jurnalistik.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Bank Indonesia menunjukkan komitmen yang lebih jelas dalam upaya penguatan nilai tukar rupiah. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, yang menyoroti peran BI di bawah kepemimpinan Gubernur barunya, Destry Damayanti.
Dalam Rapat Kerja antara bank sentral dan dewan perwakilan rakyat, DPR memasukkan salah satu poin kesimpulan yang menuntut penegasan langkah penguatan rupiah. Dolfie menegaskan bahwa DPR ingin melihat sejauh mana upaya BI dinilai sebagai “best effort” dalam menjaga nilai tukar, bukan sekadar pernyataan umum.
Menurut Dolfie, evaluasi DPR didasarkan pada pengalaman historis rupiah yang selama 10-20 tahun terakhir cenderung melemah. Ia menilai kondisi tersebut layak menjadi dasar tuntutan agar BI memperjelas arah kebijakan dan strategi yang akan dijalankan untuk merespons tekanan nilai tukar.
Catatan pergerakan kurs jadi dasar pertanyaan
Dolfie kemudian mencontohkan dinamika kurs yang ia nilai menggambarkan betapa rupiah bergerak mengikuti perubahan yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Ia menyebut bahwa pada tahun ini, nilai rupiah tercatat mengalami perubahan dari Rp16.500/US$ menjadi Rp17.100/US$, lalu Rp17.900/US$ pada kondisi yang disebut “hari ini”.
Ia juga menyinggung target penetapan untuk tahun berikutnya. Dalam pembahasan tersebut, Dolfie menyebut bahwa untuk tahun depan ditetapkan berada pada kisaran Rp17.500/US$ per US$. Namun ia mempertanyakan dasar dan jaminan pencapaian angka tersebut apabila tidak ada perubahan pada cara berpikir serta cara kerja Bank Indonesia.
“Pengalaman tahun ini jelas Rp16.500/US$ Ditetapkan, jadi Rp17.100/US$, jadi Rp17.900/US$ hari ini. Tahun Depan ditetapkan Rp17.500/US$ apa jaminannya bahwa ini bisa tercapai kalau tidak ada yang berubah dari cara berpikirnya Bank Indonesia, dan cara kerjanya Bank Indonesia Bu?” kata Dolfie kepada Gubernur BI Destry Damayanti, dikutip Selasa (29/9/2026).
Berita Terkait
Frasa pertanyaan yang disampaikan Dolfie menekankan kebutuhan akan kepastian proses kebijakan yang lebih terukur. Ia tidak hanya membahas angka kurs sebagai hasil akhir, tetapi juga menyoroti konsistensi dan pembaruan pendekatan yang digunakan BI ketika menghadapi tantangan nilai tukar.
Dolfie menempatkan desakan tersebut dalam konteks hubungan kelembagaan antara DPR dan bank sentral. Dengan memasukkan tuntutan penegasan upaya penguatan rupiah ke dalam kesimpulan Rapat Kerja, DPR ingin memastikan bahwa BI memberikan gambaran yang dapat dipantau, sekaligus menjadi dasar bagi DPR untuk menilai apakah strategi yang dijalankan benar-benar mencerminkan “best effort” menjaga nilai tukar.
Dalam kerangka itu, perhatian DPR tertuju pada komitmen BI yang hendak diperlihatkan melalui langkah-langkah yang lebih spesifik. Permintaan penegasan yang diusulkan Dolfie juga memperlihatkan bahwa DPR menilai keberlanjutan pelemahan rupiah selama periode panjang menjadi sinyal untuk menuntut evaluasi serius terhadap kebijakan yang sedang ditempuh.
Secara keseluruhan, desakan Dolfie Othniel Frederic Palit mencerminkan dorongan agar BI tidak hanya menyampaikan arah umum, melainkan juga menjawab tantangan pencapaian target kurs melalui penegasan strategi dan perubahan cara pandang maupun cara kerja. Bagi DPR, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana target Rp17.500/US$ untuk tahun depan dapat dipertanggungjawabkan, terutama setelah pergerakan kurs pada tahun berjalan menunjukkan dinamika dari Rp16.500/US$ hingga Rp17.900/US$.
Selain menyoroti angka kurs, DPR juga mendorong agar BI menyertakan penjelasan yang lebih dapat ditindaklanjuti dari waktu ke waktu. Dengan demikian, DPR tidak berhenti pada pengulangan pernyataan umum, melainkan bisa menilai apakah langkah yang ditempuh benar-benar sejalan dengan kebutuhan penguatan rupiah, termasuk bagaimana BI merespons dinamika yang terlihat dalam pergerakan kurs.
Dolfie menempatkan penilaian DPR dalam kerangka yang lebih luas, yakni memperhatikan pola pelemahan rupiah yang telah terjadi dalam rentang waktu panjang. Karena itu, pertanyaan yang diajukan bukan semata soal target jangka pendek, tetapi juga mengenai konsistensi arah kebijakan dan kesesuaian cara kerja yang dipakai BI ketika menghadapi tekanan nilai tukar yang terus berubah.
Dalam pembahasan target tahun depan, DPR ingin jawaban yang menunjukkan dasar perhitungan dan keyakinan terhadap pencapaian kisaran yang disebutkan, sekaligus menegaskan apa yang akan diperbarui agar target tersebut lebih realistis. Dengan melihat rangkaian perubahan nilai rupiah dari tahun berjalan, tuntutan DPR pada intinya meminta kepastian arah strategi yang lebih terukur, agar penetapan angka tidak berdiri sendiri tanpa jaminan proses.
