jurnalistik.co.id – Presiden Israel Isaac Herzog menunjuk mantan Panglima Militer Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru, sekaligus membuka peluang berakhirnya masa panjang Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri.
Herzog menyampaikan keputusan tersebut kepada Eisenkot pada Sabtu (7/11/2026) malam. Penyerahan mandat secara resmi dijadwalkan berlangsung pada Minggu (8/11/2026).
Langkah itu diambil setelah Herzog melakukan konsultasi dengan sejumlah partai politik menyusul pemilihan umum Israel pada 27 Oktober 2026. Pemilu tersebut menghasilkan parlemen tanpa pemenang yang memiliki mayoritas kursi.
Menurut laporan Al Jazeera, 67 anggota parlemen Israel atau Knesset—termasuk dari partai-partai yang dipimpin warga Arab—merekomendasikan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. Sementara itu, Netanyahu hanya memperoleh dukungan dari 46 anggota parlemen.
Eisenkot, yang memimpin Partai Yashar, diberi waktu 28 hari untuk membentuk koalisi. Masa tersebut dapat diperpanjang selama 14 hari apabila proses negosiasi masih berjalan.
Untuk memperoleh dukungan mayoritas, Eisenkot perlu mengamankan sedikitnya 61 dari total 120 kursi di Knesset. Dalam pemilu Oktober lalu, aliansi empat partai yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi, sedangkan blok sayap kanan dan partai-partai keagamaan yang mendukung Netanyahu mengantongi 53 kursi.
Partai-partai yang dipimpin warga Arab mencatatkan perolehan tertinggi sepanjang sejarah dengan memenangkan 19 kursi. Meski demikian, Eisenkot sebelumnya menolak kemungkinan membentuk pemerintahan bersama mereka.
Alasan penolakan itu menjadi sorotan, sebab bila bergabung, koalisi yang melibatkan partai-partai Arab sebenarnya bisa menguasai 67 kursi. Pilihan lain bagi Eisenkot adalah mengajak dua partai Yahudi ultra-Ortodoks, yaitu United Torah Judaism dan Shas.
Jika kedua partai itu ikut bergabung, Eisenkot berpotensi memperoleh tepat 61 kursi. Alternatif lain adalah membentuk pemerintahan minoritas dengan jumlah kursi di bawah 61, asalkan mampu memenangkan pemungutan suara kepercayaan di parlemen.
Jurnalis Al Jazeera Nour Odeh, yang melaporkan dari Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel, menilai penunjukan Herzog terhadap Eisenkot merupakan langkah yang sudah bisa diperkirakan karena Eisenkot memperoleh rekomendasi terbanyak. Namun, menurut Odeh, tantangan terbesar dimulai setelah penunjukan itu dilakukan.
Berita Terkait
Odeh menyebut persoalan utamanya adalah membangun pemerintahan yang dapat memenangkan kepercayaan parlemen tanpa harus mengingkari terlalu banyak janji kampanye. Selain itu, kabinet baru juga harus bertahan menghadapi oposisi dari blok sayap kanan yang dipimpin Netanyahu.
Dukungan partai-partai Arab terhadap Eisenkot tidak terlepas dari keinginan mereka untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Ahmad Tibi, anggota senior Joint List yang menguasai 11 kursi parlemen, mengatakan keputusan Herzog sesuai perkiraan.
“Kami khawatir presiden akan bergerak menuju pemerintahan persatuan nasional,” ujar Tibi kepada Al Jazeera. Tibi mengaitkan kekhawatirannya dengan kemungkinan kesepakatan pembagian kekuasaan antara Eisenkot dan Netanyahu.
Tibi memperkirakan Eisenkot akan membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan eksternal dari partai-partai Arab. Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintahan tersebut bukan pilihan ideal bagi partai-partai Arab, prioritas mereka adalah mengakhiri pemerintahan Netanyahu bersama dua tokoh sayap kanan, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
Sejumlah jam sebelum keputusan Herzog diumumkan, Netanyahu lebih dulu menyampaikan peringatan. Dalam pidato video yang direkam sebelumnya, Netanyahu mengatakan, “Pemerintahan seperti itu, yang bergantung pada kelompok Islamis, akan menghancurkan negara Israel dari dalam, seperti yang terjadi di negara-negara Eropa, bahkan jauh lebih buruk.”
Pernyataan itu mendapat kecaman keras dari Tibi. Tibi menuding Netanyahu telah menggambarkan partai-partai Arab sebagai pendukung terorisme, lalu membalas dengan menyatakan Netanyahu sebagai pendukung utama terorisme, khususnya terkait kekerasan oleh kelompok ekstremis Yahudi di Tepi Barat dan wilayah Palestina.
Eisenkot bukan figur baru dalam pemerintahan Israel. Ia pernah menjabat sebagai Panglima Militer Israel pada periode 2015 hingga 2019.
Selain itu, ia juga pernah menjadi pengamat dalam kabinet perang Netanyahu selama delapan bulan pertama perang Israel di Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023. Kendati pernah berada dalam lingkar pemerintahan yang sama, keduanya kini berstatus rival politik ketika perebutan kendali pemerintahan Israel kembali terjadi.
Penunjukan Eisenkot juga tidak otomatis mengakhiri masa jabatan Netanyahu. Apabila Eisenkot gagal membentuk pemerintahan dalam batas waktu yang ditetapkan, Herzog dapat memberi mandat kepada kandidat lain.
Jika kandidat kedua juga tidak berhasil, mayoritas anggota parlemen dapat mengusulkan kandidat ketiga yang akan diberi waktu terakhir selama 14 hari. Bila semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Israel harus kembali menggelar pemilihan umum dalam waktu 90 hari.
Dalam skenario tersebut, Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Menurut Odeh, meski Eisenkot menolak membentuk koalisi resmi dengan partai-partai Arab, kedua pihak memiliki kepentingan politik yang sama, yakni mengakhiri pemerintahan Netanyahu.
