marketplace, serta penghapusan sanksi administrasi pajak.
