jurnalistik.co.id – Parlemen Pemuda Inggris (UK Youth Parliament) terancam dihentikan dalam beberapa bulan mendatang, setelah pemerintah tidak lagi memastikan pendanaan untuk program tersebut. Langkah ini memicu perdebatan tentang dampaknya bagi partisipasi demokrasi kaum muda.
UK Youth Parliament diluncurkan pada 2000 dengan tujuan meningkatkan minat anak muda terhadap politik. Program ini memiliki lebih dari 300 anggota terpilih berusia 11 hingga 18 tahun.
Setiap tahun, para “politisi muda” diberi kesempatan mengadakan debat di ruang parlemen House of Commons pada hari ketika anggota parlemen (MP) tidak sedang bersidang. Dalam sistem ini, suara kaum muda dibawa langsung ke pusat pengambilan keputusan.
Sejumlah MP dan anak muda menilai pemutusan program tersebut akan menjadi pukulan bagi demokrasi berbasis pemuda. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat UK Youth Parliament tidak memberikan nilai yang sepadan dengan uang publik.
Departemen Culture, Media and Sport (DCMS) yang menanggung pendanaan parlemen pemuda setiap tahun menggunakan dana pembayar pajak, disebut tidak komitmen untuk memberikan hibah baru. Seorang juru bicara DCMS justru menyoroti nilai warisan program itu dengan mengatakan, “important legacy… giving elected young people a national platform to represent their peers, engage with decision-makers and develop confidence, leadership and skills for life and work”.
Menurut laporan, pada tahun terakhir program ini menerima £453.000 dari dana pembayar pajak. Selain itu, sekitar £2,4 juta uang publik telah dibelanjakan untuk program inisiatif pemuda lainnya pada periode 2017 hingga 2024.
Meskipun belum ada keputusan final soal pendanaan setelah Maret 2027, sumber pemerintah menyatakan, “The government has not committed to continuing the programme in its current form.” Pernyataan ini menjadi dasar kekhawatiran bahwa program tersebut tidak akan berlanjut dalam bentuk yang sama.
Orang dalam UK Youth Parliament yang berbicara kepada BBC menyebutkan, tanpa pendanaan pemerintah, program tersebut kemungkinan besar akan ditutup. Kondisi ini disebut muncul setelah adanya peninjauan (review) pemerintah yang dipublikasikan pada bulan Oktober tahun lalu.
Review tersebut menyimpulkan bahwa UK Youth Parliament telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Namun, hanya seperempat dari anak muda yang mengetahui program ini, dan beberapa sekolah merasa “excluded from the process”.
Pemerintah menyatakan sedang bekerja bersama anak muda serta organisasi kepemudaan untuk merancang skema baru guna meningkatkan keterlibatan mereka dalam demokrasi dan proses pengambilan keputusan. Pemerintah juga mengatakan akan ada pengumuman lebih lanjut pada musim gugur.
Sumber pemerintah menambahkan bahwa skema baru akan memiliki fokus “particular focus on under-represented groups”. Dengan demikian, perubahan program diarahkan untuk menjangkau kelompok yang selama ini kurang terwakili.
Tokoh pemuda dan politisi beda pandangan
Berita Terkait
Bobby Forbes, ketua komite Youth Select Committee UK Youth Parliament yang baru saja berakhir masa jabatannya, bekerja sama dengan pejabat di Westminster. Ia menyatakan bahwa program ini memberi remaja “a direct way to scrutinise government and hold decision-makers to account”.
Forbes yang berusia 18 tahun juga menilai penghentian program adalah langkah keliru dengan mengatakan, scrapping it “would be a huge mistake and detrimental to youth voice across the UK,” serta seharusnya dibiarkan berkembang dalam format yang saat ini berjalan.
Namun, Jack Rankin, anggota parlemen Konservatif untuk Windsor, menyampaikan bahwa program tersebut “should not receive taxpayers’ money and should not sit in the Chamber of the House of Commons”. Ia juga mendorong agar pendanaan berasal dari donasi sukarela, bukan uang publik.
Dipahami bahwa dana program digunakan untuk konferensi tahunan UK Youth Parliament yang digelar di Brighton tahun lalu. Selain itu, anggaran juga dipakai untuk kebutuhan perjalanan, komunikasi, serta staf pendukung.
UK Youth Parliament dijalankan oleh National Youth Agency. Sebelumnya, program ini berada di bawah British Youth Council yang ditutup pada 2024 akibat tantangan keuangan.
Keanggotaan dipilih setiap satu hingga dua tahun oleh pemilih berusia 11 hingga 18 tahun yang tinggal, bekerja, atau bersekolah di wilayah otoritas lokal. Dengan mekanisme ini, anggota mewakili komunitasnya masing-masing di lingkungan pemerintahan setempat.
Skema serupa juga diselenggarakan untuk parlemen pemuda di tingkat devolusi seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan partisipasi pemuda tidak hanya berlaku untuk Inggris.
Rekam jejak dan isu usia pilih
Sejumlah politisi menyebut memulai karier mereka dari UK Youth Parliament. Salah satunya adalah Keir Mather, Menteri Buruh, yang menjadi anggota parlemen termuda pada 2023 dengan gelar “baby of the House” saat terpilih pada usia 25 tahun.
Peter Swallow, anggota parlemen Buruh untuk Bracknell di Berkshire, pernah mencalonkan diri untuk UK Youth Parliament saat berusia 14 tahun. Kepada BBC, ia mengatakan organisasi ini telah berkampanye secara berhasil pada isu seperti “votes for 16-year-olds”.
Saat ini, ada rancangan kebijakan (Bill) untuk menurunkan usia memilih dari 18 menjadi 16 untuk semua pemilihan di seluruh Inggris. Dalam kaitan ini, Swallow menilai pemotongan pendanaan tidak tepat waktu dengan menyatakan, “It would be ‘short-sighted to cut off funding to a scheme’” melihat perkembangan yang sedang terjadi.
Ia menambahkan argumen bahwa publik muda sedang mempertanyakan institusi demokratis di tengah rendahnya kepercayaan terhadap politik. Ia menyebutkan, “As we face a world where trust in politics is low and young people in particular are doubting the value of democratic institutions, I cannot imagine a more important time for young people to be invited into the heart of our democracy through programmes like UK Youth Parliament.”
