jurnalistik.co.id – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menanggapi rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh langkah hukum guna membuktikan ijazahnya. Menurut Saan, sikap tersebut perlu dihormati sebagai bagian dari upaya mencari keadilan.
Saan menyampaikan bahwa pihaknya berprinsip menghormati hak setiap orang untuk menjalankan proses hukum. Ia menekankan bahwa keinginan Gibran untuk membuktikan ijazah berkaitan dengan dinamika yang sebelumnya juga telah menyertakan proses di jalur peradilan.
“Ya kita harus hormati ya hak seseorang untuk dalam tanda kutip mencari keadilan misal Mas Gibran ingin membuktikan dulu selama yang dituduhkan di Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” katanya saat ditemui awak media di Nusantara III DPR RI, Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
“Jadi pada prinsipnya kita harus menghormati hak dari Mas Gibran untuk melakukan itu,” tegas Saan dalam kesempatan yang sama.
Dalam penjelasannya, Saan mengaitkan pembuktian ijazah yang akan ditempuh Gibran dengan jalur lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia memandang langkah itu sebagai kelanjutan dari proses yang tengah dihadapi oleh Gibran.
Menjelang proses PTUN, Saan menyebut Gibran telah menerima masukan terkait strategi menghadapi persoalan tersebut. Ia menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi tidak lepas dari pertimbangan yang disampaikan pihak lain.
Gibran, kata Saan, mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait perkara ijazah yang sedang menjadi sorotan. Arahan tersebut, menurut Gibran, mendorong agar proses pembuktian dilakukan melalui jalur hukum.
Salah satu poin yang disampaikan Gibran adalah agar dirinya tetap melanjutkan perjuangan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam keterangan kepada awak media, Gibran juga menyampaikan bahwa ia diminta menyiapkan dokumen pendidikan secara lengkap.
Gibran menyebut diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1). Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan bahwa proses pembuktian yang direncanakan diarahkan pada kelengkapan bahan administrasi.
Berita Terkait
Selain itu, Gibran juga menyampaikan koordinasi yang akan dilakukan untuk pengajuan upaya hukum lanjutan. Ia mengatakan, “Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA (Mahkamah Agung). Itu saja,” katanya kepada awak media, Selasa (10/22/2026).
Dalam konteks tersebut, Dikdasmen disebut menjadi pihak yang diajak berkoordinasi untuk proses pengajuan PK di Mahkamah Agung. Penyebutan langkah tersebut membuat arah strategi hukum yang disebutkan Gibran tidak hanya berhenti pada satu forum peradilan.
Saan menempatkan pernyataan itu sebagai upaya agar proses berjalan sesuai koridor hukum yang ditempuh Gibran. Ia juga menilai pentingnya memastikan semua pihak tidak memelihara ketegangan secara berlarut-larut, meski persoalan ijazah tengah disorot publik.
Ia menegaskan bahwa berbagai pandangan yang muncul di masyarakat sebaiknya dihormati. Menurutnya, harapan ke depan adalah agar isu yang sedang menjadi perhatian publik tidak berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
Dengan demikian, fokus yang disampaikan Saan lebih mengarah pada prinsip penghormatan terhadap hak seseorang untuk menjalankan proses pembuktian. Sikap tersebut disampaikan Saan saat merespons dinamika yang terjadi terkait dokumen pendidikan Gibran.
Di tengah sorotan publik, pernyataan Saan juga memperlihatkan adanya upaya meredam pembahasan yang berpotensi meluas. Ia menyatakan bahwa persoalan seharusnya kembali ditata agar tidak berlarut menjadi perdebatan yang lebih luas dari ranah hukum.
Secara keseluruhan, Saan Mustopa menegaskan bahwa langkah Gibran yang melibatkan PTUN diposisikan sebagai bagian dari upaya mencari keadilan. Ia menilai prinsip penghormatan terhadap hak melakukan proses hukum menjadi titik utama dalam merespons situasi yang berkembang.
Langkah pembuktian yang akan ditempuh Gibran, termasuk penyiapan dokumen pendidikan dari SD hingga S1 serta koordinasi terkait pengajuan PK di MA, menjadi rangkaian yang disebut dalam keterangan publik. Bagi Saan, hal tersebut layak dihormati sebagai proses hukum yang sedang dijalankan.
Di sisi lain, ia juga berharap persoalan tidak semakin panjang dalam bentuk polemik politik. Harapan itu disampaikan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap dinamika ijazah yang tengah berjalan.
