jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris mengubah aturan tunjangan bagi diplomat yang ditempatkan di kota-kota yang dinilai berisiko. Mulai periode berikutnya, pegawai negeri yang bertugas di sejumlah lokasi—termasuk Buenos Aires dan Santiago—tidak lagi menerima pembayaran terkait kesulitan (hardship payments).
Perubahan ini berlaku untuk diplomat Inggris di enam lokasi di berbagai wilayah dunia. Kebijakan tersebut mengacu pada pemberian bonus dan jeda waktu (respite breaks) yang sebelumnya diberikan kepada petugas yang menjalankan tugas di tempat yang dianggap berbahaya atau sarat risiko.
Dalam skema lama, pembayaran tambahan diberikan untuk penugasan di kota yang masuk kategori berisiko tinggi. Contohnya mencakup Beirut di Lebanon, serta kota-kota dengan tingkat kriminalitas tinggi seperti Pretoria di Afrika Selatan.
Kebijakan juga menilai faktor kualitas lingkungan seperti polusi udara. Dalam rujukan yang disebut, New Delhi dan Beijing termasuk wilayah yang dinyatakan memiliki tingkat polusi tinggi, sehingga masuk pertimbangan tunjangan.
Pada daftar terbaru yang dipublikasikan pada pekan lalu, pemerintah Inggris menghapus Santiago di Chile dan Panama City di Panama, Pyongyang di Korea Utara, Bamako di Mali, serta Sarajevo di Bosnia dan Herzegovina. Penghapusan tersebut dilakukan “in addition to the two south American cities”, yang berarti Buenos Aires dan Santiago sebagai dua kota di Amerika Selatan juga tidak lagi tercakup.
Dengan penyesuaian tersebut, masih ada 144 lokasi yang tetap masuk daftar penerima tunjangan hardship. Di antara kota yang tersisa, terdapat pula destinasi yang dikenal populer untuk liburan seperti Bali dan Rio de Janeiro, yang kemudian memicu kritik dari pihak Konservatif.
Ketua Partai Konservatif (Tory) Kevin Hollinrake menilai, pemberian bayaran tambahan kepada pegawai negeri untuk bekerja di wilayah-wilayah tertentu dinilai tidak adil terhadap wajib pajak. Ia menyatakan bahwa kebijakan itu menempatkan biaya pada publik.
Skema tunjangan ini sendiri telah berjalan setidaknya selama tiga dekade. Foreign Office disebut telah memberikan pembayaran tambahan untuk pegawai sipil yang bertugas di lokasi berbahaya, atau memiliki risiko tinggi bagi kesehatan, selama “the past 30 years”.
Tunjangan tersebut diproyeksikan untuk menutup sebagian beban biaya serta tantangan tambahan yang dihadapi pegawai dan keluarga saat tinggal di luar negeri. Penilaiannya juga disebut “reviewed regularly”, sehingga pembaruan daftar dan syarat tetap menjadi bagian dari mekanisme kebijakan.
Sejumlah faktor yang masuk cakupan allowance meliputi langkah-langkah keamanan, kondisi iklim, bencana alam, tingkat keterasingan, serta dampak lain terhadap kualitas hidup. Dengan kata lain, penentuan risiko tidak hanya berhenti pada aspek keamanan fisik.
Berita Terkait
Besaran pembayaran tidak dipublikasikan secara rutin. Namun, pada 2009—yang disebut sebagai kali terakhir rincian daftar dirilis—terlihat nominal tertinggi untuk pegawai negeri dan pasangan mereka justru berada pada penempatan tertentu.
Pada rilis terakhir itu, penugasan ke Karachi, Pakistan, tercatat bernilai tambahan sebesar ÂŁ26,647. Sementara itu, untuk Abuja, ibu kota Nigeria, disebutkan mencapai ÂŁ14,804.
Untuk kasus penempatan berpasangan di Buenos Aires, hardship payment tercatat sebesar £1,517. Sedangkan untuk Santiago disebut sebesar £777, berdasarkan data “2009 Diplomatic Services Allowances”.
Jawaban resmi atas perubahan tersebut disampaikan dalam konteks pertanyaan parlemen. Tory peer Lord Moylan mengajukan pertanyaan, dan Menteri Foreign Office Lord Wood of Anfield menjelaskan bahwa penilaian kesulitan mempertimbangkan faktor-faktor yang membuat staf perlu mengambil jeda tambahan demi kesehatan fisik maupun mental.
Lord Wood of Anfield juga menambahkan, “These arrangements are not new, and indeed have applied consistently under successive governments for a number of decades.” Pernyataan itu menegaskan bahwa skema semacam ini bukan kebijakan baru, melainkan telah diterapkan lintas pemerintahan.
Dalam penjelasan lain, terungkap bahwa sejumlah kota masih memenuhi syarat untuk menerima hardship payments. Bangkok, Cape Town, dan Kuala Lumpur disebut masih termasuk, demikian pula Dubai, Abu Dhabi, dan Muscat.
Bagi Hollinrake, inti masalahnya terletak pada penggunaan uang publik untuk memberi kompensasi bagi penugasan di tempat-tempat yang ia anggap tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak. Ia menilai pajak yang dibayarkan masyarakat seharusnya tidak digunakan untuk membiayai fasilitas bagi pegawai.
Hollinrake mengatakan, “Whilst businesses and families are paying higher taxes to fund this government’s policies, civil servants are being sent on taxpayer-funded jollies to places like Bali, Cape Town and the Maldives,” seraya menambahkan, “This kind of nonsense has no place in government.”
Namun, pihak Foreign, Commonwealth and Development Office membela skema tersebut. Seorang juru bicara menyampaikan bahwa diplomat Inggris melayani negara di seluruh dunia, termasuk di lingkungan yang “some of the toughest and most challenging physical and political environments in the world”.
Ia melanjutkan penegasan tanggung jawab perawatan terhadap staf. Dalam pernyataan resmi, juru bicara tersebut mengatakan, “We have a duty of care to ensure our staff are properly supported, and compensation and other provisions reflect the circumstances of the posting, as it would be in any private sector job.”
Dengan demikian, perubahan untuk menghapus beberapa lokasi dari daftar hardship payments menandai pembaruan penilaian risiko dan cakupan kota penerima. Bagi pemerintah, kebijakan diarahkan pada dukungan terhadap staf sesuai kondisi penugasan; sementara bagi pengkritik, daftar yang masih menyisakan sejumlah destinasi populer kembali memunculkan perdebatan mengenai keadilan penggunaan dana publik.
