jurnalistik.co.id – Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), dilaporkan menolak tawaran Israel untuk ikut bergabung dalam operasi militer melawan kelompok Houthi di Yaman. Penolakan itu tetap dipertahankan meski Israel berupaya memperoleh persetujuan Riyadh melalui mediasi Amerika Serikat (AS).
Laporan surat kabar Israel, Haaretz, yang mengutip sumber diplomatik tanpa menyebut nama, menyebut MBS tidak tertarik menerima bantuan militer dari Israel. Dalam pemberitaan tersebut, kekhawatiran utama MBS adalah potensi munculnya respons negatif dari masyarakat Arab Saudi apabila kerja sama militer dengan Israel berlangsung.
Selain itu, sumber lain yang mengetahui perkembangan ini mengatakan bahwa Israel berharap kolaborasi militer dengan Arab Saudi dapat mempererat hubungan bilateral kedua negara. Israel juga disebut berupaya membuka jalan menuju kesepakatan normalisasi hubungan pada masa mendatang.
Di sisi lain, Arab Saudi selama ini disebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Riyadh juga berulang kali menegaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel bergantung pada penyelesaian persoalan Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina.
Serangan Houthi memanas, fokus pada bandara
Laporan Haaretz pada Senin (12/10/2026) muncul di tengah meningkatnya serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi. Dalam beberapa kejadian, serangan yang berulang dilaporkan menargetkan fasilitas bandara dan berdampak pada keselamatan serta operasional penerbangan.
Serangan pada Sabtu di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dilaporkan menewaskan 13 orang. Peristiwa tersebut juga menyebabkan lebih dari 300 orang lainnya terluka, menjadikan insiden itu sebagai salah satu gangguan besar terhadap aktivitas penerbangan di ibu kota.
Sehari setelah serangan tersebut, bandara yang sama kembali menjadi sasaran. Pada Minggu berikutnya, Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi melaporkan insiden yang menewaskan satu warga Pakistan yang tinggal di Arab Saudi serta melukai 11 orang lainnya.
Berita Terkait
Peningkatan serangan ini disebut terjadi setelah periode relatif tenang selama beberapa waktu. Kondisi mereda itu sebelumnya dikaitkan dengan berlakunya gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada April 2022.
Latar konflik Yaman sejak 2014
Yaman sendiri telah menghadapi perang sejak September 2014. Pada periode tersebut, kelompok Houthi dilaporkan merebut ibu kota Sanaa serta sejumlah provinsi lain, mengubah peta konflik di negara tersebut.
Pada Maret 2015, koalisi militer pimpinan Arab Saudi kemudian melakukan intervensi untuk mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Sejak itu, keterlibatan kawasan dan dinamika di lapangan berpengaruh terhadap dinamika keamanan, termasuk di wilayah yang memiliki kedekatan dengan rute dan kepentingan strategis penerbangan.
Dalam konteks itulah penolakan MBS terhadap tawaran bantuan militer Israel menjadi semakin menonjol. Di saat serangan Houthi terhadap Arab Saudi terus menunjukkan intensitas yang berubah-ubah, pertimbangan Riyadh—mulai dari dampak sosial di dalam negeri hingga arah kebijakan keamanan—disebut menjadi faktor yang menentukan keputusan di level kepemimpinan.
Sejumlah uraian yang mengaitkan penolakan MBS dengan situasi keamanan domestik juga menempatkan kerja sama semacam itu pada posisi yang sensitif. Di tengah eskalasi serangan Houthi yang dilaporkan menargetkan bandara, Riyadh disebut semakin berhitung pada persepsi publik serta dampak politik jika melibatkan bantuan militer dari pihak yang tidak memiliki hubungan diplomatik langsung.
Dalam narasi yang sama, optimisme Israel bahwa kolaborasi dapat mendorong kedekatan bilateral turut berhadapan dengan penekanan Riyadh bahwa jalur normalisasi tetap terikat pada penyelesaian persoalan Palestina. Riyadh juga menegaskan bahwa tuntutan tersebut mencakup langkah pembentukan negara Palestina, sehingga setiap potensi kerja sama dengan Israel akan dipandang melalui kerangka kebijakan yang lebih luas, bukan semata kebutuhan operasional jangka pendek.
Lebih jauh, perjalanan konflik di Yaman sejak 2014—ketika Houthi disebut menguasai Sanaa dan beberapa provinsi—serta intervensi koalisi pimpinan Arab Saudi pada 2015 membentuk latar yang terus memengaruhi pertimbangan keamanan regional. Karena serangan yang dilaporkan berulang terhadap fasilitas penerbangan terjadi setelah masa relatif tenang, perubahan intensitas di lapangan kembali menjadi rujukan penting bagi arah keputusan di tingkat kepemimpinan.
