jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengganti jabatan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan, dilakukan tak lama setelah rangkaian perombakan besar terhadap ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Peristiwa itu berlangsung pada Kamis (10/9/2025).
Menurut informasi yang dihimpun Bloomberg Technoz, penggantian tersebut tidak berjalan mulus di internal. Aksi perombakan jabatan disebut sempat mendapat penolakan dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Penolakan itu diketahui dari surat Dirjen Pajak yang beredar di lingkungan Kementerian Keuangan. Surat tersebut menyatakan bahwa para pegawai tidak perlu menghiraukan keputusan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan mutasi yang dilakukan.
Hingga berita ini diunggah, baik Kementerian Keuangan maupun pihak Istana belum memberikan komentar terkait peristiwa penggantian jabatan serta respons yang muncul di internal. Ketiadaan penjelasan resmi ini membuat kelanjutan proses mutasi masih menjadi sorotan.
Perombakan menyasar beragam lapisan jabatan
Perombakan yang dimaksud dilakukan dengan menjangkau sejumlah jenjang jabatan di Kementerian Keuangan. Perubahan dimulai dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, lalu berlanjut pada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non eselon di Kemenkeu.
Selain menyasar berbagai tingkatan, perubahan jajaran juga dilakukan pada posisi jabatan fungsional di level yang lebih luas. Penyesuaian dilaporkan mencakup jajaran direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Dalam konteks tersebut, perombakan juga disebut menjangkau jabatan di lingkungan Special Mission Vehicle (SMV). Dengan demikian, ruang lingkup mutasi tidak terbatas pada struktur eselon tertentu, melainkan merambah pada fungsi-fungsi yang melekat pada unit-unit terkait.
Berita Terkait
Meski demikian, dinamika internal yang muncul melalui surat Dirjen Pajak menandai adanya ketegangan atau perbedaan sikap di tingkat pimpinan. Pernyataan bahwa pegawai tidak perlu menghiraukan keputusan menteri menjadi poin yang memperjelas adanya respons resmi dari salah satu direktorat jenderal.
Dalam proses reorganisasi birokrasi seperti ini, pembentukan kepatuhan administratif biasanya menjadi kunci agar kebijakan berjalan seragam. Namun, pengakuan tentang penolakan yang disampaikan lewat surat beredar menunjukkan bahwa implementasi perubahan tidak sepenuhnya tanpa hambatan.
Sampai ada pembaruan dari kementerian maupun Istana, informasi yang telah beredar lebih menekankan dua aspek utama: penggantian jabatan Menteri Keuangan dan reaksi internal yang tercermin melalui surat Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi cara berbagai unit menjalankan perubahan personel, terutama pada fase awal setelah kebijakan diumumkan.
Penggantian jabatan yang terjadi pada Kamis (10/9/2025) tersebut kemudian menjadi lebih luas perbincangannya karena munculnya informasi versi internal yang kontras dengan kesan bahwa perombakan dilakukan sebagai rangkaian langkah tunggal. Perubahan jabatan yang seharusnya menutup bab lama, justru membuka bab baru soal respons pejabat di level pelaksana.
Dari penuturan yang dihimpun Bloomberg Technoz, penolakan yang dikaitkan dengan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto digambarkan bukan sekadar sikap pribadi. Surat yang beredar disebut memuat arahan agar para pegawai tidak perlu menghiraukan keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan mutasi, sehingga menimbulkan pembacaan berbeda atas arah kebijakan.
Situasi ini memberi sinyal bahwa komunikasi kebijakan di dalam Kementerian Keuangan tidak selalu berjalan satu jalur. Ketika salah satu direktorat jenderal menyampaikan pesan kepada pegawai, maka disiplin administratif dan kepatuhan terhadap keputusan resmi berpotensi diuji pada tahap awal implementasi perubahan, sebelum prosedur selanjutnya benar-benar seragam.
Dalam laporan perombakan yang menjangkau beragam lapisan jabatan, perubahan tidak hanya dipahami sebagai perpindahan personel di jenjang eselon tertentu. Penyesuaian yang ikut menyasar pejabat pengawas, pejabat fungsional, hingga posisi di unit organisasi non eselon, membuat dinamika koordinasi antarbagian menjadi semakin menonjol, terutama ketika muncul sinyal perbedaan sikap dari internal.
Rangkaian mutasi yang disebut juga meliputi lingkungan Special Mission Vehicle (SMV) turut mempertegas bahwa ruang lingkup reorganisasi bersifat menyeluruh. Namun, keberadaan surat Dirjen Pajak yang menekankan agar keputusan menteri tidak dihiraukan berpotensi membuat proses transisi menjadi lebih kompleks, karena tiap unit bisa menafsirkan langkah berikutnya dengan ritme yang tidak sepenuhnya sama.
Hingga berita ini diunggah, ketiadaan klarifikasi dari Kementerian Keuangan maupun pihak Istana tetap menjadi bagian yang membuat publik menunggu. Karena belum ada penjelasan resmi, sorotan cenderung bertumpu pada dua sumber informasi yang telah beredar: pergantian jabatan yang diumumkan melalui rangkaian perombakan, dan respons internal yang tercermin lewat surat Direktur Jenderal Pajak.
