jurnalistik.co.id – Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan, mengajak kader Posyandu untuk menjalankan pola layanan yang lebih proaktif dengan pendekatan jemput bola. Dorongan itu disampaikan saat ia menghadiri penilaian Lomba Posyandu Enam SPM tingkat provinsi di Kabupaten Pohuwato.
Penilaian berlangsung di Posyandu Mawar, Desa Yipilo, Kecamatan Wanggarasi, pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi penilaian ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.
Jemput bola agar layanan tepat sasaran
Nani menekankan bahwa kader tidak cukup menunggu warga datang ke Posyandu. Menurutnya, pendekatan jemput bola perlu dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat, sehingga informasi kebutuhan warga dapat dipahami lebih utuh di lapangan.
Ia menjelaskan langkah tersebut penting agar pelayanan dalam enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat menjangkau seluruh warga. Terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan akses maupun kendala kemampuan ekonomi, sehingga peluang untuk mendapatkan layanan dasar tidak tertinggal.
“Jangan hanya berdiam di Posyandu dan menunggu masyarakat datang. Kader harus jemput bola, mendatangi langsung warga, melihat kondisi dan kebutuhan mereka, kemudian berkoordinasi dengan OPD terkait,” tegas Nani.
Nani juga mengarahkan agar kader memahami situasi warga secara menyeluruh, bukan hanya sebatas urusan kesehatan. Dengan melihat kondisi yang dihadapi masyarakat, tindak lanjut yang diperlukan dapat diarahkan sesuai bidang masing-masing perangkat daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Posyandu saat ini tidak lagi memusatkan perhatian semata pada pelayanan ibu dan anak. Posyandu telah berkembang sebagai pusat layanan terpadu yang mencakup enam bidang SPM.
Berita Terkait
Enam bidang SPM tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Nani memandang, keterpaduan antarbidang itu harus benar-benar bekerja, sehingga layanan yang diberikan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Melalui Posyandu, kita ingin menyelesaikan persoalan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, enam OPD harus bekerja bersama dan kader harus benar-benar melihat kondisi warga di lapangan,” tambahnya.
Ia menilai masih ada warga yang membutuhkan layanan dasar, tetapi terhambat oleh faktor jarak, biaya, maupun kondisi sosial ekonomi. Karena itu, koordinasi yang terbangun melalui kunjungan langsung diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sesuai bidang OPD yang relevan.
Penguatan anggaran untuk operasional Posyandu
Selain menyoroti strategi jemput bola, Nani juga meminta pemerintah kabupaten dan provinsi mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional Posyandu. Penguatan ini dinilai menjadi dasar agar kegiatan berjalan konsisten dan dapat menjangkau kebutuhan warga secara berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan Posyandu menjadi prioritas yang perlu dikerjakan bersama pada 2027. Fokus tersebut diarahkan untuk mendukung penurunan angka kemiskinan serta menekan tengkes (stunting).
Melalui dorongan tersebut, Nani berharap kader Posyandu dapat memperkuat peran di tingkat masyarakat dengan cara yang lebih dekat dan responsif. Dengan demikian, layanan enam bidang SPM bisa semakin merata dan benar-benar dirasakan oleh warga di Kabupaten Pohuwato.
Dalam konteks penilaian yang berlangsung di Posyandu Mawar, Nani menegaskan bahwa lomba tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga dorongan agar pola layanan Posyandu benar-benar bergerak lebih dekat ke warga. Kunjungan langsung diharapkan membuat kader bisa melihat persoalan di lapangan secara langsung, lalu menyesuaikan langkah berikutnya berdasarkan kebutuhan yang ditemukan. Dengan begitu, pelayanan enam bidang SPM tidak berhenti pada kegiatan di lokasi Posyandu, melainkan benar-benar mengikuti dinamika masyarakat.
Nani juga menekankan bahwa konsistensi upaya tersebut perlu ditopang oleh dukungan operasional yang jelas. Karena itu, penguatan anggaran untuk Posyandu menjadi penting agar kader memiliki ruang menjalankan program secara berkelanjutan, termasuk pada periode 2027. Dengan perencanaan yang lebih matang, penguatan Posyandu dapat diarahkan untuk memperkuat penurunan angka kemiskinan dan menekan tengkes, sekaligus memastikan layanan dasar terus dapat dijangkau warga yang selama ini terkendala jarak, biaya, maupun kondisi sosial ekonomi.
