jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa jalur sepeda di wilayah Ibu Kota tetap dipertahankan. Penegasan ini disampaikan sebagai bagian dari arah kebijakan transportasi kota yang menempatkan pesepeda sebagai unsur penting dalam mobilitas perkotaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip hierarki transportasi. Dalam kerangka itu, pejalan kaki ditempatkan lebih dulu, lalu pesepeda ikut diutamakan setelahnya.
Menurut Budi, jalur sepeda harus tetap menjadi perhatian karena menyangkut prioritas keselamatan dan kenyamanan pergerakan warga. Ia menyatakan, “Jalur sepeda itu akan tetap kita pertahankan. Karena di dalam hierarki transportasi, di mana seluruh kota global juga mengedepankan bahwa yang pertama itu adalah pejalan kaki, jalur sepeda ya ini harus diutamakan,” kata Budi kepada wartawan pada Minggu (27/9/2026).
Penegasan tersebut menempatkan jalur sepeda sebagai bagian dari tatanan transportasi yang lebih luas. Dengan begitu, keberadaan jalur sepeda tidak diposisikan sebagai elemen sekunder, melainkan tetap dipertahankan selama kebijakan hierarki transportasi tersebut dijalankan.
Evaluasi teknis pada elemen pembatas
Walaupun jalur sepeda dipastikan bertahan, Budi menekankan bahwa terdapat aspek teknis yang akan dievaluasi. Fokus evaluasi diarahkan pada komponen di jalur sepeda, khususnya stick cone dan planter box.
Ia menyebutkan bahwa keberadaan stick cone dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna jalan. Karena itu, komponen tersebut perlu ditinjau ulang agar tidak mengganggu atau membahayakan pihak-pihak yang menggunakan ruang lalu lintas.
Berita Terkait
“Dari stick cone itu agar ditinjau ulang kembali karena itu cukup membahayakan,” imbuh Budi. Pernyataan ini menegaskan bahwa evaluasi tidak mengubah arah besarnya kebijakan jalur sepeda, melainkan menyoroti perbaikan pada detail teknis di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan kebijakan jalur sepeda, namun melakukan penyesuaian pada bagian yang dianggap perlu. Artinya, keberlangsungan jalur sepeda tetap dijaga, sementara penataan teknis diselaraskan dengan pertimbangan keamanan pengguna jalan.
Dalam konteks hierarki transportasi yang menempatkan pejalan kaki sebagai prioritas awal, keberadaan jalur sepeda diposisikan agar sejalan dengan prinsip pengutamaan pengguna yang lebih rentan. Evaluasi terhadap elemen teknis seperti stick cone dan planter box menjadi langkah lanjutan untuk menjaga agar jalur sepeda dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain stick cone, evaluasi juga mencakup aspek planter box, sesuai arah penilaian yang dinyatakan. Langkah peninjauan ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berhenti pada keputusan mempertahankan jalur sepeda, tetapi juga pada upaya menyempurnakan komponen teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan.
Secara keseluruhan, Pemprov DKI Jakarta memadukan dua hal dalam kebijakan transportasinya. Pertama, jalur sepeda tetap dipertahankan sebagai bagian dari hierarki yang mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda. Kedua, evaluasi teknis diarahkan pada stick cone dan planter box karena ada penilaian bahwa bagian tertentu tersebut dapat menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan.
Peninjauan itu dipahami sebagai upaya memastikan jalur sepeda tidak hanya “ada” di atas kertas, tetapi juga berjalan dengan aman untuk berbagai pihak. Penataan pembatas yang bersinggungan dengan aktivitas pejalan kaki dan arus kendaraan perlu dibuat lebih ramah agar tidak menimbulkan gangguan saat pengguna berada di ruang lalu lintas.
Dalam penjelasannya, Budi mengaitkan evaluasi tersebut dengan fungsi pembatas sebagai penanda sekaligus pengarah. Komponen seperti stick cone dan planter box kemudian diposisikan sebagai bagian yang perlu ditata ulang, baik dari sisi penempatan maupun karakter fisiknya, agar tidak memunculkan titik rawan di area jalur sepeda.
Dengan demikian, keputusan mempertahankan jalur sepeda tetap menjadi substansi kebijakan, sementara perbaikan teknis menjadi bagian dari penyesuaian di lapangan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penguatan hierarki transportasi diiringi kontrol terhadap elemen detail, sehingga keselamatan dan kenyamanan pergerakan warga dapat lebih terjaga.
