jurnalistik.co.id – Pertemuan validasi data kasus HIV-IMS Semester II sekaligus sosialisasi pembaruan Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) 2.1 di Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya ketelitian pencatatan lintas sektor.
Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dr. Anang S. Otoluwa, menyampaikan arahan dalam kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Q Gorontalo pada Selasa, 10/11/2026.
Idah menyoroti proses pelaporan yang harus terus diperbarui agar data di tingkat layanan tidak kehilangan akurasi. Menurutnya, setiap pembaruan seharusnya mengacu pada kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan sekadar pengulangan akumulasi lama.
Dalam kesempatan tersebut, Idah mengingatkan bahwa data pasien lama, termasuk pasien yang sudah meninggal, tidak boleh kembali masuk dalam hitungan. Ia menegaskan kekeliruan penghitungan berpotensi membuat angka yang digunakan untuk perencanaan menjadi tidak tepat.
“Kalau data kasus HIV bertambah, jangan sampai data-data lama, termasuk mereka yang sudah meninggal, kembali dimasukkan dan terus diakumulasi. Ini bisa menyebabkan data yang kita miliki menjadi tidak akurat,” tegas Idah.
Ia menjelaskan validitas data mempunyai dampak langsung terhadap perencanaan program, penetapan prioritas penanganan, hingga langkah kebijakan yang diambil pemerintah. Karena itu, pembaruan dan verifikasi data perlu berjalan berkelanjutan, seiring perubahan situasi di setiap fasilitas layanan.
Selain aspek pendataan, Idah juga menyoroti masih adanya masyarakat yang hidup dengan HIV/AIDS namun enggan menjalani pengobatan karena rasa malu serta kekhawatiran terhadap stigma. Ia menilai hambatan psikososial tersebut tetap menjadi tantangan yang harus diatasi bersama agar layanan kesehatan benar-benar menjangkau pasien yang membutuhkan.
Idah menekankan bahwa pengobatan yang dijalankan secara rutin tidak hanya berperan menjaga kesehatan pasien, tetapi juga membantu menekan risiko penularan. Ia menggarisbawahi pentingnya pendampingan agar pasien tidak berhenti di tengah proses perawatan.
Berita Terkait
Ia juga menyampaikan dukungan pembiayaan untuk pengobatan pasien melalui APBN, karena obat yang dibutuhkan memiliki harga yang relatif mahal. “Ketika seseorang dinyatakan HIV positif, kemudian sudah ada pendampingan, tetapi mereka tidak mau berobat karena malu. Padahal, ini bisa ditangani dengan pengobatan rutin. Obatnya juga mendapatkan bantuan dari APBN karena harganya cukup mahal,” ujarnya.
Di bagian lain, Idah meminta sosialisasi pencegahan HIV/AIDS melibatkan berbagai unsur masyarakat. Menurutnya, peran tokoh agama memiliki posisi strategis karena mereka dapat menyampaikan edukasi melalui kegiatan keagamaan dan lingkungan sosial masing-masing.
“Kita harus mengundang tokoh lintas agama dan pihak lainnya, karena mereka juga memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pencegahan HIV/AIDS di setiap kegiatan keagamaan,” tandasnya.
Dalam pertemuan itu, pembaruan SIHA 2.1 menjadi fokus yang mendukung penguatan sistem informasi agar proses pencatatan dan pelaporan dapat lebih tertata. Kehadiran agenda validasi juga dimaknai sebagai langkah untuk memastikan data kasus tersaji secara konsisten di berbagai tingkat layanan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, akumulasi kasus HIV/AIDS sejak tahun 2001 hingga 10 November 2026 tercatat sebanyak 1.750 kasus. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.057 kasus HIV dan 693 kasus AIDS.
Sementara itu, sepanjang November 2026 hingga periode hingga tanggal tersebut, terjadi penambahan 212 kasus dengan rincian 144 kasus HIV dan 68 kasus AIDS. Angka-angka ini menjadi dasar penting untuk memetakan kebutuhan penanganan dan memastikan respon program tetap relevan.
Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Gorontalo bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo diikuti perwakilan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) serta Kesehatan Keluarga dan KB tingkat provinsi. Selain itu, hadir pula Dinas Kesehatan kabupaten/kota serta puskesmas yang memberikan layanan terkait HIV/AIDS.
Dengan rangkaian validasi dan sosialisasi tersebut, pemerintah daerah mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat ketepatan data sekaligus memastikan pesan pencegahan HIV/AIDS tersampaikan lebih luas. Pendekatan yang menekankan ketelitian angka dan peningkatan akses pengobatan diharapkan dapat mencegah terjadinya duplikasi data sekaligus mempercepat penguatan layanan.
Idah menegaskan, ketika data akurat digunakan secara konsisten, program penanganan dapat diarahkan lebih tepat sasaran. Dengan begitu, intervensi kesehatan yang dijalankan juga memiliki landasan yang kuat untuk mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo.
