jurnalistik.co.id – Sejumlah guru honorer madrasah dari berbagai daerah menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026). Mereka mulai berkumpul sejak siang dan memilih bergerak selepas dzuhur, menyesuaikan dengan jadwal sidang paripurna di DPR/MPR RI yang sudah dimulai sejak pukul 09.30 WIB.
Di sekitar kompleks DPR/MPR dan kawasan Gelora Bung Karno (GBK), massa guru belum langsung menuju pintu utama gedung. Hingga pukul 11.30 WIB, mereka terlihat berdiri dan duduk berkelompok di dekat pintu 10 GBK sambil menunggu waktu yang dianggap tepat untuk bergerak. Sejumlah bus yang membawa rombongan guru juga tampak terparkir di dekat pintu 5 dan pintu 8 GBK.
Pantauan di lokasi hingga pukul 12.05 WIB menunjukkan massa guru honorer madrasah masih terkonsentrasi di sekitar pintu 10 GBK. Tidak jauh dari titik itu, massa buruh juga terlihat sedang berorasi di depan pintu 10 GBK, sehingga suasana di sekitar kawasan tersebut terpantau cukup padat oleh berbagai kelompok massa aksi.
Situasi sempat berubah saat iring-iringan kendaraan kepresidenan melintas di Jalan Gerbang Pemuda, tak lama setelah keluar dari kompleks Gedung DPR/MPR. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.27 WIB, ketika rombongan tersebut melewati lokasi yang berdekatan dengan pintu 10 GBK.
Tak lama berselang, Presiden Prabowo Subianto juga terlihat melintas dengan menaiki mobil maung. Presiden yang mengenakan setelan jas lengkap dan peci itu sempat melambaikan tangan kepada massa guru honorer dan buruh yang berada di area tersebut. Para peserta aksi pun membalas dengan lambaian tangan dari arah kerumunan mereka.
Setelah seluruh iring-iringan kendaraan melewati lokasi, massa guru honorer madrasah kemudian bergerak berjalan kaki menuju pintu utama DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan. Pergerakan itu menjadi penanda bahwa aksi yang sejak awal direncanakan berlangsung selepas dzuhur akhirnya benar-benar memasuki tahap orasi di depan gedung parlemen.
Seorang guru bernama Irwan (42) mengatakan, tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak aturan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023. Menurut dia, para guru madrasah berharap ada perubahan yang memberi ruang lebih adil bagi sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang berstatus swasta.
Irwan menegaskan, selama ini mereka merasa tidak punya kesempatan yang sama untuk bersaing dengan guru-guru berstatus negeri. Ia menyebut perbedaan status itu membuat posisi guru honorer madrasah berada dalam kondisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan jalur yang berlaku bagi guru negeri.
“Selama ini kita itu tidak ada kesempatan sama sekali untuk bersaing dengan guru-guru yang statusnya negeri. Bahkan kita daftar PPPK saja kita mentok di usia,” kata Irwan.
Ucapan itu menggambarkan keberatan utama para guru honorer madrasah yang ikut turun ke jalan hari itu. Bagi mereka, persoalan bukan semata soal aksi di depan DPR/MPR, melainkan tentang kesempatan yang dinilai belum setara dalam sistem yang berlaku saat ini.
Mereka berharap sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang berstatus swasta bisa bersaing dengan sekolah negeri yang dikelola pemerintah. Dengan begitu, para guru honorer madrasah merasa memiliki peluang yang lebih terbuka dalam sistem rekrutmen dan pengembangan karier yang selama ini mereka nilai masih membatasi.
Aksi yang berlangsung di tengah padatnya agenda di kawasan Senayan itu memperlihatkan bahwa tuntutan para guru honorer madrasah masih jauh dari selesai. Mereka datang dengan satu pesan yang jelas: perubahan aturan dinilai diperlukan agar nasib guru madrasah tidak terus tertinggal dibanding guru berstatus negeri.
