Politik & Parlemen

Andy Burnham Janji Perluas Devolusi dan Kontrol Publik atas Layanan Esensial

×

Andy Burnham Janji Perluas Devolusi dan Kontrol Publik atas Layanan Esensial

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Andy Burnham promises more devolution and public control of essential services

jurnalistik.co.id – Andy Burnham menyampaikan janji untuk menyusun rencana “stronger public control” atas layanan-layanan esensial saat berbicara di House of Commons untuk pertama kalinya sejak ia mulai menjabat sebagai perdana menteri. Ia menggunakan kesempatan pembukaan sesi parlemen baru pada hari Selasa sebagai momentum untuk memaparkan arah kebijakannya kepada para anggota parlemen dan menjawab pertanyaan. Burnham menilai, perjalanan politik dan ekonomi Inggris sejak era 1980-an diwarnai “a series of wrong turns”. Ia menyinggung bagaimana kekuatan ekonomi negara kemudian diprivatisasi, serta menunjuk industri air sebagai “a leaking monument to that approach – a country run in the private rather than public interest”. Ia juga menegaskan kembali keyakinannya bahwa kekuasaan politik telah dipusatkan, dan karenanya pemerintahannya akan menghadirkan kewenangan devolusi kepada lebih banyak wilayah di Inggris. Menurutnya, devolusi dipandang sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata ke berbagai tempat, bukan sekadar menumpuk agenda di wilayah tertentu. Saat pidatonya menjadi sorotan, pemimpin Konservatif Kemi Badenoch mengkritik Burnham dengan menyatakan, “more government control, more taxes and more politicians”. Badenoch menambahkan bahwa, “His diagnosis is completely wrong, his theory of growth is completely wrong, he thinks that if government spends more money, we will all get richer – that is not how this works”. Ia juga memperingatkan Burnham bahwa pekerjaannya sebagai perdana menteri akan “very different” dibanding perannya sebelumnya sebagai wali kota Greater Manchester, ketika ia “did not have to make difficult trade-offs”. Di bawah tekanan suasana awal masa jabatan, Burnham menempatkan kembali diagnosanya atas kondisi negara. Ia mengatakan, “Britain is not where we would wish it to be”, namun tetap berjanji untuk “build a new sense of optimism around the country”. Ia menekankan bahwa, setelah absen selama 10 tahun dari Parlemen, ia kembali dengan “a clear diagnosis” mengenai hal-hal yang menurutnya membuat negara bergerak ke arah yang keliru. Burnham menyebut runtutan sebab yang ia anggap saling memperkuat. Ia mengatakan, “From the 1980s, this country took a series of wrong turns,” lalu merinci bahwa “Political power was centralised, economic power privatised, the country deindustrialised, austerity followed, hollowing out councils and depriving them of the agency to act to reverse any of this.” Ia menambahkan, “And then Brexit compounded the damage, ushering in a decade of low growth and stalled regeneration.” Dalam bulan-bulan sebelum resmi menjadi perdana menteri pada 20 Juli, Burnham tidak menyatakan dorongan untuk nasionalisasi penuh. Namun ia menegaskan ia ingin melihat kendali publik yang lebih besar atas air dan energi. Pada sesi yang sama, ia berjanji rencana untuk mewujudkan gagasan itu akan dirilis “later in the year”. Ketika mendapat pertanyaan dari anggota Konservatif Alison Griffiths mengenai rencananya untuk sektor air, Burnham menekankan pentingnya mempertimbangkan banyak opsi. Ia mengatakan penting untuk “look at all possible solutions”, serta menambahkan bahwa privatisasi air telah menempatkan negara pada posisi di mana “we're going to find it very difficult to reverse”. Dalam konteks devolusi, Burnham menyatakan pemerintahnya akan menawarkan kewenangan tersebut kepada lebih banyak wilayah. Ia mengungkapkan, pemerintahannya akan bekerja dengan Dewan Cornwall serta enam anggota parlemen Cornwall untuk merumuskan kesepakatan devolusi “with or without an elected mayor”. Ia juga mengisyaratkan bahwa tawaran serupa akan diperluas untuk semua bagian Inggris “without devolved power”. Pidato Burnham juga membuka ruang untuk diskusi devolusi di luar Inggris. Ia menyatakan tertarik mengeksplorasi “a local model of devolution” untuk Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Di awal pidatonya, Burnham juga menyampaikan penghormatan kepada pendahulunya, Sir Keir Starmer, yang baru mengumumkan langkah mundur sebagai anggota Parlemen. Keir Starmer disebut mengambil keputusan itu secara mengejutkan, kurang dari dua bulan setelah ia berhenti menjadi perdana menteri. Burnham menyebut Starmer telah “given this country a lifetime of public service” dan menciptakan “platform to change this country for the better”. Burnham kemudian memaparkan arah pendekatan pemerintahnya melalui pernyataan yang berlangsung selama tiga setengah jam. Ia memberi indikasi tentang beberapa isu lain, termasuk kebijakan kesejahteraan, pembenahan perumahan, dan isu sistem kepemilikan. Ia menyampaikan bahwa memperbanyak rumah milik dewan, sehingga membantu menurunkan sewa bagi lebih banyak orang, dinilai sebagai “Labour way” untuk menekan beban anggaran manfaat. Di saat yang sama, ia juga menyatakan akan memperkenalkan legislasi agar pemilik rumah lebih mudah berpindah dari skema leasehold menuju commonhold. Saat ditanya Badenoch mengenai belanja pertahanan, Burnham menyatakan bahwa ia secara khusus memilih John Healey untuk menjadi bendahara negara (chancellor) karena “commitment to defence”. Healey telah mengundurkan diri sebagai sekretaris pertahanan pada awal tahun ini, setelah menuduh perdana menteri saat itu, Sir Keir, gagal memastikan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara. Liberal Democrat, Sir Ed Davey, menggunakan kesempatan bertanya untuk menegaskan bahwa terlalu banyak kekuasaan di Inggris berada di “the wrong hands”. Ia menyerukan adanya “fundamental change” terhadap sistem politik. Menanggapi itu, Burnham menyatakan ia akan meninjau sistem pemilihan, tetapi tidak akan memperkenalkan perubahan sebelum pemilu umum berikutnya. Dengan semua janji dan penjelasan tersebut, Burnham menutup rangkaian awal pidatonya dengan tugas politik yang menantang. Ia kini harus membuktikan gagasan tentang devolusi dan kendali publik atas layanan esensial di ruang parlemen, setelah menghadirkan “clear diagnosis” atas masalah yang ia anggap telah menumpuk sejak puluhan tahun lalu.